Firdaus Cahyadi Executive Director OneWorld-Indonesia

Islam di Tengah Pusaran Politik Elite dan Kerakyatan

2 min read

Istilah politik Islam sempat menggema dalam pentas politik Indonesia. Massa pendukung politik Islam menggunakan jargon NKRI Bersyariah. Adapun narasi yang digunakan adalah membela Islam di ranah politik. Pertanyaan berikutnya tentu saja benarkah Islam mendapatkan serangan di Indonesia sehingga harus dibela?

Jawabannya tentu jelas tidak. Kebebasan umat Islam dalam beribadah dijamin di Indonesia. Pemerintah pun secara bertahap memperbaiki pengelolaan ibadah haji. Lembaga-lembaga pengelola zakat pun dapat berdiri di negeri ini. Bahkan pembayaran zakat dapat menjadi pengurang dari pembayaran pajak. Bank-bank Syariah pun bebas berdiri dan bersaing dengan bank konvensional. Jilbab, meskipun sebagian ulama menafsirkan bukan kewajiban untuk dikenakan bagi perempuan muslim, tidak lagi dilarang seperti di era Orde Baru.

Jadi apa sejatinya politik Islam? Di dalam Islam sendiri tidak ada larangan untuk berpolitik. Bahkan dianjurkan seluruh umat Islam melek politik. Kenapa? Jawabannya sederhana, melalui proses politik lah pengalokasian sumberdaya ekonomi dilakukan.

Islam berkepentingan agar pengelolaan sumberdaya ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang – orang kaya dan menindas mayoritas warga miskin. Pengalokasian sumberdaya ekonomi, menurut Islam jelas-jelas menyatakan keberpihakannya kepada mereka yang miskin dan tertindas. Dalam konteks itulah politik Islam harus ditempatkan.

Politik yang membela kepentingan meraka yang miskin dan tertindas dalam pegalokasian sumberdaya ekonomi, jika meminjam istilah KH A Mustofa Bisri, atau yang sering disapa Gus Mus, politik Islam itu ya politik kerakyatan (https://www.nu.or.id/post/read/76132/ini-tiga-bentuk-berpolitik-menurut-gus-mus). Dapat dikatakan dikatakan bahwa politik Islam adalah politik Kerakyatan.

Sejak Orde Baru berkuasa, politik kerakyatan ini makin ditinggalkan. Bila ada yang mengemukakan politik kerakyatan akan segera dituduh sebagai komunis. Tak heran, bila kemudian pengalokasian sumberdaya ekonomi menjadi timpang. Sumberdaya ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Petani disingkirkan dari tanahnya, atas nama pembangunan bagi kepentingan segelintir pemilik modal. Buruh dibungkam agar tetap menerima upah murah sebagai penarik investasi.

Baca Juga  Indonesia dan Polemik Legalisasi LGBT

Kerakusan segelintir orang-orang kaya begitu merajalela. Akumalasi sumberdaya ekonomi hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, baik orang Indonesia asli maupun asing melalui korporasi multinasionalnya. Sumberdaya alam dikuras habis. Hutan telah berubah fungsi menjadi kebun sawit dan tambang. Sungai-sungai telah menjadi aliran pembuangan limbah tambang dan industri lainnya. Praktis yang disisakan hanya kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 1998, Orde Baru tumbang. Namun, praktik politik yang mengalokasikan sumberdaya ekonomi secara tidak adil terus berlanjut. Bahkan dalam beberapa hal justu semakin brutal. Presiden berganti-ganti, namun politik alokasi sumberdaya ekonomi tetap sama, berputar pada segelintir orang-orang kaya.

Dalam konteks politik alokasi sumberdaya ekonomi yang timpang dan bias kelas menengah atas inilah politik Islam yang berpihak kepada kaum miskin dan tertindas menjadi relevan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah politik Islam yang sekarang digemakan itu, adalah bagian dari kebangkitan politik Islam?

Untuk menjawabnya, marilah kita lihat orasi-orasi pendukung NKRI Bersyariah . Salah satu orator NKRI Bersyariah adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa yang sekarang sudah dinyatakan bubar oleh pemerintah, Rizieq Shihab. Pada acara reuni 212 tahun 2017 silam, Rizieq menyampaikan ceramah melalui rekaman dan diperdengarkan kepada massa yang berkumpul di Monas.

Dalam ceramahnya Rizieq menyinggung soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersyariah. “Melalui Alumni 212 ini dengan lantang ingin saya sebutkan pada seluruh umat Islam di Indonesia untuk berjuang menuju NKRI Bersyariah,” kata Rizieq, seperti ditulis Tempo.co (https://nasional.tempo.co/read/1038885/reuni-212-rizieq-shihab-bicara-nkri-bersyariah-melalui-rekaman). Menurut Rizieq NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama. NKRI bersyariah, kata dia, adalah bernilai-nilai Pancasila yakni yang menjunjung tinggi ketuhaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial.

Baca Juga  Kronologi Peristiwa “Rasis Papua” di Surabaya: Catatan Pembanding untuk Veronica Koman

Sekilas tidak ada persoalan dengan NKRI Bersyariah yang digagas Rizieq Shihab. Namun, pertanyaannya kemudian adalah apakah dalam orasi Rizeq Shihab itu mempersoalkan UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU Ketenagalistrikan, dan UU terkait sumberdaya alam lainnya yang menjadi karpet merah bagi penghisapan segelintir orang kaya atas sumberdaya ekonomi? Jawabnya ternyata tidak.

Lantas, apakah orasi tentang NKRI Bersyariah di reuni aksi 212 tahun 2017 itu juga mempersoalkan penggusuran para petani di Kulonprogo, Majalengka dan berbagai wilayah nusantara lainnya? Apakah orasi pendukung NKRI Bersyariah itu juga membela korban lumpur Lapindo di Sidoarjo? Apakah orasi NKRI Bersyariah menyinggung kerakusan segelintir pengusaha yang merusak alam? Apakah orasi-orasi di aksi NKRI Bersyariah mempersoalkan segelintir orang-orang kaya yang hartanya disimpan di luar negeri, seperti tertera di Panama dan Paradise Paper, sementara di sisi lain jutaan warga miskin di Indonesia? Apakah orasi-orasi tentang NKRI Bersyariah mengecam kerakusan pengusaha yang menyebabkan kerusakan alam di berbagai wilayah Indonesia? Tidak juga.

Nah, jika jawabannya tidak, kita pun pantas bertanya, narasi NKRI Bersyariah itu simbol kebangkitan atau kemunduran politik Islam di Indonesia? Jawabannya jelas, kemunduran politik Islam, karena Islam hanya diatasnamakan untuk kepentingan segelintir elite politik. Politik Islam  bukan politik elite. Politik Islam dikatakan bangkit bila para tokoh-tokohnya mulai mempersoalkan tata kuasa sumberdaya ekonomi yang timpang. Kebangkitan politik Islam seiring dan sejalan dengan kebangkitan politik kerakyatan.

Avatar
Firdaus Cahyadi Executive Director OneWorld-Indonesia