Mewaspadai Propaganda Ekstremisme di Balik Isu Konflik Global

Jakarta – Kepedulian masyarakat Indonesia terhadap dinamika geopolitik global hari ini berada di persimpangan yang rentan antara empati kemanusiaan dan jebakan propaganda. Narasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari krisis Houthi-Arab Saudi, hingga isu sekularisme di Azerbaijan, kerap dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Amplifikasi isu ini secara sengaja dimanfaatkan untuk mendelegitimasi sistem bernegara. Alih-alih meredakan konflik dan menyuarakan perdamaian, kelompok ekstrem dengan mudah membungkusnya dengan narasi perpecahan dan sistem tunggal kenegaraan, khilafah misalnya.

Merespons tren tersebut, Pengamat kajian kemanan dan terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah, Ph.D., menyoroti bagaimana kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.

Isu-isu luar negeri sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem.

“Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Lebih lanjut, Syauqillah membedah bahwa taktik ini bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan. Hal inilah yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi.

“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara,” papar Syauqillah.

Alumnus Doctor of Philosophy dari Universitas Marmara Turki ini menegaskan bahwa dinamika politik internal negara lain agar tidak dimanfaatkan untuk menciptakan situasi politik yang meresahkan di Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai langkah mitigasi di tingkat kebijakan strategis, Syauqillah merumuskan beberapa pendekatan utama. Pertama, pemerintah perlu menegaskan posisi Indonesia secara jelas terhadap dinamika geopolitik tersebut.

Hal ini akan menegaskan pandangan politik pemerintah, dan edukasi kepada masyarakat terkait dinamika yang terjadi. Kedua, persoalan di luar negeri tidak boleh membuat energi publik di Indonesia habis hanya karena mencermati perkembangannya. Ketiga, perlunya kemampuan komunikasi publik yang tertata baik oleh pemerintah dalam merespon keresahan publik.

“Publik harus diberi pemahaman agar tidak terjebak mengimpor isu dari luar yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan gesekan sosial politik di Indonesia,” tegas Syauqi.

Sementara itu, dalam konteks literasi di akar rumput, Syauqillah mengingatkan bahwa narasi pencegahan harus dirancang dengan sangat hati-hati dan elegan. Menurutnya, sentimen keagamaan dan geopolitik di tengah masyarakat sangat rawan dimanipulasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat.

Apalagi, banyak situasi ketidakpuasan publik terhadap manajemen pemerintah yang rentan dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Kita harus menegaskan bahwa konflik di luar jangan sampai berimbas ke Indonesia,” tegas Syauqillah.

Syauqillah mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan rasionalitas, mengedepankan persatuan dan perdamaian dalam mengekspresikan pandangan politik di tengah masifnya kelompok ekstremis menyebarkan propaganda.

Syauqillah mengatakan bahwa kekecewaan atas dinamika politik yang terjadi adalah hak pribadi, namun hal tersebut tidak semestinya menjadi dalih untuk memicu tindak kekerasan, disintegrasi, apalagi wacana pengubahan sistem negara.

Ketidaksepakatan terhadap kebijakan pemerintah selayaknya disampaikan melalui jalur demokratis seperti melalui partai politik, DPR, atau lewat tulisan; tanpa kekerasan, penghinaan, maupun provokasi.

“Tapi ketika Anda mengintrodusir kekerasan, ketidakdamaian, perpecahan, hingga wacana penggantian sistem dengan khilafah, itu yang tidak kita inginkan,” tandas Syauqillah.