Islam Membela Kaum Miskin atau Hanya Menyuruh Sabar?

Kemiskinan sering kali dibarengi dengan petuah-petuah keagamaan. Mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan, mendapatkan pekerjaan, atau memperoleh hunian yang layak kerap diingatkan untuk bersabar, bersyukur, dan tetap beriman.

Nilai-nilai kebajikan semacam itu tentu saja krusial. Akan tetapi, ketika nasihat semacam itu dianggap sebagai tanggapan utama terhadap kemiskinan, pertanyaan yang mesti mengusik kita adalah apakah Islam betul-betul membela kaum miskin atau sekadar meminta mereka untuk tetap bersabar?

Perbedaan tersebut sangatlah krusial. Kesabaran adalah kebajikan moral, tetapi kemiskinan sesungguhnya merupakan kondisi politik dan ekonomi yang bersifat sistemik, alih-alih isu individual per orang. Artinya, memandang kemiskinan semata-mata sebagai ujian spiritual berisiko mengabaikan problem struktural yang menciptakan dan melanggengkan ketimpangan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, bahasa agama acapkali malah membuat situasi yang tidak adil tampak dapat diterima secara moral, mendorong mereka yang menderita untuk terus bersabar, sementara pihak-pihak yang diuntungkan oleh ketimpangan tersebut justru luput dari kritik dan kecaman.

Dalam hal ini, etika Islam menawarkan pemahaman yang jauh lebih menuntut terkait tanggung jawab sosial. Al-Qur’an tidak memandang kemiskinan sekadar sebagai kondisi individu yang menuntut kesabaran.

Al-Qur’an berulang kali menekankan hak-hak kelompok rentan, tanggung jawab mereka yang memiliki kekayaan, serta konsekuensi moral dari ketidakadilan ekonomi. Dalam Surah al-Ma’un [107]: 1–3, Al-Qur’an mengkritik mereka yang menelantarkan anak yatim dan tidak menganjurkan pemberian makan kepada orang miskin.

Kritik tersebut sangatlah signifikan karena menghubungkan kemunafikan dalam beragama dengan pengabaian terhadap kebutuhan material manusia. Itu artinya komitmen keagamaan tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat memperlakukan anggota sosial yang paling rentan.

Pandangan ini melawan kecenderungan untuk menafsirkan kemiskinan hanya melalui kacamata moralitas individu. Teori-teori kontemporer mengenai ketimpangan struktural membantu menjelaskan alasannya.

Seseorang tidak memasuki kehidupan ekonomi dengan kesempatan, sumber daya, atau daya tawar yang setara.  Kondisi mereka dibentuk oleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, kepemilikan aset, dan institusi politik.

Seseorang yang bekerja berjam-jam dengan upah yang tidak memadai tidak serta-merta dapat mengatasi kemiskinan hanya dengan tekad semata. Begitu pula, meminta kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk bersabar tidak banyak membantu dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya ataupun sistem ekonomi yang eksploitatif.

Filsuf dan teoretikus politik Nancy Fraser menawarkan kerangka berpikir yang bermanfaat melalui pembedaan antara redistribusi dan pengakuan.

Keadilan sosial menuntut lebih dari sekadar mengakui martabat kelompok yang terpinggirkan. Hal ini juga menuntut penanganan terhadap ketimpangan material yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai pihak yang setara.

Jika diterapkan dalam etika Islam, pembedaan ini mengajak kita untuk memahami welas asih secara lebih mendalam. Memberi makan orang yang lapar memang perlu, tetapi mempertanyakan mengapa kelaparan itu terus terjadi juga sama perlunya.

Beramal itu memang harus, tetapi pada saat yang sama menelaah tatanan ekonomi yang terus-menerus membuat amal tersebut diharuskan juga tak kalah penting. Ajaran Islam mengenai zakat memberikan dimensi kelembagaan yang penting dalam diskusi ini.

Penting dicatat bahwa zakat bukan sekadar wujud kedermawanan pribadi atau simpati emosional semata. Zakat menetapkan suatu kewajiban yang berkaitan dengan harta dan distribusinya. Surah al-Hasyr [59]: 7 menegaskan prinsip bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Artinya, sumber daya ekonomi tidaklah terlepas dari tanggung jawab sosial begitu ia menjadi milik pribadi.

Oleh karena itu, pembedaan antara amal dan keadilan menjadi sangat krusial. Amal dapat meringankan penderitaan sesaat, sementara keadilan mempertanyakan mengapa penderitaan tersebut terdistribusi secara sistematis sejak awal.

Sebuah masyarakat tidak bisa mengklaim telah memenuhi tanggung jawab moralnya hanya karena orang-orang kaya sesekali memberikan sumbangan kepada kaum miskin, sementara kondisi kerja yang timpang, layanan publik yang tidak memadai, serta terpusatnya kekuatan ekonomi tetap dibiarkan tanpa evaluasi dan kritik.

Ini bukan berarti kesabaran harus ditinggalkan. Kesabaran memang dapat menguatkan seseorang dalam menghadapi kesulitan, menjaga martabat, dan mencegah keputusasaan. Namun demikian, kesabaran tidak boleh disalahartikan sebagai penerimaan pasif terhadap penindasan.

Terdapat perbedaan mendasar antara bertahan dengan sabar dalam situasi yang tidak bisa segera diubah dengan melegitimasi situasi yang sebenarnya mampu dan wajib diubah oleh masyarakat.  Dengan demikian, masalah yang lebih mendasar bukanlah ajaran agama tentang kesabaran itu sendiri, melainkan penerapannya yang selektif.

Mengapa kaum miskin terus-menerus diminta untuk menerima keadaan mereka dengan bersabar, sementara pihak yang memegang kekuasaan tidak diingatkan dengan cara yang sama mengenai kewajiban-kewajiban mereka? Mengapa rasa syukur lebih sering ditekankan daripada redistribusi, dan pentingnya kesabaran individu lebih sering disuarakan daripada tanggung jawab kelembagaan dan institusional?

Visi keadilan sosial dalam Islam seharusnya tidak mengukur keberhasilannya berdasarkan seberapa sabar kaum miskin menanggung kekurangan, melainkan berdasarkan seberapa serius masyarakat berupaya melenyapkan kondisi yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Kemiskinan tidak boleh dijadikan dalih untuk memuji kebajikan mereka yang menderita, sembari mengabaikan tanggung jawab pihak-pihak yang memegang kekuasaan. Dalam hal ini, perwujudan rahmatan lil alamin dari Islam adalah menghilangkan penderitaan sosial dan ekonomi orang-orang yang terdampak oleh ketimpangan dan ketidakadilan.