Politik Korban: Senjata Baru dalam Politik Identitas

Ada sesuatu yang mengusik nalar saya ketika kritik terhadap seorang pemimpin justru dipandang sebagai serangan terhadap para pendukungnya. Pertanyaan tentang fakta dan proses hukum bergeser menjadi persoalan loyalitas dan harga diri kelompok.

Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres), misalnya, menjadi salah satu konteks untuk melihat bagaimana perdebatan mengenai prosedur hukum dapat berkelindan dengan pembelaan politik terhadap seorang tokoh.

Dalam situasi semacam ini, narasi didholimi menjadi menarik untuk dikaji. Ketika kritik ditafsirkan sebagai persekusi dan tuntutan akuntabilitas dipandang sebagai ketidakadilan, posisi sebagai korban dapat menjadi sumber kekuatan politik.

Lantas, mengapa narasi semacam ini begitu mudah memperoleh dukungan?

Psikolog menyebutnya identity fusion, peleburan identitas personal dan kelompok. Ketika seorang pemimpin diposisikan sebagai korban, para pendukungnya tidak lagi membela program politik; mereka membela diri mereka sendiri. Serangan terhadap pemimpin menjadi serangan terhadap komunitas, terhadap harga diri.

Teori politically motivated reasoning menjelaskan hal itu bisa efektif karena manusia cenderung memproses informasi untuk membenarkan keyakinan yang sudah ada, bukan untuk mencari kebenaran objektif.

Dalam model John Q. Public, penalaran politik digerakkan oleh proses otomatis dan bawah sadar yang disebut affective contagion, kecenderungan afektif yang tersimpan dalam memori dan memengaruhi deliberasi sadar. Artinya, dalam contoh kasus di awal tadi, ketika pendukung Wapres Gibran mendengar tuduhan ‘cacat proses’, mereka tidak menilainya secara netral, tetapi melalui lensa identitas kelompoknya.

Lebih jauh, teori moral typecasting menjelaskan mengapa status korban begitu menguntungkan secara politik. Gray dan Wegner menunjukkan bahwa dalam pikiran manusia, peran moral bersifat asimetris dan saling eksklusif; agen moral dapat melakukan benar dan salah, tetapi tidak mengalaminya, sementara pasien moral dapat mengalami tindakan moral, tetapi tidak melakukannya.

Konsekuensinya, korban dipersepsikan jauh lebih sedikit bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik moral maupun imoral. Narasi ‘didholimi’ menempatkan Wapres Gibran sebagai pasien moral, sehingga tuntutan akan akuntabilitas terasa tidak adil dan tidak relevan.

Fenomena semacam ini tumbuh subur di Indonesia karena adanya budaya politik patron-klien. James Scott menegaskan bahwa teori ini mencakup tiga unsur utama yakni,  hubungan personal, kepatuhan, dan timbal balik.

Kaitannya dengan hal itu, dukungan politik sering diberikan bukan berdasarkan penilaian cermat atas kualifikasi kandidat, melainkan pada keterikatan emosional dan harapan akan manfaat material.

Dalam kerangka ini, ‘akal sehat’ bukan mata uang utama, namun loyalitaslah yang berlaku. Relasi ini membentuk struktur patronase berbasis piramida, di mana tokoh lokal berperan sebagai perantara sekaligus patron terhadap masyarakat.

Sebagian lain terletak pada ekosistem digital. Algoritma media sosial menciptakan filter bubble yang mempersempit perspektif dan memperkuat keyakinan yang sudah ada. Jaringan buzzer secara sistematis menyebarkan konten bermuatan emosi yang melewati keterlibatan kritis. Ini adalah era post-truth politics, ketika pilihan politik lebih ditentukan oleh hal-hal yang bersifat emosional dibanding apa yang nyata-nyata terjadi. Fenomena ini mulai teramati sejak pemilihan umum (pemilu) 2019 yang ditandai penggunaan teknologi big data dan AI dalam kampanye.

Ini bukan berarti orang Indonesia secara unik rentan. Lihat Amerika Serikat. Narasi ‘perburuan penyihir’ Donald Trump memobilisasi jutaan orang, bahkan ketika bukti menumpuk. Studi tentang insurrection 2021 menunjukkan bahwa identity fusion dengan Trump memprediksi persepsi bahwa Demokrat merupakan ancaman eksistensial, yang pada gilirannya memprediksi dukungan terhadap tindakan otoriter. Lihat Brasil, di mana klaim kecurangan pemilu Bolsonaro menggerakkan pendukungnya menyerbu ibu kota. Lihat Hungaria, di mana Viktor Orbán membangun seluruh rezim politik di atas narasi korban nasional.

Konsep ‘hijacked victimhood’ menggambarkan bagaimana pemimpin politik mempresentasikan kelompok dominan sebagai pihak yang dalam bahaya, sebagai korban saat ini atau masa depan, dan membutuhkan perlindungan. Polanya konsisten: pemimpin mengklaim korban, pengikut mengidentifikasi diri dengan korban itu, dan pengawasan kritis dibingkai ulang sebagai persekusi.

Tentu yang perlu kita lakukan bukan mengejek mereka yang terpengaruh narasi korban karena kesombongan hanya memperdalam polarisasi. Yang dibutuhkan adalah Moderated Identity Politics, sebuah pendekatan yang menyeimbangkan daya tarik identitas dengan aliansi lintas kelompok, mengedepankan kompetensi dan kredibilitas di atas afiliasi identitas semata.

Studi tentang Pilgub Maluku Utara 2024 menunjukkan bahwa trauma konflik justru mendorong pragmatisme elektoral, di mana pertimbangan ekonomi dan kinerja pembangunan mengalahkan identitas keagamaan.

Bagi warga, ini berarti memperkuat literasi media agar dapat mengenali manipulasi emosional ketika melihatnya, serta membangun kesadaran tentang pentingnya mencari persamaan dan dialog inklusif di atas perbedaan identitas.

Bagi politisi, ini berarti mengadopsi pendekatan pull marketing yang menciptakan penarikan alami dari masyarakat berdasarkan persepsi positif dan relevansi program, bukan sekadar mobilisasi sentimen. Gaya komunikasi yang tegas namun merangkul terbukti mampu mengendalikan polarisasi pasca-pilpres.

Yang paling fundamental, ini berarti mengakui bahwa pertarungan bukan antara rasionalitas dan irasionalitas, melainkan antara identitas dan emosi yang bersaing. Narasi ‘didholimi’ kuat karena ia menawarkan makna.

Untuk mengalahkannya, kita harus menawarkan makna yang lebih memikat, berpijak pada kebenaran, tetapi tidak terbatas padanya. Yang berbicara kepada hati, tetapi tidak meninggalkan akal. Yang merangkul tanpa mengejek, membangun tanpa memecah, dan menghadapi emosi dengan kebijaksanaan.

Saya kira, itu lah tugas yang ada di hadapan kita, mengolahnya rasa menjadi sebuah kesadaran yang lebih jernih tentang siapa kita sebagai sebuah bangsa.