Muhammad Rullyansyah Peneliti di Institute for Javanese Islam Research (IJIR) UIN SATU Tulungagung

Diskriminasi Atas Nama Ramadhan: Membincang Surat Edaran SDN 02 Cikini dari Sudut Pandang HAM

3 min read

Ilustrasi siswa sekolah dasar. (Foto: Antara)

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Cikini, Jakarta Pusat, pada 06 April 2022 mengeluarkan Surat Edaran tentang penyesuaian jam kegiatan belajar-mengajar selama bulan Ramadhan, dan penerapan Pertemuan Tatap Muka (PTM). Salah satu klausul dalam SE bernomor 072/1.851.422/IV/2022 tersebut mengatur penggunaan seragam siswa selama bulan Ramadhan yang tertulis “seluruh siswa menggunakan baju muslim setiap hari selama bulan suci Ramadhan.”

Kontan saja, klausul tersebut segera memantik polemik di masyarakat. Seperti dilansir di berbagai media, Ima Mahdiah, salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, merespon keras SE tersebut. Ia mengkritik kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi karena tidak semua siswa di sekolah tersebut beragama Islam.

Dalam akun resmi twitter-nya, anggota dewan tersebut menuliskan, “… surat pemberitahuan SDN 02 Cikini, Jakpus, mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim pada saat bulan Ramadhan. Saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk bertindak, karena tidak semua murid di sekolah tersebut beragama Islam. Semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi.”

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radjagah memberikan keterangan resmi kepada media bahwa, SE tersebut telah direvisi, dan Kepala Sekolah sudah dimintai penjelasan. Kepada media ia menjelaskan, “SE sudah diklarifikasi, jadi sebenarnya kemarin Kepala Sekolah sudah mengakui kesalahan dan sudah mengubah suratnya. Surat Edaran sudah diperbaiki,” jelas Taga (14/04/2022).

Senada dengan pernyataan Taga, Ikin Waskin, ketua PTM SDN 02 Cikini, menyebut bahwa ada kesalahan redaksional dalam SE tersebut. Dalam keterangan resmi kepada media, Ikin menjelaskan “SE mungkin salah redaksi. Kami juga setiap tahun menyampaikan bahwa untuk muslim, pakaian muslim; karena ada kegiatan shalat dhuha.  Jadi bila itu dipahami berlaku untuk seluruh siswa, sebenarnya SE hanya berlaku untuk siswa muslim saja”.

Baca Juga  Memanusiakan Korban Covid-19: Sebuah Catatan Keprihatinan [bagian 1]

Analisis HAM

Kebijakan yang dikeluarkan SDN 02 Cikini tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) bila mengacu pada norma perlindungan sebagaimana diatur pada Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

SE tersebut merupakan sebuah bentuk pemaksaan (coercion) terhadap kebebasan individu dalam ekspresi beragama/berkeyakinan. Terlebih lagi, kebijakan tersebut diterapkan di sekolah publik yang siswanya memiliki latar belakang agama/keyakinan yang beragam.

Lebih jauh, SE tersebut bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang diskriminatif jika merujuk merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), khususnya, Nomor 2 tentang KBB.

Selain diskriminatif, kebijakan ini bersifat power abuse, karena kewenangan sekolah yang dilegitimasi dalam SE tersebut menyimpang dari tanggung jawab dan kewajiban yang diemban oleh institusi pendidikan berdasarkan mandat perundang-undangan.

Merujuk pada SNP, terutama pada huruf H No. 111, kebijakan SDN 02 Cikini bisa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination). Alih-alih mewajibkan penggunaan ‘busana muslim’ bagi siswa beragama Islam, ia secara tidak langsung sesungguhnya memiliki dampak pengecualian atau pengucilan terhadap siswa-siswa yang beragama lain.

Lebih lanjut, SE ini juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak KBB yang dilakukan secara aktif, human rights violence by commission (action), karena negara (dalam hal ini adalah SDN 02 Cikini) bertindak aktif mengintervensi pilihan-pilihan siswa untuk taat atau tidak taat terhadap norma-norma agamanya.

Sekolah pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dan idealnya bersikap pasif terhadap ekspresi keagamaan siswa-siswanya. Karena itu, aspek hak KBB yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak atas kebebasan untuk mengejawantahkan atau mengekspresikan agama/kepercayaan (forum externum).

Dalam perspektif HAM, hak KBB masuk dalam kategori non-derogable rights atau tidak bisa dikurangi sama sekali bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Hal ini mengacu pada Pasal 28 I (1) UUD RI 1945 yang menetapkan:

Baca Juga  Dakwah Ekspansif Nu Islamkan Natal dan Tahun Baru

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tida diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain itu, Pasal 4 UU HAM juga menegaskan, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dengan perlindungan berlapis seperti ini, hak KBB merupakan hak harus dihormati dan kadarnya sama dengan hak hidup.

Bila kembali pada SNP, terutama huruf J No. 124, dan Komentar Umum 22 pasal 18 paragraf ke-4, penggunaan pakaian tertentu (menurut agama/keyakinan) merupakan bagian dari hak atas kebebasan menjalankan agama atau keyakinan. Individu tidak bisa dipaksa atau dilarang untuk menggunakan pakaian tertentu yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma keagamaan yang dianutnya.

Dalam konteks inilah, SE yang dikeluarkan oleh SDN 02 Cikini dapat dikategorikan sebagai tindakan koersif bagi siswa muslim, dan Tindakan diskriminatif bagi siswa non-muslim.

Setelah menjadi sorotan publik, pihak sekolah pada akhirnya memberikan klarifikasi dan merivisi SE tersebut. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta seolah mengelak dari tuduhan telah menerapkan kebijakan diskriminasi dengan dalih, bahwa kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi siswa muslim.

Dalam versi awal, SE dengan jelas mewajibkan seluruh siswa untuk menggunakan baju muslim selama proses KBM di bulan Ramadhan. Aturan ini bermasalah karena mengandung tindakan koersi bukan hanya kepada siswa muslim, tetapi juga siswa-siswa dengan latar belakang agama lain.

Baca Juga  Komunitas Go Hijrah Surabaya, Bagaimana Mereka Memaknai Jihad dan Hijrah?

Secara substansial, baik sebelum maupun sesudah direvisi, SE sebenarnya tetap mengandung unsur koersi bagi siswa muslim, dan bersifat diskriminatif bagi siswa non-muslim. Setelah SE direvisi, kebijakan tersebut sebenarnya tetap merupakan bentuk koersi karena mengintervensi terlalu jauh ekspresi keagamaan siswa yang bukan merupakan kewenangan lembaga pendidikan. [AA]

Muhammad Rullyansyah Peneliti di Institute for Javanese Islam Research (IJIR) UIN SATU Tulungagung