“Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia Merdeka. Saya tidak ingin dikubur di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya,” merupakan wasiat Hatta lima tahun sebelum ia meninggal.
Kebencian Hatta terhadap tindakan korupsi dinyatakan dalam pesan wasiat tersebut. Ia menolak untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meskipun sebenarnya sungguh amat pantas baginya untuk dimakamkan di sana. Alasannya, ia menolak untuk beristirahat di makam di mana disemayamkan seseorang yang terlibat dalam korupsi.
Pada saat berpulangnya pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta kemudian dimakamkan di Tanah Kusir, di tengah-tengah rakyat yang nasibnya ia perjuangkan, seperti keinginan mulianya.
Kala itu, ribuan orang menghadiri upacara pemakaman di Jalan Diponegoro 57, Jakarta, sebagai penghormatan terakhir bagi tokoh proklamator dan negarawan adiluhung yang telah mengabdikan hidupnya benar-benar pada bangsa dan negara, bukan pada diri dan keluarganya. Indonesia tentu meratapi kehilangan itu dengan duka yang mendalam—hingga sekarang.
Mohammad Hatta tidak hanya dikenal sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia, tetapi juga sebagai pahlawan dalam perang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan integritasnya yang tak tergoyahkan, Hatta memimpin dengan contoh dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, bahkan di tengah tekanan politik yang kuat dan godaan yang terbuka lebar.
Salah satu kisah paling terkenal perihal keteladanan Hatta adalah ketika ia menolak untuk menerima suap dari perusahaan-perusahaan asing yang ingin memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Meskipun tawaran tersebut sangat menggiurkan, Hatta dengan tegas menolaknya dan memilih tetap setia pada prinsip-prinsip integritasnya.
Bagi Hatta, penting untuk memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh negara. Sebagai contoh, ia pernah marah pada sekretarisnya, I Wangsa Wijaya, karena menggunakan tiga lembar kertas dari Sekretariat Negara tidak pada keperluannya. Hatta kemudian mengganti kertas-kertas tersebut.
Meskipun hal itu terdengar remeh, justru tindakan tersebut menegaskan integritasnya, sesuai dengan moralitas luhur dan prinsip hidupnya, bahwa karakter seseorang tecermin dari cara ia memperoleh makanannya.
Tidak hanya dalam lingkup politik, tetapi Hatta juga menunjukkan integritasnya dalam kehidupan pribadinya. Ia hidup sederhana dan tak pernah menggunakan jabatannya untuk mengenyangkan diri sendiri atau memperkaya keluarganya. Bahkan, ketika anak-anaknya mencoba memanfaatkan hubungan mereka dengan Hatta untuk keuntungan pribadi, Hatta dengan tegas menolaknya, meneguhkan bahwa tak ada yang berada di atas hukum dan moralitas.
Prinsip demikianlah yang diajarkan kepada putri-putrinya mulai dari hal yang sederhana. Sebagai contoh, ketika Gemala Hatta mengirim surat kepada ayahnya menggunakan amplop dengan cap resmi, Hatta merespons surat tersebut dengan menegaskan, “Kalau menulis surat kepada ayah dan lain-lainnya, janganlah pakai kertas Konsulat Jenderal Indonesia. Surat-surat Gemala kan surat pribadi, bukan surat dinas.”
Halida, putri bungsu Hatta, juga menerima pelajaran serupa. Ketika sedang kuliah di Universitas Indonesia, Halida membayar uang kuliah per semester sebesar 30 ribu rupiah. Namun, ketika pihak kampus mulai mengetahui bahwa Halida adalah putri Mohammad Hatta, bapak proklamator, mereka memutuskan untuk menggratiskan biaya kuliah.
Tanpa syak wasangka, Hatta dengan teguh menolak mendapat privelese semacam itu dengan alasan bahwa ia masih mampu untuk membayarnya sendiri, dan ia meyakinkan pihak kampus bahwa penggratisan biaya kuliah sebaiknya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu.
