Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan

Pemikiran Ibu Sinta Nuriyah untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

3 min read

credit: the photo belongs to Fatin Ilfi

Saya sempat kehilangan rasa antusias untuk mendiskusikan isu penghapusan kekerasan seksual. Setiap upaya mendorong kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan, selalu dihadapkan dengan tuduhan melegalkan zina, bertentangan dengan nilai Agama (Islam), Pancasila sampai liberal. Tuduhan-tuduhan tersebut ikut menyurutkan dan membangun rasa lelah. Pada titik tertentu, saya tidak tahu bagaimana caranya lagi menyampaikan bahwa korban membutuhkan keadilan dan pemulihan, juga sebagai setengah penduduk negara ini perempuan membutuhkan rasa aman dari kekerasan seksual, baik di ranah personal maupun publik.

Lantas saya teringat laporan Komite CEDAW yang mengevaluasi dan menilai pelaksanaan Beijing Platform for Action (BFA) sebagai kesepakatan dari negara-negara PBB untuk melaksanakan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Setelah 25 tahun BFA ternyata di banyak negara, undang-undang yang menangani kekerasan terhadap perempuan tidak tersedia, tidak memadai dan/atau dilaksanakan dengan buruk. Karena “sering kali dibenarkan atas nama tradisi, budaya, agama atau ideologi fundamentalis…” Juga diakui bahwa kekerasan terhadap perempuan terkait erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan perempuan, diantaranya agama atau kepercayaan.

Ditambah dengan mengecilnya ruang demokrasi dan kemunduran supremasi hukum, semakin memungkinkan meluasnya kekerasan terhadap perempuan dan mengarah pada budaya impunitas. Saya mengamini laporan itu. Tentu, kondisi ini menjadi hambatan kritis untuk mencapai kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki. Dengan sendirinya perempuan mengalami pelanggaran atau pengurangan untuk menikmati hak dasarnya sebagai manusia. Walau telah mengetahui jawaban (sementara)nya, saya tetap mempertanyakan mengapa isu hak perempuan selalu dihadapkan dengan isu agama? Tidakkah keduanya bisa saling mendukung dan menguatkan?

Mencairkan Tradisi Menghidupkan Teks

Dalam refleksi di sebuah pantai, saya membaca buku berjudul Pesantren, Tradisi dan Kebudayaan, sebuah kumpulan tulisan Ibu Sinta Nuriyah yang diterbitkan LKiS. Buku tipis, hanya 99 halaman, terdiri dari 17 tulisan singkat. Lies Marcoes, Ahmad Suaedy dan Hasan Bashori menjadi tim editor buku ini. Sayangnya tidak semua ada informasi dimana tulisan atau kata sambutan diberikan, juga typo typo kecil. Saya menarik nafas dalam, karena jika semua hal mulai saya kritik berarti saya sedang tidak baik-baik saja. Saya membaca tulisan demi tulisan yang disajikan ramah baca bagi mata tua ini.

Baca Juga  Membincang Masjid Inklusif untuk Kelompok Gender Ketiga

Saya tertarik dengan frasa “Mencairkan Tradisi Menghidupkan Teks” yang menjadi sub judul di dua tulisan dan menjadi satu judul tulisan. Ibu Sinta mengingatkan bahwa kesadaran untuk melawan kekerasan terhadap perempuan baru menjadi tahapan awal dari sebuah perjuangan panjang untuk mewujudkab kesetaraan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Tidak cukup, harus diiringi dan dilanjutkan dengan langkah untuk mencairkan dinding tradisi dan pemahaman keagamaan yang tidak berpihak pada perempuan, sebagaimana tercermin dalam sikap lembaga keagamaan yang kurang peka dalam merespon berbagai laporan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Sikap lembaga keagamaan yang kurang peka bahkan tidak berpihak pada perempuan ini diidentifikasikan karena: Pertama, adanya bias tradisi patriakat masyarakat jahiliyah dalam pemahaman keagamaan oleh lembaga agama. Otoritas lembaga agama tidak bisa membedakan antara tradisi dan ajaran. Kedua, adanya belenggu teks yang amat kuat di kalangan para pemegang otoritas lembaga keagamaan. Teks agama diperlakukan sebagai sesuatu yang mati dan beku, bukan dilihat sebagai petunjuk yang dinamis dan hidup.

