Ketimpangan Ekonomi dan Kekerasan yang Salah Alamat

Kekerasan brutal tidak selalu lahir dari peristiwa-peristiwa besar. Ia bahkan ironisnya dicetuskan oleh peristiwa-peristiwa yang tampaknya begitu sepele. Persis seperti inilah kalau kita menengok berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kita belakangan ini.

Ada seorang anggota TNI yang tewas dikeroyok massa di Banten (19/7/2026) setelah cekcok berebut antrean sate; ada bentrokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Jakata Pusat yang berawal dari masalah kebisingan suara sepeda motor (26/7/2026); ada seorang pria yang tewas di Morowali setelah dikeroyok oleh ratusan orang karena diduga mencuri sepeda motor di Morowali (25/07/2026); dan ada pula seorang pria tewas di Bali setelah dikeroyok oleh 5 orang karean mencuri ayam (24/07/2026).

Bagaimana mungkin perkara-perkara yang tampaknya sepele dapat berujung pada hilangnya nyawa?

Tindak kekerasan tersebut bersifat tidak terencana dan spontan. Orang-orang sontak marah dan bertindak main hakim sendiri atas tindakan orang lain yang dianggap salah dan melanggar hukum.

Sebagian orang mungkin menganggap tindak kekerasan itu terjadi karena ketidakpercayaan massa terhadap aparat keamanan. Maksudnya, masyarakat berusaha mencari keadilan sendiri tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku karena merasa muak dengan kinerja aparat penagak hukum, khususnya kepolisian, dalam proses penegakan hukum.

Anggapan ini menjadi cukup kuat bila merujuk pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian turun dari 80 persen pada 2021 menjadi 72,2 persen pada 2025.

Penurunan tersebut berlangsung di tengah berbagai persoalan yang melibatkan kepolisian, mulai dari kualitas pelayanan, persoalan integritas, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang

Bagaimanapun, saya tak menampik anggapan tersebut, walau saya kira itu belum cukup menjawab akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, rangkaian kasus kekerasan yang cenderung impulsif tersebut adalah ekses permukaan dari ketimpangan ekonomi yang kian dahsyat.

Ketika Tekanan Ekonomi Menumpuk

Berdasar pada laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dengan judul Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026, 50 orang di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 55 juta orang Indonesia.

Bahkan kekayaan 5 triliuner teratas membutuhkan waktu 603 untuk untuk menghabiskan kekayaannya jika masing-masing membelanjakan 2 miliar setiap hari. Sebaliknya, seorang buruh harus bekerja selama 2,8 abad untuk mendapatkan kekayaan yang setara dengan 50 orang tersebut.

Masalah kesenjangan tersebut diperparah dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Bila melacak perkembangan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan, kita bisa melihat tren kenaikan tersebut. Misalnya, pada 13 Agustus harga untuk beras medium adalah 13.875, sementara pada 14 Agustus harganya naik menjadi 13.881. Harga beras premium pun naik dari Rp. 15.553 menjadi Rp. 15.566.

Tekanan tersebut semakin terasa ketika biaya kebutuhan pokok meningkat. Kenaikan harga yang tampak kecil dalam statistik harian dapat menjadi persoalan serius bagi kelompok yang pendapatannya terbatas.

Jika dilihat hanya berdasarkan angka, tentu kenaikan harga tersebut bisa jadi sangat sedikit. Namun, dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Banyak orang mengeluhkan akibat kenaikan harga ini, seperti pedagang nasi uduk di Bekasi baru-baru ini yang merasa pelanggannya menyusut sejak ia terpaksa menaikkan harga jualannya karena biaya produksi yang meningkat.

Di sisi lain, banyak kalangan juga merasa bahwa mendapatkan pekerjaan di masa sekarang sangat susah yang berujung pada pengangguran yang kian membludak. Tak peduli bila pencari kerja itu lulusan sekolah atau perguruan tinggi, Semuanya merasakan dampak yang sama.

Secara historis, hal ini disebabkan karena negara gagal mengintegrasikan sektor industri dan pertanian karena memang sejak tahun 1980-an negara mengadopsi strategi industrialisasi berorientasi ekspor (export-oriented industrialization – EOI).

Strategi tersebut memang mendorong pertumbuhan industri dan ekspor, tetapi transformasi itu belum sepenuhnya berhasil menciptakan keterkaitan yang kuat antara sektor industri dan pertanian maupun menyediakan pekerjaan formal yang cukup luas dan berkualitas.

yang, setidaknya menurut saya, memang memiliki kecenderungan minim menyerap tenaga kerja.

Bila cukup beruntung, mereka umumnya masuk dalam sektor informal dengan upah yang pas-pasan, ketidakpastian tanpa kerja, dan tanpa jaminan sosial atau pesangon. Pekerja di sektor ini masih dominan, yakni mencapai 87,88 juta orang atau 59,30 persen dari total 148,19 juta penduduk yang bekerja pada Mei 2026.

Walau perlu dikaji lebih lanjut, ada kemiripan tertentu dengan situasi menjelang 1998, terutama dalam hal tekanan ekonomi dan menyempitnya kesempatan kerja. Namun, konteks politik dan ekonomi keduanya tentu berbeda.

Dalam bukunya yang berjudul Good Times and Bad Times in Rural Java, Jan Breman dan Gunawan Wiradi melaporkan krisis yang terjadi pada saat itu dengan melakukan studi mikro di Desa Cirebon Timur dan Subang Utara, di mana banyak orang tak menemukan pekerjaan entah di desa dan kota.

Jumlah orang miskin kian massif dan mereka mesti mengurangi makan karena kebutuhan pokok terus melambung. Salah satu dampaknya, krisis ekonomi dan kekacauan politik 1998 ini kemudian berkelindan dengan kekerasan sosial dan kerusuhan rasial, termasuk kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa.

Kita tahu bahwa segala bentuk kekerasan tak bisa dibenarkan. Namun, sejak kebijakan massa mengambang Orde Baru yang memisahkan basis massa dari partai politik diterapkan; juga kini ketika segala bentuk protes dan kritik akan menghadapi pentungan polisi atau jeratan hukum, orang tak lagi memiliki saluran politik yang dapat menampung aspirasi mereka.

Ketimpangan dapat menghasilkan kemarahan sosial, tetapi ketika kemarahan itu tidak menemukan saluran politik dan institusional, ia dapat berubah menjadi kekerasan horizontal.

Karena itu, yang kita saksikan bukan sekadar kemarahan akibat antrean sate, suara sepeda motor, dugaan pencurian sepeda motor, atau pencurian ayam. Persoalan-persoalan tersebut memang menjadi pemicu langsung, tetapi mungkin bukan keseluruhan cerita.

Di baliknya terdapat tekanan sosial yang lebih luas: ketimpangan, biaya hidup, pekerjaan yang tidak pasti, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi.

Ironisnya, kemarahan tersebut sering kali tidak tertuju kepada struktur ekonomi yang memungkinkan kekayaan terkonsentrasi secara ekstrem, melainkan kepada sesama masyarakat yang sebenarnya sama-sama menanggung beban dari kerakusan ekonomi 1 persen orang yang berada di puncak struktur ekonomi.