NU: Antara Civil Society dan Politik Praktis

Pukul 13.00 di tanggal 7 Februari kemarin lusa aku, istriku, dua anakku, serta bulekku, melaju menuju Sidoarjo. Tepatnya menuju Gelora Delta Sidoarjo. Kami berniat mengikuti sedikit dari seluruh run down acara peringatan 1 Abad NU. Kebetulan waktu luang kami memang di siang sampai sore hari. Padahal kami tahu betul acara inti diletakkan di pagi hari, saat resepsi tersebut dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa orang penting lainnya di republik ini.

Karena punya rencana berangkat di siang hari, aku telah memperkirakan jika rombongan kami nanti kemungkinan bakal menemui beberapa kemacetan. Tapi bukan kemacetan total seperti di pagi dan menjelang siang harinya, di saat acara resepsi dihelat, seperti yang aku ikuti di beberapa pemberitaan. Dan betul saja, di ruas antara Balongbedo dan Krian, terjadilah kemacetan itu. Di ruas jalan yang panjangnya kurang lebih 1 km, kendaraan kami harus menempuh waktu satu jam setengah hanya untuk melewati jalur sependek itu.

Dan sejujurnya, keikutertaanku di acara tersebut muncul dari gairah yang besar itu. Aku sungguh merasa malu jika tak ikut serta di perhelatan besar tersebut. Malu pada bapakku yang dulu aktivis NU. Malu pada ibuku yang sejak muda hingga sekarang juga menjadi aktivis NU. Malu pada para nahdliyin yang berlelah-lelah, penuh pengorbanan, mau ikut serta di perhelatan besar tersebut. Makanya aku merasakan kelegaan yang luar biasa ketika kami bisa masuk ke Stadion, dan ikut mengalami atmosfer yang sangat sakral itu.

Bagaimana tidak sakral, ketika kami memasuki stadion, aku disuguhkan banyak sekali pemandangan heroik yang luar biasa. Di lantai bawah, banyak sekali para nahdliyin yang berkumpul dan berlalu-lalang. Mereka, entah mau kembali ke daerahnya masing-masing, atau akan mengikuti lanjutan rangkaian acara lainnya. Di lantai dua, aku melihat ada banyak orang yang sedang istirahat. Mereka duduk santai, sambil mengobrol dengan temannya. Mereka semua menggunakan atribut NU yang sangat kentara.

Dari sekian pemandangan yang aku saksikan, baik di stadion, maupun di perjalanan dan pemberitaan media sosial, aku semakin meyakini bahwa NU itu benar-benar ormas yang sangat besar. Besar dari sisi massa simpatisan, maupun besar dari segi pengaruhnya terhadap bangsa dan dunia. NU adalah salah satu elemen penting, tidak saja bagi keberlanjutan bangsa ini, tapi juga bagi dunia.

Karena begitu pentingnya posisi NU (baca: Nahdliyin), maka ada satu hal yang tidak bisa dihindari olehnya. NU pasti akan diikutsertakan dan digeret-geret dalam isu-isu politik praktis, yang akan lebih kentara jika memasuki masa pemilu. NU juga akan ditunggu karya besarnya dalam ruang publik di luar Negara, atau yang lebih kita kenal dengan istilah civil society. Bahkan yang kedua inilah yang menjadi tujuan utama didirikannya NU.

Jadi bisa disimpulkan di tengah risalah ini dan menjadi gambaran ideal, bahwa gerak NU yang paling utama adalah sebagai civil society, dan baru yang kedua sebagai partisipan politik praktis oleh para kadernya. Dan jika gambaran ideal ini dimekarkan lagi maka dapat dipahamkan bahwa sebagai civil society, NU telah berpolitik secara kenegarawanan. Dan ketika ada beberapa kader yang masuk dalam kandidat dalam pemilu, maka NU telah berpolitik praktis.

Pertanyaan yang terus menggelayut, pasca membaca beberapa literatur dan menyerap obrolan dengan beberapa nahdliyin, adalah, bagaimana NU memanage dua “tugas” suci itu, supaya tidak hanya menginjakkan dua kaki pada satu isu saja? Ini menarik sekali. Namun menurut hemat saya, yang paling utama terlebih dulu dilakukan, NU wajib mempertebal identitas diri sebagai bagian dari civil society. Konkretnya, NU harus berperan lebih nyata di banyak bidang kemasyarakatan: pendidikan, sosial, keagamaan, ekonomi dan budaya. NU memiliki beban moral di bidang-bidang tersebut. Karena itu identitas tersebut sifatnya mutlak, sesuai benar dengan semangat Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari ketika dulu mendirikan NU. Dalam arti yang lain, siapapun orang yang mendaku diri sebagai nahdliyin, maka ia wajib bermanfaat di lingkungannya. Minimal di lingkungan keluarga.

Setelah identitas sebagai civil society ini kuat menancap, barulah dipikirkan NU “masuk” ke politik praktis. Kader-kader NU boleh menjadi anggota dewan, kepala daerah, menteri, bahkan presiden atau wakil presiden. Keinginan ini tidak bisa dihindarkan, disebabkan kebesaran NU yang sungguh luar biasa. Ini merupakan konsekuensi logis sebuah organisasi yang punya pengaruh besar seperti NU. Atau meminjam istilah Gus Ulil Abshar dalam sebuah artikelnya pada buku Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, karena NU adalah organisasi besar, maka NU tidak bisa “diisolasi” sepenuhnya dari politik praktis. ( Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, 2010)

Fakta ini tidak bisa dinafikan, sebab di dalam NU memang terdapat kader-kader yang berciri khas politik praktis. Disamping juga ada yang berciri khas syuriah atau kiai, dan ada pula yang cendekiawan. Ketiganya itu tentu harus diterima aspirasinya, tanpa meninggalkan identitas utama NU sebagai civil society. Atau bisa saja seluruh aspirasi itu terprogram dalam satu sistem organisasi yang jadi satu, seperti yang dipraktikkan Hizbullah di Libanon.

Seperti ditulis Musa Kazhim dalam buku Hizbullah: Sebuah Gerakan Perlawanan ataukah Terorisme, dalam sekian transformasi keorganisasian yang terjadi beberapa kali, dulu Hizbullah yang merupakan ormas yang hampir sama seperti NU, semakin ke sini, sesuai situasi dan kondisi yang perlu diarifi, akhirnya juga menginjakkan satu kakinya ke dalam politik praktis. Prosedurnya sesuai dengan garis organisasi yang terstruktur dengan baik, yang mana setiap kader harus mematuhi garis organisasi itu! Dan, di dua wilayah tersebut, Hizbullah menuai keberhasilan yang mencengangkan. (Kazhim, 2013)

Apakah itu artinya NU harus menjadi partai politik atau mendukung salah satu partai politik? Tentu saja bukan seperti itu. Wallahu a’lam bisshawab