Israel, “Etno-Demokrasi,” dan Paradoks Modernitas (1)

Sebagaimana saya janjikan sebelumnya, ini adalah tulisan terakhir dari tulisan mengenai Palestina. Mohon maaf, karena tulisan ini agak terlalu panjang, dan mungkin sedikit melelahkan. Jika tulisan sebelumnya menyorot Palestina, kali ini fokus saya lebih terarah kepada Israel. Jika tulisan sebelumnya ditujukan untuk membela Palestina, tulisan terakhir ini tujuannya jelas: mengkritik Israel.

Pertanyaannya: Kenapa mesti mengkritik Israel? Kenapa tidak membelanya? Ada banyak hal yang positif kok dalam Israel yang layak dibela? Jawabannya sederhana. Memakai analogi penjajahan Belanda yang saya pakai dalam tulisan sebelumnya, kita bisa saja membela negeri kincir angin itu saat ia menjajah Indonesia. Belanda adalah negara maju, pewaris peradaban Pencerahan Eropa yang berasaskan rasionalitas, pendidikan rakyatnya maju, tingkat peradabannya tinggi, bla-bla-bla.

Banyak alasan yang bisa dipakai untuk membela Belanda. Tetapi jika jalan “pembelaan” atas penjajah itu yang dipilih oleh bangsa Indonesia dulu, generasi Sukarno dkk sudah pasti tidak akan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Buat apa memerdekakan diri dari Belanda? Bukankah akan lebih baik jika Indonesia menjadi negeri vasal saja dari Belanda, negeri yang maju itu?

Israel perlu dikritik, bukan dibela, sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, ia adalah penjajah. Atau, jika anda tidak setuju menyebut Israel sebagai penjajah, ia adalah kelanjutan dari proyek kolonialisme Eropa pada abad ke-20. David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel dan salah satu perumus awal konsep pertahanan Israel (disebut dengan “Iron Wall”; penggas awal konsep ini sebetulnya adalah Ze’ev Jabotinsky), mengaku jujur: bahwa Israel pada dasarnya “agresor.”

Israel didirikan di tanah yang sudah diduduki selama ratusan tahun oleh orang lain, dan mendirikan negeri baru di sana. Pengakuan jujur ini dicatat oleh Avi Shlaim, seorang sejarawan Yahudi revisionis yang tinggal di Inggris, dalam bukunya: “The Iron Wall: Israel and The Arab World” (2001).

Kedua, dalam posisi saat ini, tidak ada alasan lain kecuali membela Palestina, sebab Israel adalah negara dengan kekuatan besar, disokong tanpa “reserve” oleh negara adi-kuasa saat ini, Amerika Serikat. Setiap tahun, negeri ini medapat kucuran bantuan sebesar US$3,8 milyar. Ini belum memasukkan pasokan lain berupa penjualan senjata paling canggih buatan Amerika.

Pada saat konflik Israel-Palestina sedang memanas kemaren, misalnya, pemerintahan Presiden Joe Biden menyetujui penjualan senjata senilai US$ 700an juta kepada Israel. Dan kita tahu, senjata asal Amerika inilah yang selama ini dipakai Israel untuk menindas dan membunuhi warga Palestina. Protes sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat sama sekali tidak mengubah kebijakan itu.

Sebagaimana saya nyatakan dalam salah satu twit saya beberapa hari yang lalu: Di hadapan Israel, Palestina saat ini adalah “cicak super kecil” di hadapan buaya raksasa. Dengan kata lain, yang kita lihat dalam konflik Palestina-Israel saat ini adalah David kecil melawan Goliat raksasa. Ini berkebalikan total dengan situasi pada 1947-1949 ketika Israel berada pada posisi yang sebaliknya: Israel sebagai David kecil (meski tidak “kecil-kecil amat,” karena disokong kekuatan imperial Inggris saat itu) di hadapan Goliat besar koalisi Arab yang hendak menghancurkan negeri Yahudi itu.

Jika anda berhadapan dengan dua pihak yang sedang berseteru, yang satu lemah dan yang lainnya begitu kuat, pilihan yang amat naluriah adalah anda membela yang lemah. Ini instink manusia normal. Dalam situasi sekarang, membela Israel adalah tindakan yang justru berlawanan dengan instink dan akal manusia yang waras.

Inilah yang menjelaskan kenapa, dalam konflik Palestina-Israel sejak 1967 hingga sekarang, simpati dunia kian lama kian membesar untuk Palestina. Sejak tahun itu, Israel melakukan pendudukan tanah Palestina secara ilegal dan melawan keputusan PBB di dua tempat: Tepi Barat (termasuk di dalamnya: Yerusalem Timur) dan Gaza.

Hingga sekarang ini, tindakan penyerobotan tanah-tanah Palestina di luar apa yang disebut “Green Line” (garis wilayah Palestina-Israel yang ditetapkan oleh PBB sejak 1948), terus berlangsung. Ada sekitar 600an ribu warga Israel yang tinggal secara ilegal di Tepi Barat, dan terus bertambah. Lembaga-lembaga Yahudi di Amerika dengan agresif terus mengampanyekan dan membiayai orang-orang Yahudi yang mau pindah dan tinggal di Israel. Protes internasional terus digaungkan, tetapi tak pernah digubris oleh Israel.

Selanjutnya: Israel, “Etno-Demokrasi,” … (2)