Membaca Fatwa Keagamaan secara Kritis dan Bijak

Fatwa keagamaan pada dasarnya lahir untuk menjawab problem umat sekaligus sebagai ikhtiar intelektual untuk menjelaskan kehendak agama atas persoalan kehidupan manusia. Al-Qur’an dan hadis menjadi sumber utama, sementara ulama menggunakan perangkat keilmuan untuk memahami, menafsirkan, dan merumuskan ketentuan hukum.

Idealnya, fatwa menghadirkan ketenangan, memberikan arah, dan mencerahkan kehidupan. Namun, kenyataan tidak selalu demikian. Teks keagamaan oleh sebagian kalangan terkadang justru digunakan untuk menyerang atau menyudutkan kelompok berbeda, bahkan mengafirkan sesama Muslim.

Dalam hal ini, persoalannya bukan terletak pada agama, melainkan pada cara manusia memahami dan menggunakan otoritas keagamaan. Sebuah fatwa bisa saja disusun dengan argumentasi tertentu, tetapi ketika dilepaskan dari konteksnya, ia dapat berubah menjadi sumber kegaduhan.

Setidaknya ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk tetap kritis dalam membaca teks keagamaan.

Pertema, membedakan data, penafsiran, dan kesimpulan hukum. Ketiganya bukan hal yang sama. Sebuah ayat atau hadis merupakan sumber normatif, sedangkan pemahaman terhadapnya melibatkan proses penalaran.

Kesimpulan hukum pun dapat dipengaruhi oleh konteks, metode istinbat, serta pertimbangan kemaslahatan. Karena itu, penting melihat apakah argumentasi yang dibangun menggunakan metodologi yang sahih dan mempertimbangkan pandangan para ulama yang rasikhuna fil ilmi, yakni mereka yang mendalam dan kokoh keilmuannya.

Salah sau kedalaman dalam beragama dapat diukur melalui seberapa bertanggung jawab ia membangun argumentasi. pula setiap fatwa yang menggunakan istilah Arab dan mencantumkan banyak referensi dengan sendirinya memiliki kualitas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perhatikan orientasi dan cara narasi teks kegamaan disampaikan; sejauh mana narasi bertujuan menjelaskan hukum dan membimbing umat, bukan sekadar menyebut nama seseorang untuk menudutkan kelompok tertentu. Hal ini juga mencakup pembedaan antara kritik yang diarahkan pada tindakan dan argumentasi dengan serangan yang merendahkan martabat manusia.

Agama memang memiliki batas-batas normatif yang harus ditegakkan karena tidak semua perkara dapat dikompromikan. Ada prinsip akidah, ibadah, dan ketentuan moral yang memiliki landasan kuat. Namun, ada pula wilayah ijtihadi yang memungkinkan perbedaan penafsiran dan kesimpulan hukum.

Dengan demikian, ukuran sebuah teks keagamaan tidak cukup dilihat dari ketegasan bunyi hukumnya. Perlu pula diperiksa apakah ketegasan itu berada pada tempatnya dan apakah cara penyampaiannya mencerminkan nilai keadilan, hikmah, serta kemaslahatan. Fatwa bukan produk selera manusia, tetapi juga bukan pembenaran bagi seseorang untuk melampiaskan selera dan permusuhan atas nama agama.

Lalu, bagaimana kita menyikapi fatwa yang sampai kepada kita? Setidaknya ada tiga kemungkinan.

Pertama, apabila isi fatwa itu ternyata berkaitan dengan perilaku atau sikap  kita, maka janganlah sibuk mencari kesalahan orang yang mengeluarkannya. Misalnya, kita membaca fatwa tentang risywah atau suap, sementara dalam kenyataan kita pernah atau sedang melakukannya. Sikap yang tepat adalah melakukan introspeksi dan segera bertobat.

Jangan sampai energi kita habis untuk memperdebatkan siapa yang menyampaikan fatwa, sementara substansi peringatan itu justru benar-benar menyentuh perilaku kita. Kebenaran tidak kehilangan nilainya hanya karena datang dari orang yang tidak kita sukai.

Kedua, apabila fatwa tersebut tidak berkaitan dengan perilaku kita, tidak perlu merasa tersinggung atau sibuk membela diri. Kita dapat menerimanya sebagai pengetahuan dan peringatan bagi siapa pun yang mungkin membutuhkannya.

Sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab menyampaikan kebaikan kepada sesama. Namun, menyebarkan fatwa bukan berarti menyebarkan kebencian. Ia harus disampaikan secara utuh, sesuai konteks, dengan niat memperbaiki, bukan mempermalukan atau menjatuhkan orang lain.

Ketiga, apabila kita masih ragu, maka jadikan fatwa itu sebagai sarana introspeksi. Keraguan tidak selalu harus diselesaikan dengan penolakan. Boleh jadi ada aspek perilaku kita yang selama ini tidak disadari ternyata bersinggungan dengan ketentuan agama.

Kita dapat memeriksa kembali, bertanya kepada orang yang memiliki kompetensi, dan memperdalam persoalannya. Sikap demikian jauh lebih produktif daripada tergesa-gesa menghakimi atau menyebarkan bantahan tanpa pengetahuan yang cukup.

Menurut hemat penulis, membaca fatwa membutuhkan dua kecakapan sekaligus: kecakapan intelektual untuk menguji kebenaran argumentasinya dan kedewasaan moral untuk menyikapi pesan yang dikandungnya.

Agama diturunkan sebagai petunjuk, bukan amunisi permusuhan sehingga fatwa keagamaan seyogyanya merupakan jembatan antara pesan Tuhan dan kebutuhan manusia.

Barangkali, salah satu tanda kedewasaan beragama bukan terletak pada seberapa sering kita menemukan kesalahan orang lain melalui dalil, melainkan seberapa jujur kita membiarkan dalil itu terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri. [AA]