Ma’ruf Amin: Pemerintah dan Masyarakat Sipil Harus Menjadi yang Terdepan dalam Mengimplementasikan Islam Rahmah

Pada tanggal 25-27 Januari 2022, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Membangun Kerjasama Internasional untuk Menguatkan Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Kegiatan ini juga didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pakistan, Tunisia, dan Malaysia.

Dalam Pembukaan, tanggal 25 Januari 2022, jam 15.00 WIB, seminar ini menghadirkan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin sebagai keynote speaker. Hadir pula Dian Kartika Sari (Ketua Pengurus INFID), Kamaruddin Amin (Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), Muhsin Syihab (Staf Khusus Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri RI), KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU), dan KH Syafiq A. Mughni (Ketua PP Muhammdiyah).

Berikut adalah beberapa hal penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Pengurus INFID, Perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, PBNU, dan PP Muhammadiyah.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, berpandangan bahwa seminar yang mengusung ajaran-ajaran perdamaian strategis di tengah tantangan zaman saat ini. Pasalnya, lslam telah membangun paradigma yang sangat monumental, abadi dan universal dengan menghadirkan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin yang ramah terhadap semua ciptaan Tuhan.

“Tajuk ini saya pandang strategis dan tepat waktu karena kerja sama dunia Islam mutlak diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi untuk penguatan komitmen dan praktiknya tidak ringan,” kata Kiai Ma’ruf dalam pidato pembukaan acara Seminar tersebut.

Namun, ia menyayangkan, lantaran di sisi lain masih banyak pihak yang justru mengidentikkan Islam dengan ekstremisme dan kekerasan. Citra Islam yang mulia telah dirampas oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam untuk membenarkan kekerasan yang dilakukannya. Akibatnya, terjadi islamophobia yang saat ini marak di berbagai belahan dunia.  Tak jarang, umat Islam mendapatkan perlakuan diskriminatif dan rasialis akibat islamophobia.

“Islamophobia ini muncul  akibat kesalahpahaman terhadap Islam serta generalisasi terhadap perbuatan sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan Islam. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan representasi umat Islam dan bukan cerminan dari ajaran Islam,” terang Kiai Ma’ruf.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada umat Muslim untuk bergotongg royong menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan menyuguhkan cerminan Islam yang ramah dan bersahabat.

“Maka kita sebagai umat Islam bersama-sama memikul pekerjaan besar untuk menjadi cerminan Islam yang moderat, bersahabat dan toleran. Tidak hanya itu, kita juga harus menjadi umat Islam yang maju dan berdaya,” ajaknya.

Dian Kartika Sari selaku Ketua Dewan Pengurus INFID menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan dengan tujuan agar semua masyarakat muslim, khususnya para pemimpin dan tokoh agama dari Tunisia, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi, tukar pemikiran, dan sharing pengalaman terkait ajaran Islam rahmatan lil alamin baik dalam praktik dan diskursus.

Selain itu, ia mengatakan bahwa seminar ini diharapkan juga memiliki ulasan pola hubungan agama dan negara berbasis Islam rahmatan lil alamin yang inklusif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat bernegara, khususnya yang sesuai dengan Social Development Goals (SDGs) 2030 yang telah disepakati oleh PBB di tahun 2015. Lebih lanjut, Kartika Sari menambahkan bahwa seminar ini terselenggara atas kerjasama tiga lembaga: INFID, NU, dan Muhammadiyah yang didukung oleh KBRI di tiga Negara Pakistan, Tunisia dan Malaysia.

Selain itu, Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Kamaruddin Amin juga sangat mengapresiasi atas terselenggaranya seminar internasional online ini.

“Walaupun kehadiran kita masih dalam situasi hibriditas, saya mendukung dan menyambut acara ini karena temanya sangat relevan dengan dunia dan situasi kita hari ini,” tandasnya.

Menurut Menag, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menangkal ancaman radikalisme yang membawa banyak kerugian karena seruan kekerasan dan propaganda kebencian.

“Secara historis Indonesia telah menjaga dan mengimplementasikan pesan harmoni. Tetapi konsep mulia seperti itu telah dilukai oleh tindak kekerasan atas nama agama. Ujaran kebencian atas nama agama ini terjadi di berbagai wilayah. Karenanya, Pemerintah Indonesia melalui Kemenag merasa perlu untuk mengarusutamakan moderasi beragama.”