Demikian pula yang diterapkan Bung Hatta pada ibundanya. Pada tahun 1950, ibunda Bung Hatta, Siti Saleha, menginginkan bertemu dengan putranya. Hatta kemudian meminta keponakannya, Hasjim Ning, untuk menjemput Ibu Siti dari Sumedang. Ketika Hasjim mengusulkan agar Ibu Siti dijemput dengan mobil beserta supir wakil presiden untuk menunjukkan kebanggaan, Hatta menolak dengan marah.
Ia menandaskan, “Tidak bisa. Mobil ini bukan milik saya, melainkan milik negara.” Dengan gamblang Hatta menegaskan bahwa fasilitas yang digunakan adalah milik publik dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian secuil pun pada keluarganya sendiri.
Hubungan Hatta dan keluarganya sungguh mencerminkan integritas moral. Meskipun memiliki akses ke kekuasaan dan kekayaan, Hatta dan keluarganya tetap hidup dengan sederhana dan tak pernah memburu keuntungan pribadi. Ia tidak pernah, dan tidak pernah membiarkan keluarganya, menggunakan posisi prestise mereka untuk mendapatkan keuntungan atau privilese khusus, bahkan ketika kesempatan itu terbuka menganga dan bisa dilumrahi.
Selain menolak suap dan nepotisme, Hatta juga aktif memerangi praktik-praktik korupsi di lingkaran kekuasaan. Ia memperjuangkan reformasi birokrasi dan sistem perpajakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di dalam pemerintahan. Langkah-langkah ini menjengkelkan para elite yang korup dan busuk, tetapi Hatta tak pernah mundur dalam melaksanakan tugasnya.
Bagi Hatta, keadilan bukanlah sekadar kata-kata, melainkan suatu prinsip yang diejawantahkan dengan penuh kesetiaan, tak peduli itu berdampak pada istrinya sendiri, yakni Siti Rahmiati. Rahmi, begitu panggilannya, adalah kekasih nomor tiga yang dicintai Hatta, setelah sajadah dan buku, seperti yang diakui sendiri oleh Rahmi.
Saat pemerintah mengumumkan kebijakan mengenai senering atau pemotongan nilai uang secara tiba-tiba, tak seorang pun di keluarga Hatta diberi informasi sebelumnya. Dampaknya amat dirasakan oleh Rahmi yang telah dengan telaten menabung uangnya untuk membeli mesin jahit.
Senering merupakan kebijakan rahasia negara yang tak boleh disebarkan, karena kalau saja bocor sedikit dan ada yang tahu, kemungkinan dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial. Hatta tak punya pikiran—apalagi tindakan—culas untuk memanfaatkannya, dan sungguh ia menyimpan rahasia tersebut bahkan dari istrinya sendiri.
“Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tak patut dibocorkan kepada siapa pun. Biarlah kita rugi sedikit, demi kepentingan negara,” ucap Hatta dengan sejuk untuk meneduhkan sedih Rahmi. Bagi Hatta, mendayung kapal negara demi dompet pribadi dan keluarga sendiri adalah tindakan yang teramat sangat menjijikkan.
Kesubliman moral dan kearifan pikiran Hatta dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama pada dirinya sendiri, membuatnya menjadi pahlawan bagi banyak orang Indonesia. Tindakan-tindakannya mesti terus menjadi kompas generasi-generasi berikutnya agar dapat berjalan kokoh di atas prinsip moral dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Keajekan integritas Hatta merupakan warisan adiluhung yang terus hidup dan relevan dalam perjuangan melawan korupsi dan nepotisme di masa kini.
Sebagai anak bangsa, kita mesti acap melakukan permenungan untuk dapat meneladani keluhuran integritas Mohammad Hatta. Kini amat krusial bagi kita anak bangsa untuk meneruskan perjuangan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas moral dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional.
Dengan mengikuti jejak Hatta, sang negarawan sejati, kita tentu dapat dengan lebih mudah membangun masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga cita-cita Indonesia yang makmur sejahtera dapat betul-betul terejawantah ke segenap rakyat biasa, bukan malah dicolong oleh—dan hanya di dalam kantong—para elite yang bermental culas dan tahan malu.
