Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan

KH. Zainul Arifin Pohan dan Rukun Tetangga: Refleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka

2 min read

nu.or.id

Minggu lalu, pasangan saya memberikan buku berjudul “KH.Zainul Arifin Pohan: Panglima Santri Ikhlas Membangun Negeri”. “Baca deh…dengan kacamata BHS”, sarannya. BHS yang dimaksud adalah bantuan hukum struktural, sebuah gerakan untuk memperjuangkan ketidakadilan melalui perubahan struktural.

Walau secara konseptual gerakan ini diusung YLBHI pada 1980an, namun saya menyakini elemen BHS yaitu pengorganisasian, pendidikan kritis untuk sadar hak dan menggunakan berbagai mekanisme untuk merebut dan memperjuangkan hak telah ada jauh sebelumnya. Termasuk yang dilakukan KH. Zainul Arifin Pohan.

Gus Dur menyebut KH. Zainul Arifin Pohan sebagai “Bangsawan Yang Ber-NU Melalui Jalur Kemerdekaan”, karena ia berasal dari bangsawan Kerajaan Barus, Sumatera Utara. Penerbitan biografi KH. Zainul Arifin Pohan selain mendokumentasikan peran-peran tokoh NU dalam perjalanan bangsa, sekaligus mematahkan streotipe bahwa NU adalah organisasi orang Jawa.

Sebagai tokoh NU dari Sumatera Utara, KH. Zainul Arifin Pohan berhasil mencapai posisi sebagai Wakil Perdana Menteri Kabinet Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Ketua DPRGR dan terakhir sebagai Anggota Majelis Penasihat Pemimpin Revolusi (MPPR). Ia wafat paska perawatan selama 10 bulan akibat tertembak saat menunaikan shalat Idul Adha bersama Bung Karno. Melalui biografi ini, akhirnya saya mengenal peran tokoh NU selain K. H. Abdul Wahid Hasjim menjelang kemerdekaan Indonesia.

Dari berbagai perannya sebagai tokoh NU dan politisi, saya tertarik pada perannya menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui Rukun Tetangga – sebuah struktur yang sampai saat ini masih mewujud di dalam kehidupan bangsa Indonesia -. Tulisan ini merefleksikan bagaimana struktur RT digunakan oleh pendiri bangsa untuk memobilisasi potensi potensi rakyat dalam mempersiapkan dan memasuki jembatan emas kemerdekaan, serta relevansinya di saat ini ketika kita menghadapi kondisi yang hampir sama yaitu pandemi covid-19 dan tantangan lain seperti kemiskinan, intoleransi dan ektremisme kekerasan.

Baca Juga  Salat Idul Fitri Terbaik

Rukun Tetangga: Sejarah dan Fungsinya

Rukun tetangga diadopsi dari tonarigumi, struktur terendah masyarakat perdesaan Jepang. Merujuk pada “Kuasa Jepang di Jawa” (Aiko Kurasawa,2015), Pemerintahan Militer Jepang menggunakan pengalaman tonarigumi di Jepang dan Taiwan untuk mengontrol penduduk, memobilisasi sumber daya untuk perang dan menjadi rantai distribusi catu barang.

Program ini diumumkan pada 11 Januari 1944. RT terdiri dari lebih kurang 10 sampai dengan 20 rumah tangga, Ketua RT yang diangkat oleh Lurah dan melakukan permusyawaratan berkala. Kegiatan utama RT adalah: (a) Membantu keibodan (organisasi keamanan) dalam mempertahankan tanah air dan melawan serangan udara, kebakaran, mata-mata dan penjahat; (b) Memberitahu rakyat mengenai dekrit, peraturan dan petunjuk pemerintah serta menyadarkan mereka; (c) membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain; (d) mendistribusikan catu barang; (e) bekerjasama dengan pemerintahan militer dalam urusan militer dan menjalankan pelayanan lain; (f) memajukan gotong royong di kalangan penduduk