Menag menyebut jika moderasi beragama adalah sebuah komitmen nasional untuk hidup tanpa kekerasan dan mengakomodir kepentingan lokal untuk kehidupan yang lebih harmoni dan toleran antar umat beragama.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI yang juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini, melalui perwakilannya, Muhsin Syihab menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran vital dalam merawat ukhuwah, baik ukhuwah wathoniyah (persaudaraan kebangsaan), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), maupun ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan global.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhsin Syihab, staf ahli bidang hubungan antarlembaga Kemenlu RI dalam kegiatan Online International Seminar “Building International Cooperation to Reinforce Commitments and Practices of Islam as Rahmatan Lil ‘Alamin”, Selasa (25/1).

Pemerintah RI berkomitmen untuk memfasilitasi interaksi antar ide dan gagasan dalam kerja sama internasional.

“Kemenlu telah melakukan berbagai dialog dan kolaborasi sejak tahun 2004,” ujarnya.

Melalui dialog tersebut, Pemerintah RI melalui Kemenlu mendorong konsep Islam rahmatan lil ‘alamin menjadi dasar dari berbagai kebijakan internasional.

Muhsin menyebut bahwa Indonesia telah bermitra dengan 34 negara dalam melakukan dialog antar iman. Dalam dialog-dialog tersebut dibahas bagaimana cara menanggulangi konflik antar agama. Indonesia terus menggelar berbagai konferensi internasional dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam untuk merevitalisasi prinsip-prinsip Islam wasathiyyah di tengah-tengah tantangan global.

Indonesia juga menggelar Konferensi Bilateral Ulama di Bogor pada 11-12 Mei 2018. Kegiatan tersebut mendiskusikan tentang masa depan Afghanistan. Konferensi tersebut dihadiri oleh akademisi dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.

“Pancasila dan UUD 1945 adalah manifestasi dari prinsip-prinsip Islam wasathiyah. Maka, dalam berbagai forum internasional, kami selalu sharing tentang penerapan Islam wasathiyyah di Indonesia,” imbuhnya.

Kemenlu berharap agar setiap elemen memperkuat pengaplikasian Islam rahmatan lil ‘alamin. Kemenlu juga berharap agar Indonesia masyarakat Indonesia menjadi contoh bagi penerapan Islam rahmatan lil ‘alamin di tingkat global.

“Pemerintah, komunitas, serta masyarakat sipil di Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil ‘alamin,” tutup Muhsin.

Sedangkan, perwilan dari Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini langsung diwakili oleh K.H. Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU menyampaikan pandangan dan interpretasi tentang Islam bervariasi antar akademisi, masyarakat dan ormas. Interpretasi dalam respon terhadap realitas yang ada adalah sesuatu yang sangat penting.

“Interpretasi Islam sangat penting. Bagaimana agar bisa menerapkan best practice untuk mengayomi nilai-nilainya dengan konsep rahmatan lil alamin,” kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, stabilitas dan keamanan yang dihadapi saat ini adalah hasil dari tata kelola yang muncul sebelum perang dunia. Karenanya, menjaga keadilan bagi berbagai kelompok menjadi suatu keniscayaan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa saat ini dunia Islam sedang dihadapkan ke dalam dua pilihan, yaitu: memilih kembali ke masa lalu, atau menerima perubahan baru.

“Tantangan yang dihadapi dunia Islam hari ini adalah memilih antara kembali ke masa lalu (peradaban masa lalu, khalifah universal) atau new order yang belum sempurna, dan  berusaha memperkuat new order ini. Kita perlu diskusi lagi tentang konsekuensi pilihan-pilihan ini,” jelas Gus Yahya.

Kemudian, ia menjabarkan konsekuensi atas kedua pilihan tersebut. Menurutnya, jika opsi pertama dipilih artinya sama dengan memilih untuk terus ikut ke peradaban sebelum perang dunia pertama. Pilihan kedua, tambah dia, tentu tidak mudah untuk diikuti karena tata kelola yang muncul setelah perang dunia kedua, yang saat ini mulai tererosi sehingga menyebabkan banyak ancaman bagi keamanan dunia. Bahkan mengancam peradaban global yang dihadapi saat ini.

Sedangkan, perwakilan dari Muhammadiyah Prof. Syafiq A. Mughni selaku Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa konferensi terkait Islam rahmatan lil alamin ini sangat penting kehadirannya untuk meneguhkan Islam sebagai agama cinta kasih bagi seluruh makhluk.

“Bagi ulama klasik, rahmat yang diberikan itu berlaku untuk Muslim dan nonmuslim. Namun bagi para mufassir modern, perlu dipahami bahwa tidak terdapat lagi diskusi bahwa arti kata rahmat hanya melulu terkait dengan muslim dan nonmuslim saja. Saya rasa ini cukup relevan untuk memperkuat arah konteks dari rahmatan lil alamin karena begitu banyak ayat Alquran dan juga hadis dari Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama Rahmat” pungkasnya. [AA]