Ulil Abshar Abdalla Pegiat Ngaji Ihya Ulum al-Din dan al-Munqidh min al-Dalal Online

Israel, “Etno-Demokrasi,” dan Paradoks Modernitas (3)

3 min read

Sebelumnya: Israel, “Etno-Demokrasi,” … (2)

Yang terjadi di Israel saat ini, sejatinya hanyalah simptom atau gejala permukaan saja dari “penyakit” bawaan yang ada dalam demokrasi modern yang asal-usulnya, jika dilacak, berasal dari tradisi Pencerahan Eropa. Demokrasi modern mengenalkan semacam “utopia” atau impian tentang dunia yang ideal: sebuah sistem politik yang menjamin kebebasan sipil dan politik yang sama bagi semua warga-negara, tanpa melihat perbedaan warna kulit, agama, dan latar sosial-kultural yang lain.

Gagasan ini berasal dari filsafat Pencerahan Eropa yang salah satu ciri pokoknya ialah satu: rasionalitas. Diskriminasi atas manusia, sebagaimana dipratekkan oleh kerajaan-kerajaan tradisional (“ancien régime” dalam istilah Perancis), adalah sesuatu yang tidak rasional. Sistem politik modern yang berpokok pada tradisi Pencerahan Eropa itu hendak membangun “utopia politik” yang lain: negeri yang didasarkan pada humanisme universal — manusia dipandang sama kedudukannya. (Sebagai catatan: gagasan humanisme semacam ini sudah ada dalam ajaran yang paling ortodoks sekalipun dalam Islam).

Yang menjadi soal ialah satu. Dalam praktek, gagasan utopian ini tidak pernah terlaksana secara konsisten. (Warning: Memang sulit konsisten dalam gagasan dan tindakan sekaligus, di manapun, termasuk di kalangan Muslim sekalipun!). Jika negeri-negeri Eropa benar-benar memegang tradisi rasionalitas Pencerahan itu, bagaimana mereka mempraktekkan kolonialisme selama ratusan tahun.

Kolonialisme ini tidak saja dipraktekkan oleh negeri-negeri Eropa yang tingkat penerimaannya atas gagasan Pencerahan bisa disebut rendah, seperti Spanyol dan Portugis, misalnya. Kolonialisme ini juga dipraktekkan oleh dua negeri yang bisa kita sebut sebagai “the Jesus’ manger” (palungan Jesus) alias tempat kelahiran Pencerahan Eropa: yaitu Perancis dan Inggris. Amat tidak masuk akal.

Jika kita baca dua jilid pertama dalam tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, kita akan berjumpa dengan tokoh Minke yang berkali-kali melontarkan paradoks Pencerahan Eropa ini. Negeri Belanda, di mata Minke, penuh dengan paradoks dan hipokrisi. Sekolah-sekolah Belanda mengajarkan kepada orang-orang pribumi seperti Minke gagasan “indah” tentang humanisme univesal, kesamaan derajat manusia.

Baca Juga  Inisiatif Perdamaian oleh Pemimpin Tertinggi Umat Katolik dan Ulama Islam (1)

Tetapi setiap hari, di Surabaya dan (belakangan juga) Betawi, Minke menyaksikan gagasan indah ini dikhianati sendiri oleh pemerintahan Belanda. Kasus Minke bukan hanya khas Indonesia. Ini terjadi di semua negeri-negeri jajahan di manapun.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama di era Presiden Trump kemaren, Amerika sedang menyaksikan naiknya gelombang gerakan Black Live Mattters. Gerakan ini muncul sebagai protes atas rasisme yang masih mengakar dalam dalam kehidupan sehari-hari Amerika. Tidak ada yang menyangkal bahwa Amerika adalah negeri demokratis. Oleh para politisi Amerika sendiri, negeri itu bahkan kerap digambarkan sebagai (mengutip frasa yang terkenal dari Khotbah di Bukit-nya Yesus Kristus) “a City on the Hill,” Kota di Atas Bukit yang menyinarkan cahaya teladan bagi kota-kota gelap di sekelilingnya.

