Muhammad Ahalla Tsauro MA at National University of Singapore

Mencari Pemimpin Ideal: Bisakah Terwujud Melalui Pemilu Damai?

2 min read

Menjelang Pemilu 2024, tensi perpolitikan nasional semakin intens dan kompetitif. Perhari ini, terbentuknya koalisi Gerindra, Golkar, PAN dan PKB cukup menaikkan persaingan politik yang sebelumnya diawali oleh koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS serta disusul oleh PDIP, PPP dan PSI.

Ditambah lagi, dalam beberapa bulan ke depan, koalisi parpol ini akan sibuk menggodok bakal calon wakil presiden beserta masing-masing visi dan misi mereka. Dinamika yang kompetitif ini akan menimbulkan pertanyaan, akan seperti apa pemilu 2024 jika dilihat dari peta koalisi tersebut.

Masyarakat tentunya akan lebih sadar dan memahami, betapa mahalnya harga sebuah kompetisi politik di negeri ini. Perlu kemudian untuk berkaca pada pemilu 2019 yang cukup berdampak pada polarisasi dalam masyarakat, khususnya di level akar rumput, yang menggunakan sentimen identitas.

Pembenturan ini tentunya merugikan masyarakat yang tidak cukup memahami peta politik pada waktu itu. Tensi politik pada waktu itu cukup menjadi pelajaran dan tentunya patut diantisipasi, seperti isu politik identitas, politisasi agama, maupun ujaran kebencian.

Pemilu terakhir (2019) juga mencatatkan ‘rapot merah’ mengenai banyaknya korban berjatuhan dari pihak petugas penyelenggara pemilu yang menewaskan ratusan korban jiwa.

Dalam sebuah upaya mencari pemimpin negara, baik itu di level nasional maupun daerah, tentu proses selama pemilu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini masyarakat secara keseluruah perlu mengantisipasi ada potensi gejolak apa yang sedang dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar tercipta pemilu yang damai.

Aspek sosilogis dan historis sebuah masyarakat perlu kemudian untuk dipelajari dan diamati sehingga persoalan sosial bisa diredam di tengah dinamika pemilu.

Salah satu langkah penting ialah upaya untuk menekan potensi maraknya praktek-praktek intoleransi dengan mengidentifikasi gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, khususnya penggunaan isu agama saat kampanye. Dalam hal ini, intoleransi bisa dimaknai sebagai ketidakmauan meleluasakan atau membiarkan keyakinan atau praktik agama orang lain.

Baca Juga  Karantina Covid-19: Saat Tepat Membangun Ketahanan Keluarga

Dalam intoleransi beragama, terkandung juga pengertian pemaksaan cara beragama kepada orang lain, dan itu bertentangan dengan kebebasan beragama. Alhasil, intoleransi membutakan masyarakat dan menghasilkan kebencian yang tidak kunjung usai.

Ditambah lagi di era sosial media, ujaran kebencian semakin mudah menyebar dan memprovokasi masyarakat. Jika tidak ditindak, narasi menyerang kelompok tertentu demi tujuan politik tertentu akan tetap tumbuh.

Sebagai sebuah negara yang majemuk, isu-isu sosial, khususnya berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan ) yang cukup sensitif tentunya harus diredam dan jangan sampai dijadikan komoditas politik yang menguntungkan sebagian pihak. Akan tetapi, di lapangan, peristiwa intoleransi masih marak terjadi.

Berdasarkan data dari Setara Institute, hingga bulan Mei 2023, praktek intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di berbagai tempat; diantaranya, pembubaran ibadah kelompok masyarakat terhadap jemaat Geraja Mawa Sharon (GMS) Binjai Sumater utara, pembubaran jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon, Pekanbaru Riau, Pembakaran balai pengajian milik Muhammadiyah di Samalanga, Bireuen dan masih banyak lagi.

Dalam laporan lainnya, Setara mencatat bahwa setiap tahun terdapat rata-rata 150-an kasus intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, menarik juga diperhatikan isu intoleransi ini dipahami dan dimaknai oleh kalangan anak muda. Berdasarkan riset terkini oleh INFID ditunjukkan bahwa generasi muda saat ini menunjukkan penolakan kuat pada kekerasan bermotif agama. Akan tetapi masih terdapat pula kecenderungan intoleransi terhadap kelompok keyakinan minoritas non-mainstream yang dianggap sesat.

Di level ini, ada sedikit optimisme dalam mewujudkan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, akan tetapi tetap perlu diwaspadai juga. Dalam merespon yang terakhir, anak muda perlu kemudian dibekali wawasan mengenai kebebasan beragama yang mampu memahamkan mereka mengenai hak individu dan komunitas untuk menciptakan dan menjalankan insitusi keagamaan seperti rumah ibadah, sekolah maupun fasilitas lainya yang masih terafiliasi dengan kelompok keagamaan tertentu.

Baca Juga  Aamir Khan dan Sentuhan Poskolonialisme dalam Sinema Bollywood (2)

Sebagai negara dengan masyarakat yang agamis, sikap toleran sangat diperlukan agar masyarakat mampu menerima perbedaan baik itu ras, agama maupun berbagai macam identitas lainnya.

Pemimpin ideal diharapkan menyadari hal ini agar mampu menumbuhkan kebijaksanaan dalam membedakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberanian untuk bertindak. Ditambah lagi, kemampuan mendiagnosa masalah-masalah sosial sangat diperlukan untuk membuat perubahan nyata nan transformatif.

Hal tersebut dimulai dengan mengasah kepekaan sosial. Pada akhirnya, pemimpin yang mengaplikasikan sikap tersebut diharapkan mampu merawat, menjaga, dan mewujudkan inklusifitas dalam masyarakat.

Pada akhirnya, mewujudkan pemilu damai adalah ikhtiar bersama yang perlu diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Memahami calon-calon yang ada dari program-progam yang ditawarkan perlu ditinjau kembali dan didiskusikan. Perpolitikan yang sehat tentu saja perlu didukung oleh literasi-literasi yang kuat agar tidak mudah dipecah-belah dan terprovokasi, khususnya melalui isu-isu pembenturan identitas maupun upaya polarisasi dalam masyarakat.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah maukah kita mengusahakan pemilu yang damai tersebut. [AA]

Muhammad Ahalla Tsauro MA at National University of Singapore