Muhammad Akbar Ari Pratama Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Politik

Kriteria Moral Seorang Pemimpin Menurut Kitab Taj Al- Salatin

2 min read

 

Berbagai kasus korupsi di negeri ini terus terjadi dan seakan tidak ada hentinya. Sudah banyak nama para pemimpin negeri ini yang terjerat kasus koruspi, padahal jika dilihat dari latar belakang pendidikan, mereka adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan yang cukup tinggi; bahkan mereka adalah para anak bangsa yang berprestasi.

Dari sini kita dapat melihat bahwasanya pemimpin dengan pendidikan yang tinggi saja tidak cukup, tetapi pemimpin yang memiliki akhlak yang baik dan mulia agaknya lebih dibutuhkan oleh bangsa ini.

Melihat hal itu, saya kira, para calon pemimpin bangsa ini kiranya perlu memiliki landasan dalam menjalankan kepemimpinan yang disertai dengan akhlak dan moral yang baik.

Terkait hal itu, Bukhari al Jauhari mengarang sebuah kita yang bernama Taj al-Salatin yang berisi ajaran moral dan tanggung jawab seorang raja (pemimpin), pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Tercatat bahwa proses penulisan kitab ini selesai pada tahun 1603 M. pada masa kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Sayyid al-Mukammil (1590-1604 M), kakek Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Kitab ini berisi 24 pasal (bab) yang menjelaskan tentang kriteria, syarat dan cara menjadi pemipin yang arif.

Diantara pembahasan pada kitab Taj al-Salatin ini adalah sebagai berikut;

Pertama, pada pasal 1 dan 2, kitab ini menjelaskan terkait keharusan seorang pemimpin harus mengenal dirinya, dan pemimpin harus mengenal Tuhannya. Sebagaimana ajaran dalam Islam yang mengenal istilah “bila orang mengenal dirinya ia akan mengenal Tuhannya pula”.

Kedua, pasal 3 dan 5 menjelaskan bahwa pemimpin haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang baik, serta memahami rakyat dan beranggapan bahwasanya, manusia diumpamakan hidup di dunia ini sebagai perantau atau tamu sebentar waktu saja. dunia adalah tempat singgah sementara dalam menuju tempat yang abadi yaitu akhirat.

Baca Juga  Ngaji Sullam Al-Tawfiq [9]: Tentang Hukum Puasa, Dari Yang Wajib Hingga Batal Karena Bersenggama

Ketiga, pasal 6 dan 7, pemimpin harus adil terhadap rakyat dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik sebagaimana yang di contohkan oleh nabi Muhammad saw yang memiliki sifat bijaksana serta dapat membagi waktunya baik waktu ibadah, rakyat dan istirahat

Keempat, pasal 8 dan 9, hendaknya seorang pemimpin dapat mengambil hikmah baik itu positif atau pun negatif dari para pemimpin sebelumnya atau pemimpin negara lain, agar dapat di jadikan pelajaran untuk  mengambil keputusan kedepanya.

Terakhir Pasal 13 Seorang raja harus bisa memimpin pegawai pemerintahanya dan pegawai pemerintahan haruslah taat kepada pemimpin serta bersifat jujur.

Lebih lanjut, Bukhari al Jauhari mengatakan bahwa kepemimpinan yang ideal mengacu pada kepemimpinan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad saw. Di sisi lain, ajaran kepemimpinan dalam kitab ini menggunakan konsep Islam sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan karena memang pada saat itu, pemerintahan yang banyak diterapkan di wilayah Nusantara adalah system kerajaan berbasis ajaran Islam.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa falsafah kepemimpinan yang diinginkan AlJauhari didasarkan pada kepemimpinan Islam, dan semua dokumen hukum yang berlaku didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian mengenai kepemimpinan, Bukhari al-Jauhari menetapkan berbagai tahapan menjadi seorang pemimpin, yaitu menuntut agar pemimpin memahami diri sendiri terlebih dahulu.

Jenis refleksi diri ini penting untuk menumbuhkan nilai-nilai positif dan etis dalam jiwa pemimpin. Pemimpin tahap selanjutnya juga harus mengenal Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Kemudian untuk memahami semua masalah di dunia, termasuk beberapa penipuan dan kebohongan, sang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik akan hal tersebut dan paham betul kondisi sosial politik di masyarakat

Baca Juga  Ngaji Tafsir: Kewajiban Ibadah Sampai Akhir Hayat

Seorang pemimpin musti memiliki sikap rendah hati, mengayomi masyarakatnya dan adil serta ingat akan jabatanya adalah hanya titipan dari Allah yang sewaktu waktu akan di digantikan bahkan di ambil oleh allah dan di minta pertanggug jawabanya.

Dalam berjalannya pemerintahan pemimpin bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pemimpin pemimpin terdahulu ataupun pemimpin negara lain agar hal buruk dan baik dapat di ambil dan jadikan bahan yang tepat dalam megambil kebijakan yang adil.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks yang berbeda – khususnya konteks sistem kerajaan yang mempengaruhi ajaran dalam kitab ini dan sistem demokrasi yang saat ini diterapkan – namun tidak berarti bahwa kitab ini sudah tidak layak lagi untuk dijadikan pedoman. Terlebih lagi, terkait dengan moral dan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah suatu hal yang jauh melebihi sistem kepemimpinan itu sendiri. [AA]

Muhammad Akbar Ari Pratama Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Politik