Tetapi, dalam prakteks, demokrasi Amerika mengidap cacat “kolonial” yang kita jumpai dalam paradoks kolonialisme lama: yaitu demokrasi yang selektif. Demokrasi Amerika hanya berlaku penuh, secara de facto, kepada mereka yang sering disebut dengan WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Saya ingin menyebut ini sebagai “the modern syndrom of dhimmitude.”

Apa yang terjadi di Israel hari-hari ini hanyalah manifestasi saja dari problem akut dalam modernitas ini: problem universalisme yang ternyata tidak “universal-universal amat.” Gerakan Black Live Matters hari-hari ini di Amerika, yang kemudian bergaung di mana-mana, menjadi momentum yang amat penting.

Sumbangan penting gerakan ini adalah dalam hal “membangunkan” dunia dari tidur panjang universalisme-liberal yang seolah-olah telah menjadi kenyataan riil (ingat deklarasi Francis Fukuyam pada tahun 90an mengenai “The End of History”). Gerakan ini menyadarkan warga dunia tentang hipokrisi dalam demokrasi modern: warga kulit hitam (dan kelompok-kelompok “pinggrian” lain) ternyata dikeluarkan dari “universalisme” demokrasi itu.

Baca Juga  Etika Politik Berbasis Keadilan dalam Pandangan Gus Dur (2)

Simpati pada Palestina di dunia Barat hari-hari ini mendapatkan momentumnya karena gerakan “global justice” yang disuarakan oleh para aktivis penggerak gerakan Black Live Matters itu, sebagaimana dicatat oleh Julian Borger dalam artikelnya baru-baru ini di koran The Guardian (dengan judul: “A Radical Change: American’s New Generation of Pro-Palestinian Voices”).

Simpati dunia hari-hari ini membanjir untuk Palestina, bukan karena kebencian kepada orang-orang Yahudi. Gerakan-gerakan pro-Palestina ini sangat sadar tentang bahaya anti-semitisme; mereka menolak dengan tegas anti-semitisme. Simpati mereka pada Palestina dipicu oleh hal sederhana: hipokrisi Israel dalam perlakuannya yang diskriminatif terhadap warga Palestina di Israel sendiri, di Tepi Barat, dan di Gaza.

Diskriminasi atas mereka sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Pemerintah Israel mencoba menutup-nutupi kejahatan ini dengan argumen yang standar: self-defence, pertahanan diri atas serangan orang-orang Arab “militan.”

Opini dunia, pelan-pelan, berubah. Di era medsos seperti sekarang, nyaris sulit bagi Israel untuk terus-menerus menjalankan praktek lama: bersembunyi di balik dalih “self-defence” untuk menutupi kejahatan aparheid-nya. Foto-foto perlakukan kejam tentara Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk di Masjid al-Aqsa, kemaren beredar luas di medsos. Dunia tidak bisa dicegah untuk melek. Saya ingin menyebut ini sebagai “momen Suwardi Suryaningrat.”

Kita tentu ingat, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara pernah membuat marah Belanda karena tulisannya yang terbit di koran De Express dan terbit pada Juli 1913, dengan judul “Als ik een Nederlander was” — Andai aku seorang warga Belanda. Dalam artikel itu, Ki Hajar, antara lain, mengkritik hipokrisi Belanda ini: merayakan kemerdekaan mereka dari Perancis, sementara melakukan penjajahan atas Indonesia.

Paradoks-paradoks semacam ini tidak bisa lagi diterima oleh “world citizen” yang banyak bergerak di sebuah ruang bernama: digital space. Normalisasi atas kekerasan pemerintah Israel mulai ditolak di mana-mana. Argumen pertahanan-diri yang digaungkan oleh Israel dan para simpatisannya, hanyalah akan mempertahankan normalisasi itu. Inilah yang menjelaskan munculnya banyak protes atas Israel di negeri-negeri Barat pada hari-hari ini. Protes ini, di mata saya, lahir sebagai akibat dari “momen Suwardi Suryaningrat” tersebut. (mmsm)

Baca Juga  Lebih Baik Gadai daripada Pinjam Uang

Sekian.

Ulil Abshar Abdalla Pegiat Ngaji Ihya Ulum al-Din dan al-Munqidh min al-Dalal Online