Herdi Sahrasad Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina

Ben Anderson, Krisis dan Redupnya Kekuasaan Jawa: Cermin Pantulan untuk Kekuasaan Jokowi (1)

2 min read

ITHACA, New York, musim gugur 1994. Salah satu topik percakapan/obrolan  saya bersama Prof Benedict Anderson (Pak Ben atau Om Ben) pada 1994 itu  adalah soal kekuasaaan Jawa yang menguat otokrasinya di Indonesia zaman Soeharto.

Indonesianis Prof. Benedict Anderson mengingatkan bahwa kekuasaan Jawa yang otokratis dan  memudar,  mudah dilihat dari kegagalannya dalam mencapai cita-cita dan janji-janji kekuasaan dan politiknya kepada rakyat.

Pemimpin yang ngomong  nggedebus tentang wong cilik, masa depan, keadilan, kesetaraan,pemerataan dan kemakmuran, bakal delegitimasi ketika omongannya tidak terbukti.

Sabda pandito Ratu itu lenyap seketika, dan raja sudah kehilangan mahkota (wahyu cakraningrat) dan delegitimasi di mata orang Jawa (dan warga Indonesia) ketika antara kata dan perbuatan saling membelakangi, saling meniadakan.   ‘’ Omongane ora digugu. kayak Soeharto bilang asal njeplak,’’ kata Ben Anderson di halaman Cornell University,  Ithaca, New York,  musim gugur 1994.

‘’Nah kalau penguasa marah, maka main tangkap dan gebuk kayak  dia (Soeharto) itu,’’kata Om Ben. Dengan berpijak pada cara pandang dan referensi Ben Anderson, maka kita bisa melihat kuasa Jokowi secara rasional dan secara batin dengan imajinasi.

Nasionalisme

Ben Anderson yang sangat sayang pada bangsa kita, sudah lama pergi, wafat pada 2015 lalu. Pesan Om Ben,  Nasionalisme di Indonesia hanya bermakna dan bermanfaat bagi rakyat kalau ada keadilan, kemanusiaan, keberpihakan pada rakyat kecil dan kesetaraan.  Saya kira, Jokowi dan penguasa di era reformasi sangat diharapkan Ben Anderson  bergerak ke arah sana. Bukan nasionalisme demi kepentingan elite Negara, state, sebab itu sama saja dengan Orba Pak Harto.

Jangan lupa,  bahwa para aktivis dan intelektual bisa diajak dialog oleh Jokowi/elite penguasa untuk mencari solusi  atas krisis ekonomi  dan membusuknya demokrasi demi maslahat bangsa. ‘’Sebab tidak bisa kalau hanya kerja elite doang, keahlian dan pengetahuan mereka pasti terbatas, maka civil society (intelektual/professional) sangat penting untuk diajak dialog dan kerjasama, ‘’ ungkap Om Ben waktu itu pada 1994.

Baca Juga  Belajar Dari Tadarus Litapdimas

Dewasa ini rakyat mengeluh bahwa Kepemimpinan Jokowi  dengan Nawacita berwarna/rasa Neoliberal, telah gagal membawa keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat, bahkan sebelum pandemic corona tiba.

Proyek infrastruktur ratusan trilyun tanpa perencanaan dan studi kelayakan yang matang, korupsi merajalela, KPK dilemahkan/dipreteli, terjadi stagnasi ekonomi, UU ITE diberlakukan dan stagnasi indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terjadi.

Sampai April 2021 ini  pertumbuhan ekonomi masih negatif, Omnibus Law dipaksakan oleh rezim oligarki era Jokowi. Korupsi Bansos trilyunan rupiah meledak dan jadi gaduh nasional, juga korupsi BLBI dan kasus Syamsul Nursalim Gadjah Tunggal yang malah dibebaskan oleh KPK yang sudah merosot dan tidak kredibel lagi.

Jokowi gagal dalam membangun manusia, sebab merujuk Laporan Pembangunan Manusia (IPM) 2020 oleh UNDP, dengan nilai IPM 0.718, bersama Filipina dan Bolivia, Indonesia berada di peringkat 107, dari 189 negara. Tertinggal jauh dari Thailand (ranking 79), dan tiga negara anggota ASEAN yang masuk dalam kelompok IPM sangat tinggi, yaitu Singapore, Brunei Darussalam dan Malaysia. IPM Indonesia juga jauh lebih rendah dari rerata IPM kawasan Asia-Timur dan Pasifik, yang mencapai 0.747.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani  Indrawati makin “ndrawasi” dan sudah mulai kewalahan dan terlihat tanda-tanda menyerah dalam menghadapi meroketnya utang  luar negeri. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang ugal-ugalan, kata tokoh nasional/ekonom senior  Rizal Ramli (RR), mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021.

Dalam kaitan ini, Prof  Didik J Rachbini menambahkan, jika utang tersebut ditambah dengan utang BUMN, jumlah totalnya menjadi sekitar Rp 8.500 triliun. Wajar kalau RR dan para ekonom khawatir kalau Jokowi nanti akan mewariskan utang  “segunung” jika sudah tidak menjadi Presiden lagi.

Baca Juga  Covid-19, Kesadaran Ekologis, dan Gerbang Kehidupan Baru

Malahan Sri Mulyani meminta agar Bank Dunia dan IMF dapat membantu RI dan  negara-negara di dunia untuk mengelola beban utang mereka. Kemudian, Sri Mulyani juga berharap agar kedua lembaga tersebut dapat memberikan bantuan dalam rangka peningkatan vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan negara-negara yang membutuhkan.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan pengawasan dan bimbingan keduanya dalam mengatasi beban utang negara yang terus meningkat. Sri Mulyani nampak mau menjerumuskan Jokowi seperti Soeharto dijerumuskan Prof Widjoyo Nitisastro dari FEUI.

Adalah Prof Dr Widjojo Nitisastro, penasehat ekonomi Presiden Soeharto yang waktu itu menyarankan agar Indonesia meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis moneter, krismon. Sikap Widjojo ini didukung oleh salah seorang tokoh pers yang berpengaruh sehingga output pemberitaan medianya waktu itu ikut mendukung kehadiran IMF di Tanah Air. (Tjahja Gunawan,2021)

Selanjutnya: Ben Anderson, Krisis dan Redupnya… (1)

Herdi Sahrasad Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina