



Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tidak dapat kita pisahkan dari isu pluralisme, termasuk yang terkait dengan Agama Konghucu dan etnis Tionghoa di Indonesia. Setiap kali Hari Raya Imlek, kita akan selalu diingatkan peran Gus Dur yang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000, penganut Agama Konghucu bisa merayakan Imlek secara bebas dan terbuka. Demikian halnya etnis Tionghoa mendapatkan layanan setara dalam layanan public dan melaksanakan adat istiadatnya. Termasuk pertunjukan barongsai yang memberikan keceriaan.
Atas pemikiran dan kebijakannya, Gus Dur mendapat gelar ‘Bapak Tionghoa Indonesia’ (2004) dari kelenteng Tay Kek Sie, Semarang. Penghormatan juga diberikan dalam bentuk Sinci yang diletakkan dalam altar utama gedung perkumpulan Boen Hian Tong. Sinci adalah papan kayu bertuliskan nama leluhur yang sudah meninggal dan diletakkan pada altar penghormatan. Nama-nama yang tercantum dalam sinci akan selalu didoakan oleh mereka yang menghormatinya.
Gus Dur bahkan mengaku berasal dari keturunan Tionghoa bermarga Tan (Bahasa Mendarin: Chen). Hal ini saya temukan di tiga tulisan yang membahas Sejarah Laut Indonesia (Wahid,2010(a), sejarah Majapahit dan gelombang kedatangan bangsa Cina ke Nusantara (Wahid,2010(b). Lantas bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Marga Tan
Dalam buku “Misteri Kata-Kata” (2010) Gus Dur menguraikan bahwa Brawijaya V mempunyai isteri dari Champa dan dikaruniai dua orang putra yaitu Tan Eng Hwoat (belakangan disebut Raden Fatah) dan Tan Kim Han. Gus Dur merupakan keturunan Tan Kim Han yang disebut juga sebagai Syeh Abdul Qodir Jailani al-Siyn yang ikut tewas di Troloyo ketika diserang oleh Kusuma Wardhani saudara lain ibu. Sementara Tan Eng Hwoat selamat dan selanjutnya mendirikan Kesultanan Demak. Hal ini diceritakan Gus Dur ketika membahas sejarah laut Indonesia, termasuk masuknya bangsa Tionghoa yang beragama Islam dan berkontribusi dalam dinamika kehidupan nusantara, termasuk pendirian kerajaan Islam pertama di Nusantara.
Peran muslim dari Tiongkok dalam mendirikan kerajaan juga disampaikan Gus Dur secara konsisten ketika mengulas asal-usul Kerajaan Majapahit. Gus Dur menyampaikan bahwa terdapat penafsiran terhadap upaya Raden Wijaya ketika mendirikan Majapahit. Yaitu dibantu oleh Angkatan Laut Tiongkok yang saat itu menguasai Laut Jawa. Mereka adalah pelaut-pelaut muslim dan mustahil mereka mau membantu Raden Wijaya, jika bukan karena alasan agama yaitu Raden Wijaya sebagai seorang muslim juga. Nama Wijaya menunjukkan marga yang dimilikinya yaitu Marga Oey atau Wie, yang dalam cabangannya juga disebut Wong atau Wang.
Golongan Tionghoa di masa lampau dibagi dalam dua gelombang kedatangan. Bagian pertama adalah ketika Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai Samudera Hindia dari Kepulauan Madagaskar hingga ke lautan Pasifik di Pulau Tahiti. Pada abad ke-13 sampai dengan ke-16, angkatan laut ini dikuasai oleh perwira Islam yang beragama Islam seperti Laksamana Ma Chengho. Angkatan Laut Tiongkok muslim inilah yang menurut Gus Dur membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaaan Majapahit. Sedangkan gelombang kedua terjadi ketika orang-orang muslim Cina ditinggalkan di perantauan, ketika perahu dan kapal-kapal laut mereka dibakar di pantai daratan Cina. Lalu, mereka menjadi pribumi dan beranak pinak di kawasan rantaunya.
Barulah kemudian Belanda mendatangkan orang orang Tionghoa yang beragama Budha dan Konghucu dari Pulau Hainan dan daratan Tiongkok yang menciptakan golongan keturunan Tionghoa baru. Belandapun kemudian membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan oriental atau Timur Asing dan golongan rakyat bumiputera. Politik kolonial yang menjadikan golongan Tionghoa sebagai alat ekonomi untuk menguasai produksi dan distribusi ekonomi masyarakat, menyebabkan turunan Tionghoa hidup menyendiri, terpisah dari warganegara lainnya. Kecurigaan, prasangka termasuk diskriminasi kemudian tetap dipelihara juga dikukuhkan melalui kebijakan negara.
Apa Maknanya?
Sebagai yang minim pengetahuan terkait sejarah nusantara, saya mencoba memaknai pengakuan Gus Dur sebagai keturunan Tionghoa, dan di tulisan lain juga keturunan Arab, bahwa darimanapun darah mengalir di tubuh kita, apakah Tionghoa, Arab atau lainnya, ketika sudah tinggal dan membaur di nusantara maka kita adalah satu bangsa. Kesadaran akan kesejarahan bangsa, juga bagaimana politik pecah belah kolonial saya pikir juga akan berkontribusi terhadap upaya penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk hak atas kebebasan beragama/berkeyakinannya. Hal yang dipikirkan dan dirintis pula oleh para negarawan Indonesia sebelumnya.
Seperti Muhammad Hatta dalam Manifesto Politik 1 November 1945 untuk arah pembangunan negara Indonesia yang merdeka tiga bulan sebelumnya. Yaitu: “…di dalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakyat kita dengan aturan kewargaan yang akan lekas membuat semua golongan Indo-Asia dan Eropah menjadi orang Indonesia sejati, menjadi patriot dan demokrat Indonesia…” Namun, hal ini diakui bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan berbagai upaya baik di tingkatan masyarakat maupun negara untuk mengintegrasikan satu sama lain ke dalam rumah kebangsaan bernama Indonesia.
Upaya Gus Dur melalui Kepres No 6 Tahun 2000, adalah upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi sebagai akar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan saat ini kita masih memiliki persoalan untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar lainnya, seperti berdasarkan agama/keyakinan, jenis kelamin, kedisabilitasan atau favoritsm asal usul keturunan. Seperti pernyataan Gus Dur bahwa “Kita bersatu sebagai bangsa ini karena tinggal dan hidup di tempat yang sama, bukan karena keturunan kita”.
Berdasarkan hasil bacaan diatas, Gus Dur telah melintasi sekat-sekat berdasarkan identitas etnis, ras, agama/keyakinan ataupun keturunan. Pada titik ini maka jargon: “Kita Indonesia Kita Pancasila” menemukan maknanya yang sejati, yaitu ketika kita mampu melintasi batasan dan perbedaan diantara kita, tanpa meninggalkan identitas dan kekhasan diri kita masing masing. Selamat Imlek
Referensi:
Abdurrahman Wahid (2010a), Membaca Sejarah Nusantara, 25 Kolom Sejarah Gus Dur, LKiS, 2010
Abdurrahman Wahid, (2010b), Misteri Kata-Kata, Pensil 324, Jakarta 2010
Abdurrahman Wahid, Beri Jalan Orang Cina dalam Junus Jahja (ed) Nonpribumi di Mata Pribumi, Yayasan Tunas Bangsa, 1991
Hermawan Sulityo, Tertawa Bersama Presiden Gus Dur, Pensil 324, Jakarta, 2010
Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan