Luthfiana Dewi Pengajar di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo

Derita Pasien Covid dari Kalangan Proletar

3 min read

katadata.co.id

Mendekati dua tahun setelah kasus Covid-19 masuk ke Indonesia, polarisasi di masyarakat justru semakin kentara. Terlebih saat varian baru bernama Delta yang konon katanya semakin mudah untuk menular. PPKM sampai pada level 4 diberlakukan hingga saat ini, dengan harapan mampu menekan angka positif. Pro dan kontra beriringan dengan berita pengumuman PPKM yang diperpanjang setiap sepekan sekali.

Kelompok previlage semakin gempar menyerukan 5M, kaum proletar semakin terhimpit. Kelompok previlage menyerukan stay at home, kaum proletarteriak “makan”. Mereka yang tetap bergaji meski bekerja dari rumah, semakin lantang bersuara untuk taat prokes 5M. Mereka yang bekerja mendorong gerobak, bercocok tanam di sawah, menggantungkan perekonomian dengan ke luar rumah semakin menangis.

Jangan Sakit, Mati Saja

Dua hari yang lalu, seorang teman yang kebetulan berprofesi sebagai MUA di salah satu desa di Blitar Jawa Timur bercerita pada saya. Ayahnya yang berprofesi sebagai petani terkonfirmasi covid-19, setelah sebelumnya divonis pembengkakan paru-paru dan jantung. Berhari-hari dirawat tak ada perubahan, kondisi semakin menurun, sedangkan biaya semakin membengkak.

Padahal bisnisnya terguncang luar biasa di tengah pandemic covidini. Job berkurang drastis dan MUA adalah satu-satunya usaha yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Sedangkan hasil panen sawah ayahnya juga sedang tidak baik. Harganya turun drastic karena banyaknya barang digudang tengkulak tak bisa keluar kota disebabkan PPKM.

Di tengah kondisi yang serba bingung inilah, teman saya memutuskan untuk membawa ayahnya pulang dan melakukan rawat jalan serta isoman di rumah. Keputusan ini juga diambil berdasarkan permintaan sang ayah. Semakin lama di rumah sakit beliau merasa semakin tertekan karena perawatan lebih focus kepengobatan covidnya sedangkan pembengkakan paru dan jantung semakin menguat rasa sakitnya. Belum lagi ditambah dengan beban pikiran karena anaknya harus menanggung biaya di tengah sepinya job wedding. Sakit fisik dan pikiran menyatu dalam diri ayah teman saya.

Baca Juga  Bulan Shafar: The Bets Wedding

Sesampainya di rumah, tentu yang diharapkan adalah bisa istirahat dengannya tenang dan tanpa tekanan sebagaimana yang terjadi di rumah sakit. Ternyata beban bertambah satu lagi, yaitu beban psikis. Mereka dituduh kabur dari rumah sakit, menolak isolasi, dan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak mendasar. Yang jauh lebih menyakitkan, tudingan tersebut justru muncul pertama kali dari perangkat Desa yang seharusnya mengayomi, dan member solusi di tengah keterbatasan yang dihadapi keluarga teman saya.

Mungkin mereka terinspirasi dari kasus yang terjadi di Toba. Di mana seorang pasien covid 19 yang sedang isoman dianiaya oleh masyarakat. Alasannya karena korban tidak melakukan isoman dengan baik, mencoba menyebarkan virus, sehingga para tetangga takut tertular dan menganiaya hingga meninggal. Naasnya, Bupati Toba seolah berada di pihak pelaku penganiayaan, dan justru menyalahkan korban karena melanggar prokes.

Inspirasi yang menarik, sepertinya kasus di Toba bisa diterapkan di Desa lainnya. Dengan dalih terhindar dari virus covid, maka penderita covidnya yang dilenyapkan. Kalau contoh di Toba terlalu ekstrim, bolehlah dicoba dengan pelenyapan secara perlahan. Dengan melakukan diskriminasi, dan pengucilan seperti yang terjadi di Desa teman saya ini.

Keluarga teman saya mengalami kekerasan verbal, termarginalisasi secara structural, dan terdiskriminasi karena sakit yang dideritanya. Para tetangga sibuk mencari amannya sendiri, namun abai bahkan menyakiti orang lain. Semua orang tahu bahwa penyakit ini memang bahaya, namun coba melihat dari sisi lainnya, apakah mendiskriminasi penderita covid-19 otomatis akan menghilangkan potensi tertular dari jalur lain?

Selamat tinggal masyarakat Indonesia yang katanya peduli terhadap tetangga, selamat tinggal Indonesia yang katanya guyup rukun, dan selalu hidup berdampingan dengan lainnya. Covid-19 telah berhasil merubah segalanya. Namun semoga, perubahan ini hanya terjadi di Desa teman saya saja, dan tidak melebar dengan desa lainnya.

Baca Juga  Ada Apa dengan Bilboard Kepak Sayap Kebhinekaan?

Seandainya fasilitas isoman kelompok previlage sama dengan kaum proletar

Kelompok previlage adalah kelompok yang paling gencar mengkampanyekan 5M. Mungkin mereka adalah satu-satunya kelompok yang paling takut terpapar virus covid-19 sehingga lebih setuju dengankonsep WFH. Bisa bekerja dari rumah, dan tetap mendapatkan gaji dari negara. Dan bahkan bisa mencari penghasilan lain seperti yang dilakukan para artis yang nyambi jadi DPR. Karena WFH, job manggung pun diterima. Lumayan bisa dapat penghasilan dari Negara sekaligus honor dari manggung sekaligus.

Lain halnya dengan mereka kelompok proletar, masyarakat kelas dua yang menggantungkan perekonomiannya dijalanan, dan diluar rumah. Pilihannya hanya keluar rumah namun berpotensi covid-19, atau diam dirumah namun keluarga kelaparan. Pilihan yang sama-sama tak mengenakan ini yang mungkin menjadi penyebab kenapa tak ada petani atau pedagang asongan, MUA, dan buruh yang gencar mengkampanyekan 5M. Bukan tak takut tertular, tapi memang tak ada yang bisa menjamin kebutuhan perutnya jika ia tak berkerja.

Dan di tengah kondisi yang serba tidak mengenakan ini, kemudian muncul wacana isoman di hotel bintang 3 untuk anggota DPR. Misal seluruh masyarakat mendapat fasilitas serupa, saya sakin kasus seperti di Toba, dan ayah teman saya yang memaksa pulang karena keterbatasan biaya tidak akan terjadi. Pasien bisa istirahat dengannya mandi hotel ber-AC, makanan sehat, pelayanan full, tetap digaji di awal bulan, keluarga di rumah tercukupi kebutuhannya, sehingga lebih cepat sehatnya.

Bukan sebaliknya, sudah merasakan sakit, harus menanggung biaya pengobatan, tak ada pemasukan karena tak ada pekerjaan, masih dikucilkan dan di stigma negatif di masyarakat. Naasnya, ketika angka penderita covid-19 meroket, ia pula yang jadi sasaran empuk untuk disalahkan. Kalian sih langgar prokes!

Korupsi bansos dibiarkan, masuknya WNA melalui bandara internasional dianggap kewajaran, pelaku jual beli rapid bekas tak dihiraukan, artis-artis liburan keluar negeri dianggap sebagai pemakluman. Yang salah tetap pedangan asongan, toko kelontong, pedagang keliling yang ngotot berdagang dengan berkeliaran di luar rumah. (MMSM)

Baca Juga  Merawat Nalar Santri Baru di Bulan Ramadhan

 

Luthfiana Dewi Pengajar di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo