M Fakhru Riza Mahasiswa Magister Universitas Ahmad Dahlan

Islam dan Politik: Bayang-bayang Monarki Masa Lalu dan Masa Depan Demokrasi

4 min read

Sejak awal tahun 2000-an, dunia Barat diliputi kecemasan  atas munculnya banyak ledakan bom dan kekerasan di berbagai belahan dunia dengan motif fanatisme Islam. Sejak saat itu, dunia Barat banyak menggelontorkan biaya untuk mendalami situasi terkini dunia Islam, khususnya bagaimana sikap dunia Islam terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

Samuel Huntington, seorang ilmuwan politik Harvard melalui bukunya The Clash of Civilization and Remaking World Order memiliki pandangan yang muram atas relasi dunia Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurutnya, jurang antara peradaban Islam dengan dunia Barat (demokrasi) sangat dalam, sehingga tidak bisa saling berkoeksistensi.

Adapun implikasi jauh dari tesis tersebut adalah sebuah bentuk afirmasi bahwa Islam adalah agama teror yang tidak akan mau dan mampu menyerap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia kedalam praktik politiknya. Secara tak langsung pula, tesis tersebut melihat bahwa Islam adalah musuh demokrasi dan hak asasi manusia yang nilai-nilainya berasal dari Barat.

Benarkah demikian?

Tulisan ini hendak meninjau persoalan Islam dan demokrasi ini dalam dua bagian. Pertama, relasi Islam-demokrasi dan model-model politik lain yang pernah dipraktikkan dalam sejarah peradaban Islam klasik. Kedua, melihat relasi Islam dan demokrasi dalam konteks masa kini.

Monarki dan Warisan Masa Lalu Politik Islam

Ada arkhetipe yang tidak disadari oleh banyak kaum muslim ketika membicarakan politik Islam. Arkhetipe adalah sebuah pikiran kolektif bawah sadar yang mengendap di dasar memori. Arkhetipe politik dunia Islam itu adalah monarkisme atau model politik kerajaan.

Selama belasan abad, dunia Islam hidup dalam bentuk tatanan politik monarki. Sejak kejatuhan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, dunia Islam jatuh ke tangan monarkisme Imperium Umayyah. Selama ratusan tahun Umayyah memimpin umat, kemudian digantikan oleh imperium lain seperti Abasiyah, dan beragam imperium yang lebih lokal.

Bentuk kekuasaan politik monarki dunia Islam yang paling terkini, yang terjadi pada beberapa abad yang lalu adalah imperium Turki Utsmani. Imperium yang berhasil mengambil alih wilayah timur dari Imperium Romawi ini kerap dianggap sebagai bentuk keperkasaan dunia Islam masa lalu. Keyakinan demikian ini setidaknya dibanggakan oleh Felix Siaw.

Baca Juga  Genealogi Kesantrian Humanis Gus Dur: Menasabkan Humanisme Pada Pesantren (1)

Banyak kelompok gerakan Islam yang menginginkan kebangkitan peradaban Islam tak pernah menyadari bahwa sejarah politik yang mereka banggakan adalah kerajaan. Tidak mereka sadari, bahwa model kerajaan Islam yang dipraktikkan oleh Imperium Turki Utsmani itu sama sekali berlainan dengan model poltik Islam yang mereka inginkan dengan landasan syar’i.

Kelompok seperti Hizbut Tahrir dan kelompok gerakan Islam lain selama ini mempraktikkan model regulasi kepemimpinan organisasinya dengan memalui mekanisme demokrasi terbatas  melalui dewan syura. Model ini sungguh berlainan dengan Imperium Turki Utsmani dan imperium Islam lainnya yang mendasari sistem politiknya berdasarkan keturunan. Anomali impian politik mereka dengan sejarah politik masa lalu dunia Islam masa lalu ini tidak pernah mereka sadari.

Jika saja dunia Islam selama belasan abad hidup dengan nyaman dalam model politik monarki, apakah di sini secara tidak langsung dapat mengafirmasi keyakinan Samuel Huntington bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi? Tidak sepenuhnya benar.

Meskipun dunia Islam selama belasan abad –sebuah waktu yang panjang-, hidup dalam model politik monarki, namun pada periode awal perkembangan Islam, dunia Islam pernah hidup dengan model yang relatif mirip dengan demokrasi.

Pada masa awal pasca wafatnya Nabi, dunia Islam masa empat khalifah awal cukup demokratis. Secara terbatas, pimpinan umat dipilih oleh dewan syura yang terdiri oleh beberapa tetua Islam masa itu. Spirit bermusyawarah saat itu sangat kuat mendorong model politik umat.

Model politik yang cukup demokratis ini belakangan kerap dianggap sebagai titik tolak sejarah politik dunia Islam yang sangat modern dan layak diteladani oleh umat saat ini. Namun, keyakinan seperti ini tidak banyak dipahami oleh umat secara umum dan pimpinan gerakan Islam masa kini.

Dunia Islam Masa Kini dan Praktik Demokrasi

Politik dunia Islam masa kini terfragmentasi. Sejak kekalahan Imperium Turki Utsmani, dunia Islam membentuk masing-masing negara sesuai dengan kedekatan kultural dan pembagian kekuasaan kolonial. Pada masing-masing negara yang dihuni oleh umat muslim, memiliki model politik yang sangat beragam. Tak sedikit diantaranya meneruskan model monarki yang terbatas pada negaranya.

Baca Juga  Menyoal Arah Pengembangan MAPK Masa Depan

Jika saja kita merefleksikan model praksis politik dunia Islam masa kini, setidaknya ada empat model politik. Pertama, demokrasi di negara-negara Islam Arab dan di luar Arab. Kedua, otoritarianisme monarki di dunia Arab. Ketiga, otoritarianisme militer dalam praktik politik dunia Islam. Keempat, negara Islam model Iran.

  1. Demokrasi di Negara-negara Arab dan Non Arab

Praktik demokrasi di tanah Arab sangatlah lemah. Gelombang demokratisasi musim semi Arab di Mesir, Tunisia, dan Suriah pada dekade lalu itu kandas dengan beragam persoalan. Misalnya di Mesir, rezim demokrasi sektarian dikalahkan oleh kelompok militer yang mengambil alih kekuasaan. Kemudian di Suriah rezim Bashar Al Asad kembali berkuasa setelah berhasil mengalahkan oposan yang ditunggangi ISIS.

Praktik demokrasi yang cukup mapan terjadi di Indonesia dan cukup lemah terjadi di Turki. Di Indonesia, sejak tahun 1998, demokratisasi relatif berlangsung cukup mapan. Setiap lima tahun sekali terjadi pergantian kekuasaan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, lembaga pengawas kekuasaan ad hoc dan masyarakat sipil cukup kuat meski ada sedikit kemunduran belakangan ini. Namun, secara keseluruhan demokrasi di Indonesia paling mapan dibanding praktik demokrasi di dunia Islam lainnya.

Kemudian, praktik di Turki dua dekade terakhir ini mengalami kemunduran dengan semakin kuatnya pengaruh Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP sebagai pengusungnya. Rezim Erdogan semakin ke sini  tampak semakin mengikis nilai-nilai demokrasi di Turki. Meski demikian, demokrasi di sana masih punya masa depan.

  1. Otoritarianisme Monarki di Negara-Negara Arab dan Non Arab

Praktik politik lain tampak seperti pada kasus Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi, dan Brunei Darussalam. Semua negara tersebut mempraktikkan sistem politik kerajaan dengan penguasa sultan di masing-masing regional. Praktik politik mereka dijustifikasi sebagai negara Islam, meski praktiknya lebih tepat dapat disebut sebagai negara monarki yang mempraktikkan hukum Islam.

  1. Otoritarianisme Militer di Negara-Negara Arab
Baca Juga  Jangan Panggil Barbar (2)

Kegagalan demokrasi di negara-negara Arab kemudian memunculkan rezim-rezim militer yang otoriter. Mesir adalah contoh paling gamblang bagaimana rezim militer menguasai politik nasional. Praktik model ini sebenarnya sudah berlangsung di negeri Arab sejak kebangkitan politik Arab sosialis yang dipelopori Gamal Abdul Nasser tahun 1950-an.

Nasser dan beberapa pimpinan gerakan kebangkitan negara Arab pada tahun-tahun tersebut seperti Khadafi di Libya dan Asad di Suriah adalah berlatar militer. Mereka menguasai negara-negara tersebut dengan perangkat militer yang kuat. Meski beberapa rezim diantaranya, kini sudah tumbang.

  1. Negara Islam Model Iran

Salah satu bentuk unik sistem politik dunia Islam modern adalah model Iran. Iran melalui revolusi Syiah yang dipelopori Ayatolah Khomeini berhasil membentuk model politik Iran dengan model otoritarianisme semi demokratis model Islam Syiah. Pemimpin negara dipilih oleh dewan syura yang terdiri dari para mullah (ulama’ elit) Syiah.

Kesimpulan

Beberapa pembacaan di atas memperlihatkan bahwa dalam sejarah maupun praksis politik di dunia Islam saat ini memiliki relasi yang beragam dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Di sebagian belahan dunia Islam ada yang kompatibel dengan demokrasi dan sebagain belahan dunia lain berkembang model monarki.

Demokrasi berkembang dengan baik di dunia Islam non Arab seperti Indonesia. Kemudian demokrasi tidak cukup diterima di dunia Arab secara umum. Di dunia Arab, kerajaan regional dan militer menjadi kelompok yang menghambat demokrasi. Secara arkhetipe dunia Arab masih bercokol model politik yang monarkis dan otoriter karena warisan imperium Islam masa lalu.

Dengan demikian, relasi dunia Islam dengan demokrasi tidak persis seperti yang ditesiskan Huntington. Pada praktiknya ada ragam relasi politik dunia Islam dengan demokrasi. Demokrasi ada yang berkembang dengan maju dan ada yang mampet di dunia Islam. (mmsm)

M Fakhru Riza Mahasiswa Magister Universitas Ahmad Dahlan