Muhammad Saiful Umam Khadim Asrama Hasbullah Said Denanyar Jombang; Mahasiswa Pascasarjana IAIN Kediri

Gus Dur sang Ksatria Kemanusiaan dan Keadilan

3 min read

Sumber: Islami.co

Saat ini kita tengah berada di penguhujung tahun 2020. Di akhir Desember ini, masyarakat Jombang  dan di daerah-daerah lainnya tentu akan memperingati wafatnya sosok yang fenomenal. Siapa lagi kalau tidak Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil atau yang karib dipanggil Gus Dur. Bulan Desember sendiri, kerap kali dijuluki dengan bulan Gus Dur, dikatakan seperti itu bukan dengan tanpa alasan. Sebab beliau kapundhut pada bulan tersebut, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2009.

Sosok Gus Dur menjadi magnet tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan negara bukan saja sebab beliau ialah Presiden Republik Indonesia ke 4, lebih dari itu, beliau juga ditahbiskan sebagai guru bangsa dan bapak pluralisme. Rasanya tidak berlebihan julukan tersebut disematkan kepada beliau jika melihat dedikasi beliau kepada nilai-nilai demokrasi dan humanisme yang diperjuangkan selama hayatnya. Kiprahnya bukan saja beririsan dengan politik praktis namun juga bersinggungan dengan organisasi keagamaan NU. Beliau tercatat pernah menjabat sebaga Ketua Umum Nahdlatul Ulama selama 15 tahun. Sebuah masa yang tidak sebentar untuk sebuah jabatan yang prestisius dan bergengsi. Tak ayal, beliau memiliki jumlah  massa pendukung yang fantastis juga loyalis di berbagai penjuru Nusantara.

Berbicara mengenai sosok Gus Dur tentu tidak bisa kita pisahkan dengan banyak hal. Ibarat seorang pesepak bola, sosok Gus Dur tampil serupa Cristiano Ronaldo. Pemain yang serba komplit. Begitu pula Gus Dur, cucu dari Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari ini memiliki segudang keahlian. Tak hanya ‘alim di bidang ilmu keagamaan, beliau juga memiliki skill yang lumayan pada bidang sepak bola, hal ini diperkuat oleh penuturan rekan dekatnya, Gus Mus. Beliau berdua pernah menjadi rekan satu tim saat tengah menimba ilmu di Mesir.

Tak hanya sebatas itu, Gus Dur bahkan sempat menjadi kolumnis sepak bola pada sebuah majalah dan juga menjadi komentator sepak bola pada salah satu statsiun TV. Rentetan keahlian Gus Dur bahkan berlanjut pada bidang seni. Tidak mengherankan, beliau juga sempat menjadi ketua  Dewan Kesenian Jakarta periode 1982-1985. Dan yang terakhir beliau juga figur politisi atau yang lebih tepatnya negarawan yang ulung juga adiluhung. Karakter beliau juga makin terbentuk dengan kekayaan sense of humor yang dimilikinya. Sebagai seorang tokoh nasional, sudah barang tentu segala macam gerak gerik beliau selalu disorot oleh media.

Baca Juga  Tradisi Ngalap Berkah, Begini Dalilnya

Pada situasi itulah kehadiran Gus Dur selalu memberikan oase dengan menyisipkan joke-joke bernas dalam berbagai kesempatan. Yang tidak hanya lucu mengundang gelak tawa, tetapi juga sebuah gurauan yang sarat akan kritik sosial yang tajam belaka. Semisal salah satu joke beliau di tahun 2001 yang legendaris, ketika beliau menjelaskan perihal pembubaran dua kementerian di hadapan DPR. Beliau berujar “Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas”.

Rasanya keresahan Gus Dur di waktu itu memang kian kita rasakan pada sekarang ini. Tengok saja, termutakhir. Kita rasanya disuguhi drama parodi yang bahkan sudah terlampau kelewat lucu, memuakkan bahkan. Yaitu bagaimana bisa di tengah pandemi semacam ini, di saat dampak covid-19 memukul perekonomian masyarakat luas, malah muncul wacana kenaikan gaji dan tunjangan dari DPR.

Kiprah Gus Dur sebagai pucuk pimpinan eksekutif memang nisbi singkat, namun dengan waktu yang singkat tersebut beliau mampu manfaatkannya dengan sangat cermat. Kebijakan-kebijakan yang beliau ambil selalu dilandasi dengan diktum “Tasharraful imam ‘ala ra’iyah manuthun bi al mashlahah” (Kebijakan yang diambil oleh pemimpin haruslah diorientasikan untuk kemashlahatan atau kebaikan bagi segenap rakyatnya).