Walau tidak tercatat dalam tulisan Kurusawa maupun Benda terkait nama-nama pemimpin Islam dalam program ini, KH. Zainul Arifin Pohan berperan dan “mengambil alih”nya untuk tujuan kemerdekaan dan memperkuat posisi umat Islam.  Ia menulis “Rukun Tetangga Dalam Islam” yang dimuat dalam Suara Muslimin, dua bulan setelah program diumumkan. Pendapat ini telah mendorong terbentuknya 508.745 RT di Pulau Jawa. Melalui program ini, penduduk mendapatkan bahan-bahan makanan yang dijatah oleh Pemerintah, juga menjadi pintu rekruitmen untuk Pasukan Hizbullah dan Badan Pekerja Islam.

Mendayagunakan Rukun Tetanggato

Sebagaimana kita tahu, Pasukan Hizbullah diusulkan dibentuk sebagai sukarelawan muslim paska pelatihan selama tiga bulan untuk guru-guru agama. KH. Zainul Arifin menutup pelatihan dan menyerukan untuk kembali ke daerahnya masing-masing dengan tugas merekrut serta melatih anggota baru di kampung mereka atau di pesantren-pesantren. Terjadi perpindahan pelatihan ke kawasan pedesaan dan pesantren-pesantren. Tak mengherankan jika kemudian keanggotaan Hizbullah bertambah besar, diperkirakan mencapai 50.000 anggota (Jumeroh Mulyaningsih;2018)

Baca Juga  Mengelola Problem Psikologis Saat New Normal

Tidak cukup dengan itu, pertemuan tertutup Masyumi diawal 1945 memutuskan serentetan aksi yang sangat terperinci bertujuan untuk memperoleh posisi Islam yang aman di dalam Serikat RT (Benda;1985). Disepakati membentuk Barisan Pekerja Islam dan KH Zainul Arifin Pohan menandatangani “Program 14”, yaitu 14 pasal yang harus dilakukan. Sayangnya saya belum menemukan uraian rinci pasal per pasalnya. Namun Benda mengutip pernyataan KH. Zainul Arifin yang dimuat dalam Soera Moeslimin Indonesia (1945) -sepuluh minggu sejak pertemuan dan hasil-hasilnya didistribusikan kepada anggota Masyumi-. Yaitu:

“Jalan terbaik untuk mencapai tujuan kita terletak dalam memakai Rukun Tetangga yang sudah ada; (kita semua) bertanggungjawab bagi keberhasilannya. Barisan Pekerja haruslah memilih satu orang di dalam setiap Tonarigumi yang secara sukarela menyebarluaskan di kalangan anggota-anggotanya…ajaran persaudaraan Islam, dan pada saat yang sama secara pribadi memberikan teladan”

Selain langkah sistematis untuk merekrut anggota laskar melalui RT hingga ke pelosok-plosok desa terpencil di seluruh Jawa, juga meminta bantuan orang-orang Islam yang berkecukupan untuk mengurangi kesesangsaraan rakyat.

Pilihan pengorganisasian melalui RT ini diakui efektif dan memperkuat pengaruh kelompok Islam di tingkat perdesaan, meningkatkan keterampilan guru agama dan santri dengan pendidikan dasar militer dan kerja-kerja terorganisir, serta menghindarkan dari kerja paksa (romusha). Sehingga kemudian melalui rukun tetangga, masyarakat terorganisir untuk bergerak dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanpa peran KH Zainul Arifin Pohan yang mendayagunakan rukun tetangga dan Hizbullah, mungkin perjalanan bangsa kita bisa berbeda.

Dari bacaan terbatas itu, lantas saya merefleksikan diri dengan kondisi saat ini. Jika gerakan BHS dilakukan melalui pengorganisasian di tingkat RT, maka kesadaran hak konstitusioanl akan terbentuk dan terjadi percepatan demokrasi yang substantif. Jika setiap orang yang berpadangan Islam Moderat mengisi ruang-ruang kepemimpinan di tingkat RT, maka intoleransi dan ekremisme kekerasan bisa dicegah. KH Zainul Arifin Pohan telah memberikan contoh langkah strategis itu, kita bisa mengikutinya.

Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan