Firdaus Cahyadi Executive Director OneWorld-Indonesia

Musuh Kebebasan Pers, Buzzer atau Segelintir Pemilik Modal?

3 min read

“Kehadiran dari para pendengung (buzzer) itu menjadi membahayakan bagi kebebasan pers,” ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli, kepada detikcom (9/2/2021). Menurutnya, buzzer sengaja bersembunyi di balik kebebasan berekspresi di sosial media.

Buzzer dinilai menjadi ancaman kebebasan pers karena kerap menciderai kredibilitas dari si wartawan. Dengan kata lain sebagai upaya killing the messenger, jadi pembawa pesannya yang berusaha dipersoalkan bukan konten beritanya. Benarkah buzzer di media sosial ini mengancam kebebasan pers?

Sebelum menjawab hal tersebut, perlu kita mengetahui apa pengertian dari buzzer itu sendiri? Apa beda buzzer dan influencer? Menurut pengamat media sosial Enda Nasuiton, seperti ditulis kompas.com (6/9/2020), buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan karena identitasnya tidak jelas. Buzzer ada yang dibayar dan ada juga yang hanya sukarelawan. Sementara influencer adalah mereka memiliki nama asli dan latar belakang yang jelas, contohnya Denny Siregar.

Mengacu pada pengertian tentang buzzer di atas, dapat disimpulkan bahwa kelahiran buzzer di media sosial adalah konsekuensi dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan TIK memungkinkan pengguna sosial media menyembunyikan identitas aslinya.

Apakah pers benar-benar terancam kebebasannya oleh akun-akun anonim yang tak jelas di media sosial ini? Terkait dengan anonim juga, bukankah pers juga punya hak menyembunyikan identitas narasumber dalam sebuah liputan dengan alasan keamanan narsumber, lantas bagaimana bila buzzer ini juga menyembunyikan identitasnya (anonim) untuk keamanan dirinya karena menyebarkan informasi yang dinilai sensitive?

Dengan menyembunyikan identitasnya, informasi yang disebarkannya pun hampir pasti memiliki drajat kepercayaan yang rendah. Susah dipertanggungjawabkan. Nah, apakah dengan begitu masih menanggap buzzer menjadi ancaman bagi kebebasan pers yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik? Rasanya tidak. Jika ada yang menganggap buzzer sebagai ancaman bagi kebebasan pers nampaknya terlalu berlebihan alias lebay kalau meminjam bahasa anak muda. Lantas, apa sebenarnya musuh kebebasan pers sesungguhnya?

Baca Juga  Relasi Agama-Negara Ala Gus Dur: Mempertahankan Republik Bumi Hingga ke Surga (1)

Setidaknya ada dua musuh besar bagi kebebasan pers di Indonesia. Pertama, lunturnya prinsip-prinsip dasar jurnalisme ketika berhadapan dengan uang. Masih ingat kasus Maikarta? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi dan empat pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap izin proyek Meikarta. Apa kaitannya Maikarta dengan kebebasan pers?

Sebelum KPK menjerat kasus korupsi di Meikarta, para elite politik seperti berlomba membela proyek Meikarta. Kehadiran dan pernyataan para elite politik yang ‘membela’ posisi proyek Meikarta dalam soal perizinan. Ini merupakan kejanggalan, ada apa elite politik seperti berlomba membela perijinan Meikarta. Kejanggalan ini sejatinya perlu mendapatkan sorotan publik. Media massa sebagai pilar demokrasi ke-4 harusnya mengungkap kejanggalan-kejanggalan proyek Maikarta itu. Tapi sebagian besar media massa arus utama justru bungkam.  Sebagian besar media-media massa itu justru gencar menayangkan iklan Meikarta di medianya masing-masing.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa iklan Meikarta di media massa? Menarik perhitungan dari remotivi.  Di websitenya, organisasi pemantau media itu, memperkirakan bahwa per hari, sebuah koran besar di Jakarta menerima iklan Meikarta sebesar Rp. 1,5 – Rp. 3,7 miliar (BERITA http://www.remotivi.or.id/pantau/425/Habis-Iklan-Meikarta,-Gelaplah-Berita). Itukah yang membuat media-media massa bungkam soal proyek Maikarta?

Kedua, musuh besar kebebasan pers adalah konglomerasi media. Masih ingat kasus semburan lumpur Lapindo? Ya, sebuah bencana ekologi terbesar di Indonesia, mungkin juga di dunia. Dalam liputannya, media massa yang berada di bawah Group Bakrie biasanya menyebut istilah lumpur Lapindo dengan lumpur Sidoarjo atau lumpur Porong. Bahkan ada pula media massa di luar Group Bakrie yang sok netral dengan menyebutnya sebagai lumpur panas.

Terkesan netral memang, namun sejatinya penyebutan lumpur Lapindo menjadi lumpur Sidoarjo, lumpur Porong dan lumpur panas itu telah menghilangkan perusahaan Lapindo (salah satu bagian dari Group Bakrie) dari pusaran kasus itu. Akibatnya, masyarakat sebagai pembaca media gagal memahami secara utuh kasus itu, karena salah satu pihak yang ada di dalam pusaran kasus itu dihilangkan. Apakah ini sebuah kesengajaan?

Baca Juga  Arrahim Podcast: Hari Valentine di Mata Biarawati dan Ustadzah

Kebebasan pers di awal reformasi tahun 1998 memang telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya media massa. Namun dari sekian banyak media yang ada, ternyata memunculkan hanya 12 group media besar. Dari 12 group perusahaan media massa besar, 10 group memiliki televisi. Bahkan ada sebuah group perusahaan yang memiliki 20 channel televisi, seperti group MNC dan Jawa Pos. Sebanyak 6 group perusahaan media memiliki radio. Sebanyak 9 group memiliki koran atau majalah cetak. Dan 8 group memiliki media online. (http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Industri-Media-2012.pdf )

Jika pada era Orde Baru, kepemilikan media didominasi oleh pemerintah otoriter untuk membungkam kritik warganya maka, di era reformasi kepemilikan media berpusat pada segelintir pengusaha kaya di Indonesia. Lantas, apa tujuan para pengusaha kaya itu melakukan kontrol terhadap media? Sekedar mencari keuntungan finansial atau ada tujuan lainnya?

Untuk menjawabnya, mari kita lihat 12 group perusahaan besar yang menguasai media di Indonesia itu. Ternyata ke-12 group besar perusahaan media massa itu memiliki bisnis lain di luar media massa. Sebagian besar bisnis mereka di luar media massa rentan konflik dengan warga masyarakat. Selain itu sebagian kelangsungan bisnis mereka di luar media massa juga mempersyaratkan sebuah perubahan kebijakan di sektor yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi lebih liberal. Bisnis mereka rata-rata di seputar pertambangan, perkebunan skala besar, pembangkit listrik, pendidikan dan rumah sakit.

Dapat dikatakan kini kebebasan pers tengah berada dalam cengkraman para pemilik modal. Cengkraman pemilik modal itu bisa masuk melalui iklan atau justru melalui kepemilikan media massa itu sendiri.  Ancaman kebebasan pers oleh segelintir orang-orang super kaya di negeri ini tentu bukan sebuah informasi yang baru bagi jurnalis. Namun, informasi ini, tak kunjung membuat jurnalis bergerak melawan cengkraman itu.

Baca Juga  Arrahim Podcast: Hari Valentine di Mata Biarawati dan Ustadzah

Ironisnya, Dewan Pers justru menyebut bahwa ancaman kebebasan pers adalah keberadaan buzzer yang tidak jelas. Pertanyaan politisnya adalah apakah dengan membesar-besarkan ancaman buzzer itu sebuah kesengajaan untuk menyembunyikan ancaman dari segelintir orang-orang super kaya dalam menjalankan politik pertahanan kekayaan, melalui penguasaan opini publik di media massa? (mmsm)

Avatar
Firdaus Cahyadi Executive Director OneWorld-Indonesia