Rocky Gerung dan Problem Pengkultusan Tokoh

Dilantiknya Rocky Gerung (RG) menjadi Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) pada 2 Oktober silam telah menuai kontroversi dan polemik, baik dari kalangan aktivis, akademisi, maupun pegiat media sosial. Kendati terdapat beberapa pihak mendukung, tetapi agaknya lebih banyak yang mengkritik dan mengecam keputusan RG tersebut.

Geramnya banyak pihak itu tentunya tak sekedar soal nominal gaji yang diperoleh Wantimpres yang menembus angka 76 juta rupiah per bulan. Hal yang lebih mengecewakan bagi mereka adalah perubahan sikap RG terhadap kebijakan pemerintah yang cukup drastis.

Sebagaimana jamak diketahui, RG dikenal sebagai sosok yang sangat kritis terhadap pemerintah. Melalui penalaran dan retorika filosofisnya, ia acap memproblematisir, menghajar, dan mengutuk kebijakan atau tindakan pejabat yang menurutnya mengangkangi nilai-nilai demokrasi.

Ia pun tak sekali dua kali beradu argumen dengan kalangan aktivis, intelektual, maupun relawan yang “menghamba” pada kekuasaan. Oleh karenanya, tak heran bila kemudian di media sosial bertebaran slogan satir “Kritik, Kritik, Dilantik” untuk menggambarkan, dan barangkali juga mengejek, transformasi sikap RG tersebut.

Tetapi, ketimbang kita meratapi dan terus mengkritik ihwal keputusan RG itu, alangkah baiknya kita merefleksikan ulang ihwal bagaimana cara kita memandang tokoh publik selama ini.

Hal yang perlu disadari lebih dahulu adalah RG bukanlah kritikus pertama yang masuk dalam jajaran kekuasaan. Banyak tokoh lain yang memiliki rekam jejak yang jauh lebih politis dan radikal daripada RG sudah terlebih dahulu melakukan tindakan serupa. Contoh paling telanjangnya adalah generasi aktivis 98 seperti Budiman Sudjatminko, Nezar Patria, Fadli Zon.

Ironisnya, setelah menjadi birokrat pemerintahan, mereka hampir tak pernah mengeluarkan pernyataan yang kritis terhadap pemerintah seperti sebelumnya. Fadli Zon, misalnya, justru tanpa malu mendukung pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

Ketika ditugaskan untuk menggarap penulisan ulang sejarah nasional Indonesia, ia pun tak ‘melirik’ sama sekali pembahasan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam proyek itu. Dalam kasus  pemerkosaan saat tragdei 1998 mislanya, ia bahkan mengatakan bahwa hal itu hanyalah sebuah klaim yang tak memiliki bukti.

Apa yang perlu dipelajari dari sini ialah perlunya untuk memposisikan tokoh selayaknya manusia pada umumnya. Seringkali ketika melihat seseorang yang tampil membela rakyat kecil dan berani menentang tindak-tanduk dan kebijakan pemerintah yang keliru, kita langsung terpesona dan beranggapan bahwa ia adalah representasi dari wong cilik.

Apalagi ketika ia menyampaikan argumennya dengan cara yang tampak ilmiah dan dengan bahasa yang retoris, kita bukan saja mengaguminya tetapi bahkan mungkin membelanya ketika sikap atau argumennya salah.    

Padahal, figur tokoh bagaimanapun tetaplah seorang manusia yang bisa salah atau keliru. Selayaknya manusia pula, ia juga bisa jadi memiliki kepentingan atau agenda tertentu termasuk menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannya.

Di sisi lain, bisa jadi juga ia memang berniat memperjuangkan rakyat, tetapi karena pertimbangan tertentu misalnya tawaran jabatan, uang, atau kondisi ekonomi, ia kemudian berbelok meninggalkan cita-cita awalnya itu.

Dengan memahami kompleksitas manusia yang seperti itu, kita pun tak kaget ketika seorang tokoh yang pada awalnya idealis menjadi kompromistis atau yang pada awalnya kritis menjadi akomodatif. Pandangan ini tentunya bukan berarti bahwa kita harus anti dengan figur atau tokoh tertentu.

Ketika melihat seorang tokoh tampil mendukung tindak-tanduk atau kebijakan pemerintah yang tak demokratis, umpamanya, kita langsung mencapnya sebagai oportunis atau munafik.

Sebaliknya, kita pun selayaknya tidak serta merta percaya pada setiap tokoh yang tampil memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Tentu, pandangan ini juga tidak tepat. Karena, yang perlu ditolak bukanlah figur tokohnya, melainkan pengkultusan terhadap dirinya. Sehingga, selayaknya kita tidak melihat figur seseorang secara hitam-putih.

Bagaimanapun, salahs satu yang membuat kita mudah terperosok dalam kubangan lumpur pengkultusan tokoh seperti RG ialah harapan kita terhadap hadirnya figur yang mampu menyuarakan keresahan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat

Dalam situasi ketika ketidakadilan kian merajela dan tumpulnya palu hukum dihadapan penguasa, masyarakat kita memang acap kali mendambakan datangnya seorang ‘penyelamat’ yang akan menegakkan keadilan dan menjunjung kesetaraan.

Dalam kadar tertentu, harapan semacam ini mengingatkan kita pada imajinasi tentang Ratu Adil: figur penyelamat yang dinantikan untuk memulihkan keadilan dan mengakhiri penderitaan.

Dalam konteks ini, pengkultusan terhadap RG memang tidak sepenuhnya sama dengan imajinasi tentang Ratu Adil, sosok pemimpin yang dinantikan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Namun, keduanya memiliki titik temu yakni tentang harapan masyarakat terhadap hadirnya figur yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Barangkali karena itu pula, figur seperti RG dianggap sebagai representasi dari suara-suara kita yang selama ini sumbang dan tak pernah dengar. Ia dielu-elukan menjadi penyambung dari keluh kisah kita yang selama ini susah menembus ‘telinga’ pemerintah.

Lantas, apa yang keliru dari imajinasi tersebut bukanlah ada atau tidaknya Ratu Adil itu, tetapi kapan ia datang tak seorang pun pernah tahu. Ketimbang menunggu ketidakjelasan itu, bukankah lebih baik bila kita sendiri yang memperjuangkan kepentingan kita.

Bagaimanapun, toh kita yang lebih paham akan penderitaan kita dan seyognya kita sendiri yang lebih tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Sebagaimana kata Pramoedya:

“Dimana-mana aku selalu dengar. Yang benar juga akhirnya yang benar. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak turun dari langit, tapi dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar.”