Abdul Gaffar Karim: Mengapresiasi Upaya Perjuangan GUSDURian

Acara Konferensi Pers Tunas GUSDURian 2020 yang laksanakan secara daring via zoom bisa juga disaksikan di laman Facebook KH. Abdurrahman Wahid, Kamis (16/12). Konferensi Pers ini sebagai sarana penyampaian rekomendasi-rekomendasi pandangan Jaringan GUSDURian untuk Indonesia, yang sebelumnya sudah dibahas dalam forum-forum isu strategis yang melibatkan lebih dari seratus dua puluh tiga panelis/tim ahli yang kemudian diambil gagasannya untuk dirumuskan kembali menjadi sembilan point. Kesembilan poin itu disampaikan oleh tiga orang penyampai yaitu, Savic Ali, Nur Rofiah, Bil, Uzm dan Alissa Wahid secara bergantian.

“Pertama, Penegakkan prinsip negara yang melindungi semua warganya tanpa membeda-bedakan, politik kewargaan yang perlu diperkuat guna membangun struktur relasi dengan negara lebih transformatif sehingga posisi masyarakat sipil tidak terkooptasi, perlunya sikap kooperatif pemerintah dan DPR dalam membahas rancangan UUD yang kontibutif pada kemajuan HAM, pembaruan paradigma pendidikan terkait arah dan pengelolaan kultur lembaga agar sistem pendidikan Indonesia tidak terdikte oleh kepentingan politik ekonomi global, menjadikan konsep pribumisasi islam sebagai metodologi pemikiran dan gerakan masyarakat, perlunya dilakukan percepatan transisi energi bersih, membangun paradigma ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan lingkungan, keseriusan pemerintah dalam memangkas ketimpangan ekonomi dan memperkuat ekonomi kelompok lemah dengan mempermudah akses fasilitas perkreditan (modal) bagi UMKM, dan poin terakhir, menjadikan perempuan, anak, dan keluarga sebagai isu penting sekaligus menjadikannya sebagai perspektif inheren dalam isu kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan”. Berikut beberapa potongan rekomendasi Jaringan GUSDURian untuk Indonesia yang dirasa perlu mendapat perhatian kita bersama pada Konferensi Pers Tunas GUSDURian.

Pada Sesi tanya jawab, Abdul Gaffar Karim menjelaskan politik elektoral yang menurutnya memberi ruang ekspresi terhadap persoalan-persoalan dalam relasi keagamaan, akan tetapi, bukan berarti ketiadaan politik elektoral lantas menghilangkan problematika dalam kehidupan keberagamaan.

“Jadi, meskipun tidak ada politik elektoral di tahun 2021 saya kira kita semua terutama kami di Jaringan GUSDURian tetap memandang penting untuk tetap menjaga relasi keberagamaan yang sejuk, keberagamaan yang ramah satu sama lain, keberagamaan yang menghargai perbedaan.” Lanjutnya .

Karena yang demikian itu sudah menjadi prinsip dasar, sebab, problema dalam relasi keberagamaan muncul dan bersifat permanen ketika orang tidak bisa menerima perbedaan dan keragaman. “Meskipun 2021 tidak ada politik elektoral, tidak ada pilkada, tidak ada pemilu, di tahun 2021 paling pilkades adanya, tapi, saya kira kerja-kerja untuk mempromosikan keberagamaan yang ramah itu harus tetap dilakukan. Itu prinsip”. Tambahnya.

Dalam penuturan Gaffar terkait isu HAM menurutnya memang perlu upaya juang yang konsisten dan kontinyu dalam penegakkan HAM agar persoalan di masa lalu bisa memperoleh tindakan hukum yang seharusnya, namun, di tengah-tengah pemaparannya Dosen FISIFPOL UGM itu menerangkan sebagian kekuatan politik yang punya andil dalam persoalan HAM di masa lalu itu masih memiliki grid terhadap kekuasaan di masa kini dan kita memahami kesulitan itu, kendati demikian, posisi GUSDURian diharapkan mampu untuk terus memerjuangkan upaya penegakan HAM sampai kapanpun. Minimal dengan meluruskan sejarah dan memurnikannya dengan memberikan informasi yang real kepada publik tentang beberapa persoalan masa lalu yang masih dicatat atau disampaikan kepada publik dengan cara yang distorsi.

“Nah, kita tidak ingin kejadian seperti penulisan sejarah pada tahun 1965 yang penuh distorsi itu terulang kembali, jadi, kita minimal menargetkan agar kejadian-kejadian itu bisa memeperoleh kejelasan. Tentu saja yang lebih ideal adalah untuk memastikan bahwa siapapun yang bertanggungjawab dalam kejadian HAM masa lalu itu memperoleh tindakan yang setimpal, akan tetapi, uapaya untuk mecapai itu perlu kita lakukan tanpa menimbulkan persoalan baru di masa kini yang hanya akan membuat kita kesulitan menjaga konsensus kebangsaan.” Lebih jauh lagi, Dr. Gaffar juga menjelaskan bahwa, perlunya upaya yang benar-benar terukur, persisten dan terus menerus. Tidak eksesif dan tidak terburu-buru. Ungkapnya.

Di bagian akhir sesi, Abdul Gaffar Karim, selaku pembicara yang hadir pada konferensi pers kali ini pun mengomentari soal pilkada, menurutnya usaha GUSDURian sejak bulan September dalam menyampaikan sikap tegasnya soal pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan dalam kontestasi pilkada kemarin dengan meminta kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk mengundurnya sampai bulan Desember merupakan focus utama jaringan GUSDURian dalam mencegah adanya penyebaran Covid-19 sehingga menjadikan pilkada ini sebagai titik persoalan baru di Indonesia.

Lanjut, Abdul Gaffar, akan tetapi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa konsen yg disuarakan oleh banyak kalangan justru membuat pelaksanaan pilkada 2020 itu nampak betul-betul sangat memerhatikan protokol pandemi, saya kira ini merupakan salah satu esensi utama seruan jaringan GUSDURian. Meskipun target kita untuk meminta agar pilkada ditunda sampai pandemi bisa betul-betul terkendali tidak tercapai, akan tetapi, setidaknya kita melihat bahwa pelaksanaanya betul-betul memerhatikan protokol pandemi. Tegasnya.

Menurutnnya, bila dilihat secara objektif peningkatan kasus positif covid-19 yang terjadi dibeberapa titik itu sebenarnya karena ada pemeriksaan yang cukup intensif kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab di lapangan jelang pilkada.

“Nah, artinya sistem deteksi berjalan dengan baik yang terpenting yang bersama-sama telah kita observasi adalah bahwa pelaksanaan pilkada itu telah dilaksanakan dengan betul-betul memerhatikan protokol pandemi, sejauh ini menurut saya kita patut mensyukuri bahwa sebagian dari tuntutan jaringan GUSDURian pada bulan September yang lalu itu sudah terpenuhi, meskipun, tidak maksimal.”