Angga Arifka Alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tinggal di anggaarifka[dot]com

Syariat, Kerangka Holistik Kesejahteraan dan Keadilan Umat Manusia

2 min read

Syariat sering disalahpahami sebagai sistem hukum yang tidak fleksibel dan kaku. Selain itu, syariat juga selalu dipahami sebagai perintah Tuhan yang harus dikerjakan demi kepentingan Tuhan itu sendiri. Padahal, syariat mempunyai arti penting bukan semata-mata demi mematuhi perintah Tuhan, tetapi juga demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

Syariat memang berakar kuat pada prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam, tetapi pada hakikatnya ia berfungsi sebagai kerangka panduan yang dirancang untuk menumbuhkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Tak bisa dielak, syariat merupakan pedoman komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk—tetapi tidak terbatas pada—etika, tata kelola, ekonomi, dan tingkah laku pribadi. Bertentangan dengan kepercayaan umum, syariat bukanlah seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebuah sistem yang fleksibel dan dinamis yang bertujuan untuk terus menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang yang dihadapi umat Islam.

Salah satu tujuan mendasar syariat adalah terpeliharanya lima aspek esensial yang dikenal dengan Maqasid al-Shari’a, yang meliputi memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dan memelihara harta ((hifzh al-mal). Lima poin ini menyoroti tujuan mendasar dari syariat, yaitu menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Misalnya, penekanan pada keadilan dalam kerangka syariat adalah hal yang terpenting. Yurisprudensi Islam sangat mementingkan menjamin keadilan dan kesetaraan dalam semua urusan. Syariat menawarkan sistem hukum yang mengutamakan hak-hak individu, tanpa memandang status sosial, ras, atau keyakinannya.

Upayanya terhadap mengedepankan keadilan seperti ini terlihat dalam berbagai prinsip hukum dalam hukum Islam, seperti prinsip bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan konsep kompensasi atau restitusi kepada korban dan bukan hanya tindakan hukuman saja.

Baca Juga  Pentingnya Belajar Aksara Jawa

Lebih lanjut, prinsip-prinsip ekonomi yang tertanam dalam syariat diarahkan untuk mendorong pemerataan distribusi kekayaan dan sumber daya. Larangan riba, kewajiban zakat, serta dorongan bersedekah atau berinfak adalah contoh bagaimana syariat berupaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan menjamin stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial.

Prinsip-prinsip tersebut, tak lain dan tak bukan, bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mencakup yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan mencegah terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir orang.

Selain itu, syariah juga mendorong perilaku etis dan pengembangan pribadi. Ajaran moralnya mendorong individu untuk menumbuhkan kebajikan seperti kasih sayang, kejujuran, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan penekanannya pada perilaku etis, syariat tampak sekali berupaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan berbudi luhur di mana setiap muslim berinteraksi satu sama lain berdasarkan prinsip empati dan saling menghormati.

Syariat juga memberikan kerangka tata kelola yang menekankan akuntabilitas, musyawarah, dan supremasi hukum. Tata kelola Islam, ketika diterapkan dalam spirit sejatinya, memastikan bahwa para pemimpin bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka layani, dan keputusan diambil melalui musyawarah dengan utamanya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, syariat memberikan hak dan kebebasan tertentu kepada individu dengan mengakui otonomi dan martabat mereka. Kebebasan menjalankan agama, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan harta benda pribadi merupakan hak-hak yang ditekankan dalam hukum Islam, yang memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan dan prinsipnya.

Intinya, syariat, bukan sekedar seperangkat hukum yang bersifat kaku yang diberlakukan semata-mata untuk tujuan ketaatan, tetapi berfungsi sebagai sistem holistik dan mudah beradaptasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan. Penting dicatat bahwa prinsip-prinsipnya berakar pada kasih sayang, keadilan, dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia.

Baca Juga  Berakhlak dengan Asmaulhusna dan Sifat Allah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam (1)

Jadi, dalam hal ini syariat tidak bisa dan tidak boleh menjadi alat legitimasi yang digunakan dengan kebencian untuk memersekusi dan merepresi yang-berbeda demi memenuhi kepentingan sektarian tertentu. Apa yang sering disalahpahami dan disebut sebagai “atas nama penegakan syariat” nyatanya tidaklah senapas dengan rohnya, yakni kemaslahatan bersama, bukan malah kepentingan segelintir golongan.

Pada akhirnya, mematuhi syariat bukan sekedar memenuhi kewajiban agama; ini tentang menerapkan cara hidup yang memprioritaskan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia secara keseluruhan, memberi manfaat bagi umat manusia secara menyeluruh dengan mengutamakan kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Angga Arifka Alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tinggal di anggaarifka[dot]com