Merdeka dari Penjajah Belum Merdeka dari Kebodohan

Indonesia sudah merdeka delapan dekade lebih. Setiap 17 Agustus bendera dikibarkan, lomba digelar, pekikan “merdeka” menggema di jalan-jalan. Kita berbahagia karena nenek moyang berhasil mengusir penjajah. Namun, di balik euforia itu, ada pertanyaan yang terus menghantui: benarkah kita sudah benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan kemerdekaan yang kita rayakan hanyalah kemerdekaan fisik, sementara pikiran, budaya, dan mentalitas kita masih terjajah?

Di banyak ruang publik, kebebasan seolah nyata. Kita bebas berbicara, menulis, bahkan mengkritik pemerintah di media sosial. Namun ironisnya, kebebasan itu sering dipakai untuk hal-hal dangkal: debat kusir soal artis, saling hujat karena beda pilihan politik, atau sekadar menyebarkan hoaks. Kebebasan berpikir, yang seharusnya melahirkan inovasi, justru terpenjara oleh kemalasan intelektual. Kita bangga dengan slogan “Indonesia emas 2045”, tapi apakah emas itu bisa dicapai jika rakyatnya masih betah hidup dalam lingkaran kebodohan?

Kemerdekaan sejati bukan hanya mengusir penjajah asing, tetapi juga membebaskan diri dari ketertinggalan ilmu, mental korup, dan budaya malas berpikir. Sayangnya, data global menunjukkan kita masih jauh tertinggal. Laporan UNESCO menempatkan minat baca Indonesia di peringkat bawah. Indeks inovasi dunia mencatat kita kalah jauh dari negara-negara tetangga. Sementara itu, berita tentang korupsi, politik uang, dan konflik identitas masih mendominasi layar televisi. Bukankah ini tanda bahwa kita belum sepenuhnya merdeka?

Ada paradoks besar yang perlu kita cermati. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak, lulusan sarjana setiap tahun melimpah, tetapi kualitas riset dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan masih minim. Kita bangga dengan gelar, tetapi malu untuk membaca buku lebih dari lima halaman. Kita senang dengan upacara bendera, tetapi abai dengan upaya membangun karakter bangsa yang berpikir kritis dan produktif. Di sinilah letak kebodohan struktural: kita sibuk merayakan simbol kemerdekaan, namun lupa mengisi kemerdekaan itu dengan substansi.

Dalam konteks keagamaan pun, kondisi ini terasa nyata. Islam, agama mayoritas di negeri ini, pernah mencatat sejarah gemilang sebagai mercusuar peradaban. Andalusia, Baghdad, dan Kairo menjadi pusat ilmu yang menerangi dunia. Namun kini, sebagian umat justru sibuk bertengkar soal perbedaan remeh: doa qunut, bacaan tahlil, atau perbedaan mazhab.

Sementara negara lain melaju kencang dalam sains dan teknologi, kita sibuk memproduksi ceramah viral yang lebih banyak memanaskan hati ketimbang mencerahkan akal. Pertanyaannya, apakah ini tanda kita sedang mundur dari ruh Islam yang sejati—yang mendorong umatnya untuk membaca, meneliti, dan menebar rahmat bagi semesta?

Merdeka dari kebodohan berarti merdeka dari pola pikir sempit yang menutup pintu dialog. Artinya, kita harus berani berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar menjadi pengikut yang pasif. Merdeka dari kebodohan juga berarti merdeka dari mental konsumtif: berhenti menjadi pasar besar bagi produk asing tanpa mampu memproduksi sesuatu yang bernilai tinggi.

Kemerdekaan sejati adalah ketika kita tidak lagi sekadar bangga dengan jumlah, tetapi dengan kualitas. Jumlah masjid boleh banyak, tapi apakah masjid kita juga menjadi pusat lahirnya pemikiran, inovasi, dan pemberdayaan umat? Jumlah lulusan sarjana boleh ratusan ribu tiap tahun, tapi apakah mereka pulang ke desa untuk membawa perubahan atau sekadar menambah daftar pengangguran terdidik?

Kita harus jujur mengakui, kebodohan yang melingkupi kita tidak hanya bersumber dari rakyat kecil, tetapi juga dari elite bangsa. Ketika wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, bukankah itu bentuk kebodohan politik? Ketika pejabat publik korupsi dana bansos di tengah pandemi, bukankah itu tanda bahwa kita masih dijajah oleh kerakusan?

Dalam skema ini, kebodohan bukan sekadar soal tidak tahu, melainkan soal tahu tapi pura-pura tidak peduli, atau lebih buruk: tahu tapi sengaja merampas hak orang lain.

Kemerdekaan harus kita isi dengan revolusi mental yang nyata. Pendidikan tidak boleh hanya jadi formalitas ijazah, tetapi harus melahirkan generasi yang berani berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Media sosial tidak boleh hanya dipenuhi gosip murahan, tetapi menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat. Masjid tidak boleh hanya ramai pada bulan Ramadan, tetapi menjadi pusat pemberdayaan umat sepanjang tahun. Dan yang lebih penting, bangsa ini harus berani berkata: cukup dengan simbolisme, mari bergerak ke substansi.

Kita perlu belajar dari sejarah. Bung Karno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.” Tetapi menghargai pahlawan bukan berarti hanya menabur bunga di makam setiap 10 November, melainkan melanjutkan cita-cita mereka: membangun bangsa yang merdeka dari kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Jika tidak, perjuangan mereka hanya menjadi slogan yang dipajang di spanduk setiap Agustus.

Kini saatnya kita bertanya pada diri sendiri: mau sampai kapan kita bangga pada kemerdekaan fisik tapi rela dijajah oleh kebodohan? Sampai kapan kita berteriak “merdeka” tapi masih sibuk mencontek saat ujian, menyuap untuk mendapat jabatan, atau malas membaca buku? Kalau begitu, bukankah kemerdekaan kita masih setengah hati?

Merdeka sejati adalah ketika bangsa ini berani menatap masa depan dengan percaya diri, dengan otak yang tercerahkan, hati yang bersih, dan karya yang nyata. Tanpa itu semua, kita memang sudah merdeka dari penjajah Belanda atau Jepang, tapi masih lama untuk benar-benar merdeka dari kebodohan kita sendiri.