Angga Arifka Alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tinggal di anggaarifka[dot]com

Catatan Kritis Sokrates terhadap Sistem Demokrasi

2 min read

sumber: thedailyguardian

Sokrates, salah satu filsuf paling berpengaruh sejak masa Yunani Kuno hingga kiwari, dikenal karena pemikirannya mengenai etika, epistemologi, dan filsafat politik. Kendati Sokrates sendiri tak meninggalkan satu pun karya tulis, pemikiran dan gagasannya telah dilestarikan melalui tulisan murid-muridnya, terutama Plato.

Pandangan Sokrates tentang demokrasi dapat disimak dari tulisan-tulisan Plato, khususnya dari dialog dalam The Republic. Sokrates sering dipandang kritis terhadap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Dalam The Republic, Sokrates, sebagai tokoh utama dalam dialog, terlibat dalam diskusi tentang berbagai bentuk sistem pemerintahan, dan demokrasi adalah salah satu sistem politik yang ia soroti secara kritis.

Sokrates berpendapat bahwa demokrasi memungkinkan adanya pemerintahan bagi mereka yang tidak kompeten. Dalam masyarakat demokratis, pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak, yang berarti bahwa rakyat tidak selalu memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk memerintah.

Sebaliknya, mereka yang paling persuasif atau menarik mungkin akan memenangkan pemilu. Sokrates menggambar analogi antara tata kelola dan navigasi kapal, dengan menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk menyerahkan navigasi kapal ke tangan sembarang orang.

Maka dari itu, seorang kapten yang berpengalaman harus memimpin. Demikian pula, Sokrates percaya bahwa negara harus diperintah oleh individu-individu yang memiliki nilai etis, pengetahuan, dan kebijaksanaan.

Lebih terangnya, Sokrates tengah menyoroti bahwa mengemudikan kapal membutuhkan kapten yang terampil dan berpengalaman. Menavigasi kapal di tengah perairan yang berpotensi berbahaya dan ekstremnya perubahan kondisi cuaca memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang pelayaran. Keamanan dan keberhasilan perjalanan bergantung pada kemampuan kapten untuk membuat keputusan yang tepat.

Sama seperti sebuah kapal membutuhkan kapten yang terampil, Sokrates berpendapat bahwa suatu negara membutuhkan penguasa yang bijaksana dan berpengetahuan untuk membimbingnya.

Baca Juga  Komodifikasi Agama Pada Hijrah Fest Di Indonesia

Para penguasa tersebut harus berpengalaman dalam pemerintahan, unggul dalam etika serta integritas, dan berwawasan arif. Mereka harus mampu mengambil keputusan demi kepentingan terbaik negara dan warganya.

Sokrates berpendapat bahwa sama bodohnya membiarkan penumpang tanpa pengalaman mengemudikan kapal, juga tidak bijaksana memercayakan pemerintahan suatu negara kepada individu yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Ia khawatir bahwa masyarakat, tanpa pemahaman yang baik mengenai pemerintahan, akan memilih pemimpin berdasarkan daya tarik pribadi dibandingkan kompetensi dan jejak historis.

Membiarkan individu yang tidak terlatih dan kurang informasi untuk memerintah dapat berakibat buruk, serupa dengan membiarkan individu yang tidak memenuhi syarat untuk mengemudikan kapal. Sokrates khawatir ketika masyarakat memilih pemimpin berdasarkan popularitas atau citra mereka, bukannya kualifikasi mereka, maka negara akan tersesat.

Lebih jauh, Sokrates menekankan pentingnya pendidikan dan kebijaksanaan bagi mereka yang menduduki posisi kepemimpinan. Sama seperti seorang kapten harus dilatih agar kompeten dalam hal navigasi, penguasa juga harus dididik dalam hal pemerintahan, keadilan, dan etika. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang memajukan kebaikan bersama.

Sokrates prihatin bahwa demokrasi dapat menyebabkan para pemimpin menjadi kaki tangan keinginan dasar dan hasrat masyarakat daripada menciptakan kebaikan bersama. Dengan memenuhi keinginan masyarakat secara langsung, para pemimpin mungkin mengabaikan pertimbangan jangka panjang dan gagal membawa masyarakat menuju jalan terbaik.

Sokrates melihat hal itu berbahaya karena dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan terkikisnya kebajikan moral dan intelektual dalam masyarakat. Ditambah, bagi Sokrates demokrasi rentan terhadap hasutan.

Pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memerintah dapat memanipulasi opini publik untuk mengokupasi kekuasaan. Para calon pemimpin yang sekaligus demagog ini dapat menghasut masyarakat dengan mengeksploitasi ketakutan, prasangka, ketidaktahuan, dan bahkan kemiskinan mereka.

Baca Juga  Demokrasi dalam Praktik Pluralisme di Indonesia

Oleh sebab itu, Sokrates menekankan pentingnya pendidikan yang layak bagi penguasa dan terutama warga negara. Dalam negara demokrasi, di mana pengambilan keputusan diserahkan kepada mayoritas, tidak adanya sistem pendidikan yang baik dapat menyebabkan kurangnya informasi dan bahkan disinformasi dalam memilih sebab kurangnya pengetahuan mengenai permasalahan politik yang kompleks.

Sokrates percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk membuat keputusan yang rasional dan etis. Meskipun Sokrates mengkritik demokrasi, ia tidak serta merta menganjurkan bentuk pemerintahan alternatif yang sepenuhnya otoriter.

Sebaliknya, ia mempromosikan gagasan raja-filsuf, penguasa yang bijaksana dan berpengetahuan luas yang memerintah berdasarkan akal dan keadilan. Penguasa ideal ini akan mengutamakan kesejahteraan negara di atas keuntungan pribadi dan keluarga serta bertindak sesuai dengan kebajikan dan pengetahuan yang arif.

Pemerintahan ideal Sokrates, seperti yang dijelaskan dalam The Republic, melibatkan masyarakat hierarkis di mana individu ditempatkan dalam peran yang sesuai dengan kemampuan dan disposisi mereka. Kelas penguasa terdiri dari raja-filsuf, individu yang paling berpengetahuan dan bijaksana yang dapat membuat keputusan demi kebaikan seluruh masyarakat.

Kembali lagi, pandangan Sokrates tentang demokrasi ditandai dengan skeptisisme dan kritik. Ia menyoroti potensi jebakan yang ada dalam sistem ini, seperti dominasi orang-orang yang tidak kompeten, daya tarik rakyat terhadap iming-iming temporer dan mungkin ilusif, dan kerentanan rakyat terhadap demagogi yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kemiskinan mereka.

Meskipun Sokrates mungkin tidak menawarkan alternatif definitif terhadap demokrasi dalam dialognya, ia menekankan pentingnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan pendidikan yang layak untuk setiap calon pemilih demi tercapainya tatanan warga negera yang terinformasi dengan baik dan kritis.

Sumirnya, menurut Sokrates, seni mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan calon pemimpin secara komprehensif harus diajarkan terlebih dahulu kepada masyarakat, dan baru setelah itu mereka diperbolehkan secara layak dan kompeten untuk menggunakan hak pilih mereka dalam sistem demokrasi.

Angga Arifka Alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tinggal di anggaarifka[dot]com