Gus Dur menganggap memimpin adalah sebentuk pengimplementasian dari spirit atau subtansi agama yang ia yakini dengan tanpa harus memformalisasikan aturan sebuah agama tertentu. Sebab pada dasarnya negara ini bukanlah negara agama. Senyatanya tidak perlu mengubah NKRI ke dalam Negara Islam untuk menjadi negara yang baik. Melainkan negara Indonesia adalah negara yang bernafaskan agama tetapi tidak memutlakan semua aturan agama tertentu untuk diterapkan dalam hukum negara.

Baginya yang terpenting ialah menghadirkan Negara yang Islami bukan Negara Islam. Beliau memandang bahwa Pancasila dengan demokrasinya tidak perlu dipertentangkan dengan Agama. Karena hakikat dari demokrasi ialah syuro atau musyawarah. Dengan diberlakukannya sistem permusyawarahan maka otomatis negara tersebut sudah menjalankan prinsip Islam. Asalkan hukum yang diterapkan dalam sebuah negara dapat menjamin terjaganya: agama, nyawa,  akal, harta,  dan keturunan rakyatnya, maka negara tersebut sudah bernafaskan syari’ah.

Baca Juga  Merangkul Keberagaman Agama: Menumbuhkan Toleransi dan Pemahaman

Dengan tidak diberlakukannya aturan agama tertentu (secara keseluruhan) pada hukum negara, maka hal itu dapat memberikan rasa persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara — yang seperti kita ketahui-, terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras dan agama yang heterogen. Memaksakan salah satu agama hanya akan menyulut api konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Itu sebabnya, penguatan demokrasi dan persamaan juga keadilan menjadi prioritas utama Gus Dur dalam mengemban amanat kepemimpinannya.

Langkah awalnya menjadi Presiden ialah dengan merintis dibentuknya Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman dan lain sebagainya. Kebijakan “berani” lainnya yang diambil oleh beliau ialah mencabut cap Eks Tapol dalam Kartu Tanda Penduduk  yang disematkan pada orang-orang yang dianggap sebagai bagian atau keluarga kelompok komunis ’65 yang berujung pada diskriminasi berkepanjangan di era orde baru. Hingga pada gilirannya hal itu membuat para korban mendapat perlakuan diskriminatif dan dikuya-kuya hak-hak kewarganegaraannya.

Pandangan kebangsaan Gus Dur dibangun dengan semangat persamaan hak tanpa membeda-bedakan sekat-sekat rasial atau primordial. Itu dibuktikan dengan mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa. Aturan yang diskriminatif tersebut telah berlaku semenjak tahun 1967. Hingga pada rezim Gus Dur, aturan tersebut dihapuskan. Alih-alih sekadar menghapus larangan ekspresi budaya Tionghoa, beliau bahkan meresmikan Tionghoa sebagai agama ke enam yang diakui di negara Indonesia. Oleh sebab itu, belakangan, Gus Dur menyandang sebutan lainnya yaitu Bapak Tionghoa Nasional.

Sejarah politik Indonesia juga mencatat, bahwa hanya Gus Dur-lah presiden pertama dan satu-satunya yang dipilih secara bebas oleh Parlemen pasca jatuhnya rezim orde baru. Beliau dipilih oleh parlemen dan beliau pula jatuh oleh segenap manuver dari beberapa orang di  parlemen (belakangan segenap intrik tersebut telah dibukukan oleh Virdika, seorang jurnalis muda, 2019). Beliau dimakzulkan dengan tuduhan yang tak berdasar, beliau juga dituduh berperan dalam sebuah skandal korupsi yang hingga saat ini tidak terbukti.

Baca Juga  Cara Gus Yahya Menghilangkan Aroma Jawa Sentris di PBNU

Alih-alih bersikukuh mempertahankan jabatan yang ia sandang, dengan mendapat dukungan dari massa loyalisnya yang telah datang dari penjuru Nusantara ke Ibu Kota. Beliau memilih keluar istana memakai celana pendek, melambai-lambai pada loyalisnya sembari berucap “Tidak ada jabatan di dunia yang harus dipertahankan mati-matian”. Beliau memilih mundur dengan lapang dada, tanpa harus menggerakkan massa yang sebetulnya rela menyerahkan nyawa untuk keberlangsungan kekuasaanya. Baginya, nyawa manusia tidak sebanding jika harus ditukar dengan kekuasaan apapun di dunia.

Di penghujung tahun 2009, setelah berjuang melawan sakit, beliau dipanggil Sang Kuasa. Langit Indonesia seketika muram, sang pejuang kemanusiaan itu telah berpulang. Kini telah satu dasawarsa lebih ia berada di alam sana. Semoga warisan yang beliau tinggalkan yakni semangat keadilan, persamaan dan kemanusiaan dapat kita jaga bersama-sama di tengah ujian intoleransi, menguatnya politik identitas dan kekerasan atas nama agama yang merebak di mana-mana

Muhammad Saiful Umam Khadim Asrama Hasbullah Said Denanyar Jombang; Mahasiswa Pascasarjana IAIN Kediri