Fahrul Muzaqqi Dosen di Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga, Surabaya.

Kepemimpinan Demokratis di Era Pandemi

2 min read

Pandemi virus Covid-19 masih belum menampakkan tanda-tanda jinak. Para pemimpin negara-negara dibuat kelimpungan menghadapi cepat dan agresifnya ekspansi virus mematikan tersebut. Diantara negara-negara terdampak, hanya Republik Rakyat China (RRC), Singapura, Korea Selatan dan Taiwan yang banyak diberitakan telah berhasil melalui badai pandemi. Berbagai spekulasi, hoaks, refleksi hingga lantunan doa membanjiri media.
Era krisis memang menampilkan fenomena anomali. Pada awalnya, ketika virus itu meledak di pemberitaan, media-media memberondong China sebagai tempat paling tidak aman di dunia. Setelah beberapa bulan, konstelasi berbalik, yakni Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang kini dianggap sebagai episentrum epidemi. Situasi ini diperparah dengan ekspresi saling curiga dan tunjuk hidung diantara para pemimpin AS dan RRC sebagai dua negara adikuasa dunia kini.

Sementara di tanah air, berbagai dampak makin terasa. Inflasi merangkak, rupiah merosot, pusat perbelanjaan lengang, tempat ibadah berkurang aktivitasnya, hingga pusat-pusat publik (sekolah dan kantor-kantor pemerintahan) mengalihkan aktivitasnya secara online. Walau demikian, terdapat kejanggalan, yakni masih ramainya tempat-tempat wisata yang tidak ditutup. Presiden Jokowi menghadapi ujian berat yang belum pernah dialami oleh para presiden sebelumnya, yakni menjaga kepercayaan rakyat di tengah pusaran krisis wabah Corona.

Tak dapat dimungkiri, pandemi Covid-19 telah merombak banyak dimensi kehidupan. Namun diantara banyak tata kehidupan yang bergeser itu, dimensi politik memantik pertanyaan menggelitik mencermati keberhasilan RRC dan Singapura keluar dari kungkungan krisis pandemi. Apakah kepemimpinan otoriter lebih kompatibel melawan serangan pandemi? Apakah dengan demikian kepemimpinan demokratis tidak lagi memadai dalam menghadapi dinamika krisis yang tidak menentu? Korea Selatan dan Taiwan sebagai pengecualian dalam hal ini, karena dua negara itu pernah berpengalaman menghadapi SARS dan MERS.

Baca Juga  Ilmu Catur Murti: Belajar dari Sosrokartono Bagaimana Melawan Covid-19

Apa yang tampak dari kepemimpinan di RRC adalah instruksi terkomando berikut sanksi tegas bagi seluruh instansi, negara maupun swasta. Salah satu produknya monumentalnya adalah pemberitaan fenomenal pembangunan rumah sakit Houshenshan yang berkapasitas 1000 tempat tidur dalam kurun hanya 10 hari. Megaproyek sebelumnya juga pernah dilakukan, yakni pada 2003 RRC mendirikan rumah sakit Xiaotangshan dalam kurun 7 hari untuk menampung wabah SARS.

Kepemimpinan otoritarian menjadi sorotan media-media Barat disamping apresiasi atas cepat tanggap dan efektifnya pemerintah RRC mengatasi krisis. Memang, secara sederhana kita dapat berlogika bahwa dalam kepemimpinan otoriter, kelonggaran dengan mudah didapatkan oleh sang pemimpin. Suara-suara kritis dan sumir disingkirkan. Kasus dr. Li Wenliang, misalnya. Ia seorang dokter yang pertama kali (akhir Desember 2019) mengabarkan munculnya wabah virus Corona di Wuhan, namun polisi memintanya untuk bungkam. Ia meninggal pada Februari 2020. Konon menurut media akibat tertular Covid-19. Sebagian warga sedih dan marah, sekaligus tidak percaya kepada pemerintah.