Sikap ini bukanlah persoalan salah atau benar, tetapi berkaitan dengan fungsi dan manfaat agama bagi masyarakat-termasuk perempuan- Ketika situasi sosial dengan segala masalahnya membutuhkan jawaban yang kongkrit dan praktis, maka sikap tekstual tidak memberikan alternatif dan jawaban, maka perempuan akan merasakan bahwa lembaga agama tidak mampu menjawab persoalan perempuan.

Lantas bagaimana agar lembaga agama yang secara sosiologis politis menempati posisi strategis dan fungsional ini membela hak perempuan. Walau pemikiran-pemikiran Ibu Sinta ini secara lebih lengkap ada di pidato penganugerahan doctor honouris causa, namun dari tulisan-tulisan dalam buku ini setidaknya ada empat hal utama yang dapat dilakukan untuk mencairkan tradisi menghidupkan teks.

  1. Meningkatkan kesadaran dan daya kritis para pengelola institusi agama. Dengan begitu, mereka bisa membedakan mana ajaran yang harus dipertahankan dan dijaga kemurniannya dan mana budaya atau tradisi yang bisa dirubah. Dengan cara ini, akan diketahui bahwa sebenarnya sikap diskriminatif yang mendorong kekerasan terhadap perempuan bukan bersumber dari agama, tetapi merupakan warisan tradisi jahiliyah Arab yang patriarkhat dan barbarian. Karena bersumber dari tradisi, maka bisa diubah dan disesuaikan dengan kondisi lokal dan situasi kekinian;
  2. Keluar dari belenggu teks. Teks harus dipahami sebagai mata air dan sunber inspirasi yang hidup dan dinamik yang hanya bisa dilakukan jika mampu menangkap spirit dan misi yang ada dibalik teks. Dengan cara ini teks-teks kitab suci tidak akan pernah kering dan beku melainkan akan tetap aktual dan dinamis tanpa harus kehilangan makna dan misinya.
  3. Membangun wacana dan bahasa yang bisa diterima di kalangan umat Islam. Orientasi kepada kehidupan akhirat dan sikap keberagamaan yang formal simbolik, menjadi salah satu faktor sulitnya untuk menerima wacana yang dari luar yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tidak cocok dengan symbol keislaman. Ibu Sinta memberikan contoh terkait penggunaan istilah kesehatan reproduksi atau pendidikan seks yang ditolak. Padahal isu ini akan lebih diterima jika menggunakan istilah thaharah (bersuci), haidh (menstruasi), wiladah (melahirkan), nifas (pemulihan paska melahirkan), atau aadabul jima (etika bersetubuh). Ini seperti tamparan buat saya yang kerap menggunakan konsep atau istilah asing timbang menggali konsep atau istilah yang sebenarnya sudah dikenali dan dirasai dalam masyarakat kita.
  4. Dialog yang jujur, intens dan terbuka antara institusi agama dengan penggiat perempuan
Baca Juga  Hikmat-Kebijaksanaan: Karakter Pemimpin yang Kita Butuhkan di Masa Krisis

Saya berkeyakinan pemikiran-pemikiran tersebut sudah dilakukan di sebagian organisasi keagamaan. Hal ini misalkan ditandai dengan munculnya perempuan muslim yang mendeklarasikan sebagai feminis muslim, gerakan mengre-klaim peran keulamaan perempuan, media yang diseminasi isu perempuan dan islam, juga pengajian (webinar) yang membahas isu kesehatan reproduksi dan seksual berbasiskan kitab-kitab dengan mengkontekskannya dengan pengalaman perempuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Polanya mengarah kepada saling mendukung dan menguatkan antara hak perempuan dan agama.

Seiring matahari tenggelam, buku telah saya selesaikan. Ada perasaan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagai sebuah refleksi, saya harus terus belajar dan membuka dialoq yang jujur, intens, dan terbuka dengan pihak yang masih menolak upaya penghapusan kekerasan seksual ini. Apakah akan berhasil? Ya, suatu saat nanti. Saya memutuskan memeluk erat harapan ini dan menjadikannya energi baru untuk kembali berproses. (mmsm)

Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan