Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan

Di balik Kebahagiaan Ada Mantan yang Menyesal (2)

2 min read

Sebelumnya: Di Balik Kebahagiaan… (1)

Mengenal Ingkar Janji Kawin

Ingkar janji kawin adalah salah satu bentuk Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Mengapa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan? Seperti diuraikan diatas, ada relasi yang tidak setara dalam cinta romantik, dan iming-iming menikah menjadi alat untuk memanipulasi atau mengambil keuntungan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan setiap tahunnya mencatat kekerasan di ranah personal ini. Dalam tiga tahu terakhir, terdapat 2.073 kasus (2018), 1.815 kasus (2019) dan terakhir terdapat 1.309 kasus (2020), di antaranya adalah kasus ingkar janji kawin. Secara hukum, jika berbentuk kekerasan fisik atau kekerasan seksual, maka diterapkan UU Perlindungan Anak untuk korban anak atau KUHP untuk usia dewasa. Namun kekerasan emosional termasuk ingkar janji kawin belum terdapat pengaturan yang tegas dalam hukum kita.

Apakah ini berarti ingkar janji kawin tidak dapat diselesaikan secara hukum? Bisa. Yaitu melalui gugatan perdata atau pidana hukum pidana adat. Gugatan perdata dapat dilakukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Sifat melawan hukum ditafsirkan tidak lagi terbatas melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum adat. Jika mendasarkan pada pelanggaran hukum adat dan dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim harus menerapkan sanksi hukum adat yang masih berlaku di daerah yang bersangkutan.

Namun, KUH Perdata juga merumuskan tiga hal terkait janji kawin ini. Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut kepada hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu.

Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi adalah 18 bulan sejak pengumuman rencana perkawinan. Dengan demikian, janji kawin dalam konteks ini sudah ada perikatan dalam bentuk lamaran resmi, diumumkan rencana perkawinan semisal sudah mencetak undangan atau diketahui masyarakat, dan timbul kerugian sebagai bagian dari persiapan perkawinan.

Terdapat juga kasus-kasus PMH ingkar janji kawin yang dibenarkan hakim di mana lelaki telah memperkenalkan pacarnya sebagai calon isteri, penggabungan harta seperti tabungan bersama, hidup bersama atau memiliki anak. Semuanya berawal dari janji kawin, namun tidak ditepati dengan berbagai alasan.

Sedangkan untuk membawanya ke ranah hukum pidana, dapat dilakukan jika pelaku dan korban tunduk dan di daerah yang masih belaku delik adat dengan mendasarkan pada ketentuan tindak pidana yang tidak ada padanannya dalam KUHP. Seperti di Bali terdapat delik adat Lokika Sanggraha yang unsur-unsurnya terdiri dari:

(a) Adanya hubungan cinta (pacaran) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan; (b) Ada hubungan seksual atas dasar suka sama suka; (c) hubungan seksual itu dilakukan karena adanya janji dari laki-laki; (d) Akibat hubungan seksual tersebut perempuan menjadi hamil; dan (e) laki-laki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah. Unsur terakhir merupakan perkembangan dari yang sebelumnya tidak ada. Jika demikian, maka ilustrasi kasus di atas tidak dapat dibawa ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana.

Namun, bukan berarti jika tidak ada aturan hukum pidananya kita boleh melakukan ingkar janji kawin atau membangun dan membenarkan toxic relationship. Dengan memahami bahwa perkawinan dikontruksikan sedemikian rupa termasuk dengan iming iming janji kawin agar perempuan memenuhi ekpetasi peran gender patriarkhis, maka seharusnya tidak lagi dilakukan.

Saatnya kita memulai cinta yang dapat membebaskan dan memberdayakan pasangan. Ini juga untuk menegaskan bahwa relasi cinta romantis seperti pacaran dan pernikahan bukan tujuan akhir hidup perempuan. Keberhasilan perempuan tidak ditentukan dengan ada tidaknya pasangan, atau menikah.

Jadi, diskursus yang harus dibangun adalah hak untuk bahagia, menikah ataupun tidak. Jika mengingat pesan di belakang truk, maka pesan saya untuk korban KDP: “Bahagiakanlah dirimu, karena dibalik kebahagiaan ada mantan yang menyesal”.

Baca Juga  Bagaimana Sebenarnya hubungan Agama Dan Sains yang Saling Mendukung?
Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan