Kontroversi Program MBG

Saya masih ingat ketika menyaksikan Prabowo datang pada pembukaan Kongres Muslimat NU yang ke-XVIII Pada Senin,10 Februari 2025. Waktu itu, di Jatim EXPO Surabaya, ia memang menghadiri kongres tersebut sebagai tamu undangan terhormat mengingat posisinya sebagai pemimpin negara. Karena posisinya itu pula tentu tak heran apabila ia kemudian diminta untuk berpidato kepada ribuan anggota muslimat yang hadir dalam kongres tersebut.

Hal yang membikin aneh bagi saya adalah isi pidato dari orang nomer satu di Indonesia tersebut. Ini mengingat sebagian besar isi pidato tersebut adalah glorifikasi atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pengakuannya telah banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak.

Ia pun mengatakan akan tetap meneruskan program itu dan karenanya, rela menyunat anggaran buat pejabat yang menurutnya tak penting seperti perjalanan dinas. Bukan hanya itu, ia juga mengatakan akan memotong anggaran untuk riset yang menurutnya juga tak penting. “Buat apa FGD! Yang sekarang kita butuhkan itu sekarang praktek bukan teori,” katanya. “Mereka yang memprotes MBG ini nggak takut apa kena marah ibu-ibu muslimat. Gimana nasib anaknya,” kira-kira demikian imbuhnya yang diiringi oleh gelak tawa anggota muslimat.

Didukung Pejabat dan Kampus

Bukan rahasia umum bila Program MBG menimbulkan banyak pro-konta dari akademisi, analis kebijakan atau bahkan masyarakat Indonesia sendiri. Tapi, entah karena terpaksa, takut, atau ingin memperoleh simpati Prabowo, banyak pejabat yang mendukung program tersebut.

Salah satunya adalah Khofifah Indar Parawansa yang ketika itu juga turut berpidato pada kongres tersebut mengingat posisinya sebagai Ketua Muslimat NU.  Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa Program MBG dapat meningkatkan iman dan kecerdasan anak. Saya tak tahu persis apakah sebenarnya Khofifah ingin mengatakan “imun” dan bukan “iman”, namun yang pasti ia mendukung program tersebut.

Selain pejabat, dukungan juga mengalir dari perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang mengadakan Program MBG ketika mahasiswa melaksanakan UAS. Ketika saya tanya kepada Humas Unesa: “Apakah program ini terinspirasi oleh Program MBG Prabowo?” Jawabannya demikian: “Bukan terinspirasi, melainkan mendukung MBG pada level mahasiswa.”

Dari Kontroversi Hingga Penikmat Sejati

Dukungan seperti itu sebenarnya seolah melupakan fakta akan kontroversi yang mengitari Program MBG. Kontroversi tersebut ada pada makanan yang datang terlambat seperti dialami oleh salah satu sekolah di Jakarta Timur, siswa yang keracunan makanan sebagaimana terjadi di Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur, mitra dapur umum MBG yang merugi hampir 1 milliar karena bayarannya yang belum cair, dan para siswa di Papua yang melakukan demonstrasi terhadap Program MBG mereka karena lebih mendambakan pendidikan gratis.

Selain kontroversi di atas, masalah lain juga muncul terkait klaim dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa program tersebut akan membuka lowongan pekerjaan bagi sarjana. Ini mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan bahwa angka pengangguran per Februari 2025 adalah 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, angka pengangguran sarjana menyumbang sekitar 1,01 juta orang.

Klaim lain bahwa Program MBG dapat menumbuhkan perekonomian lokal melalui pelibatan terhadap Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) rasa-rasanya juga patut untuk dipertanyakan. Walau belum ada data pasti mengenai ini, banyak media massa yang memberitakan bahwa program tersebut justru berpotensi mematikan UMKM yang ada di sekolah. Sebab, siswa yang sudah kadung kenyang menikmati MBG sehingga tak lagi membeli makanan berat di kantin sekolah.

Lalu, sesuai dengan namanya, apakah Program MBG dapat mengatasi masalah kekurangan gizi di Indonesia? Bila mengacu pada data terbaru yang dikeluarkan oleh BPS melalui Survei Konsumsi Makanan Individu pada 2022, ada sekitar 21 juta orang di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

Mengenai masalah tersebut, riset dari Kompas menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi karena keterbatasan akses terhadap harga makanan bergizi. Ini terjadi, misalnya, pada Provinisi NTT dan Maluku Utara sebagai Provinsi pertama dan kedua yang sulit mengakses harga makanan bergizi.

Biaya pangan bergizi rata-rata nasional adalah  Rp 22. 126, sementara harga pangan bergizi di NTT adalah Rp 23.126 dan di Maluku Utara adalah Rp 26. 050. Itulah mengapa ada sekitar 86 persen masyarakat NTT tidak bisa mengakses makanan bergizi dan 80 persen masyarakat Maluku Utara tidak bisa makanan bergizi.

Riset Kompas kemudian menunjukkan bahwa sulitnya mengakses harga tersebut disebabkan oleh masalah kemiskinan di kedua provinsi tersebut dan rantai pasok yang belum merata, di mana makanan bergizi umumnya hanya bisa ditemukan di pusat kota/kabupaten.

Berkaca pada kedua provinsi tersebut, itu artinya, masalah kekurangan gizi di Indonesia adalah masalah struktural yang terkait dengan ketimpangan pembangunan geografis. Sehingga, adalah hal yang simplistik bila cara penyelesaiannya adalah dengan memberikan jamuan makan pada para siswa di sekolah.