Sementara di AS, sebagai negara kiblat demokrasi dunia justru menghadirkan sosok pemimpin yang kenyang kontroversi. Presiden Donald Trump berkali-kali menyebut virus Covid-19 dengan “virus China”, sebutan oleh para pembela demokrasi dikritik lantaran bermuatan rasis dan memperkeruh situasi. Ironisnya, pemerintah RRC melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Zhao Lijiang, membalas cemoohan Trump itu dengan tuduhan bahwa virus itu berasal dari tentara AS yang datang ke Wuhan akhir tahun lalu.

Kepemimpinan, dalam situasi ketidakmenentuan krisis, memang kerap menampakkan watak aslinya. Tidak peduli dalam konteks masyarakat dengan tingkat kesadaran politik maupun demokratis yang telah matang laiknya AS, maupun sebagian masyarakat yang kritis di RRC. Para ahli bahkan menyayangkan langkah kebijakan AS yang kontraproduktif, yakni memotong anggaran kesehatan, baik untuk dalam negeri maupun untuk organisasi kesehatan dunia (WHO). Sementara di aras global menyiratkan aroma makin defisitnya kepercayaan diantara para pemimpin negara. Sebagian informasi seputar pandemi masih terkesan disembunyikan dan mereka seolah enggan berbagi.

Baca Juga  “Menara Kudus: Riwayat Sebuah Penerbit” Menyelami Studi Perkembangan Islam melalui Perspektif Baru (2)

Dalam cekaman pandemi global, kepemimpinan demokratis menjadi kebutuhan mendesak. Kepemimpinan yang mampu secara proporsional mendudukkan kepentingan diri dengan yang lain. Bahwa keberhasilan diri tidak akan bertahan lama tanpa kerelaan untuk berbagi dengan yang lain. Dalam kasus pandemi, suatu negara bisa saja menepuk dada lantaran berhasil menaklukkan keganasan virus. Namun ketika negara-negara lain masih berjibaku sendiri-sendiri untuk keluar dari pusaran pandemi, maka tidak menutup kemungkinan mutasi virus akan menjangkiti negaranya kembali. Apalagi mobilitas warga dunia kian luas dan cepat.

Yuval Noah Harari (time.com) menuliskan dengan sangat menarik perihal defisit kepercayaan diantara para pemimpin dunia dalam artikelnya di majalah Time, In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lack Leadership. Baginya, pertahanan terbaik manusia dari patogen bukanlah isolasi, melainkan informasi, yakni analisis informasi ilmiah. Para pemimpin negara-negara besar menyiratkan kegagalan untuk berbagi informasi dan saling membangun kepercayaan dan solidaritas untuk bersama-sama memberantas pandemi Covid-19 tersebut. Implikasinya, kegamangan untuk mengisolasi (lockdown) karena ketakutan akan disrupsi stabilitas ekonomi hingga akhirnya terlambat. Penularan menjadi semakin akut.

Sekaligus menambahkan argumentasi Yuval, bahwa kepemimpinan demokratis mengandaikan keseimbangan antara nilai/prinsip, prosedur dan tujuan. Nilai/prinsip memuat kesetaraan, kebebasan, toleransi, kepercayaan dan penghormatan. Prosedur dimaknai berupa transparansi, akuntabilitas, deliberasi dan mufakat. Sementara tujuan tiada lain adalah keadilan sosial bagi sebanyak mungkin manusia. Di era pandemi, kepemimpinan demokratis yang mampu menyeimbangkan tiga dimensi itu menjadi harapan bersama yang mendesak.

Termasuk kepemimpinan di dalam negeri. Kita berharap Presiden Jokowi dengan tanpa lelah untuk terus mengupayakan jalan keluar dari krisis pandemi global ini, tanpa harus menuding ke sana kemari demi keadilan sosial bagi warga negara. Tentu saja disertai dengan berjuang bersama-sama.

Fahrul Muzaqqi Dosen di Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga, Surabaya.