Mutawakkil Alallah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Omnibus Agamawan Perlu Untuk Omnibus Law

3 min read

Sumber: indonews.id
Sumber: indonews.id

Kisah ini bermula dengan ungkapan, “Jika saya terpilih nanti, saya akan …..” dalam sebuah event besar negara kita bertajuk “Pesta Demokrasi”. Orang-orang dari berbagai kalangan membicarakan perkataan mereka, untuk harapan masa depan lebih cerah. Saling membesarkan pilihan dan ada pula yang saling merendahkan. Tepat, setelah proses rekapitulasi suara dan penyelasaaian sengketa, para pemenang bersorak gembira atas keberhasilannya menjadi wakil rakyat. Sedangkan rakyat mulai memasang badan terhadap keputusan-keputusan mereka, kepada siapakah berpihak?

Tok! Omnibus Law disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 dimalam yang mulai sepi saat kebanyakan rakyat sudah berada dalam dunia imajinasi. Esoknya, rakyat dari berbagai kalangan khususnya mahasisw dan buruh geram dengan pengesahan kilat dan diam-diam ini, sebab sejak isu omnibus law muncul mahasiswa, buruh, aktivis, jurnalis, tokoh publik telah menentang isu ini, karena sarat kontroversial.

Tiba-tiba mahasiswa X yang belum kembali ke kota istimewanya gara-gara pandemi menyabotase remote televisi dari ibunya, karena sangat penasaran bagaimana keadaan negri ini. Jelas ibu melawan, ibu siapa yang tak terasa terganggu saat sedang menonton sinetron kesayangannya?

“Ini lagi adegan seru malah diganti,” tegas ibu dengan setengah marah.

“Bu, negara kita lagi kacau balau karena DPR baru meresmikan UU Cipta Kerja yang isinya gak genah,” jelas Si X.

Gak genah bagaimana, demo udah jadi kebiasaan orang-orang kurang kerjaan”.

X memaklumi kenapa ibunya berpendapat seperti itu. Dia tidak masuk kuliah, apalagi dia sedang geram gegara disabotase. X menarik nafas kemudian membuka HP membaca kilat poin-poin penolakan.

“Gini bu, gampangnya begini. Mereka menolak karena dalam pasal UU Cipta Kerja mengenai pesangon bunyinya penetapan pesangon paling banyak bukan paling sedikit”.Ibu lantas mengangguk dan tanpa diduga mengatakan “kalau begitu, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, ya nak?

Baca Juga  Orang Matipun Ditolak: Gejala Paranoia Sosial Akibat Pandemi Covid-19

Pertanyaan itu, mengirim X ke sebuah esai Gus Dur yang berjudul “Islam Setuju kemiskinan?”. Bukankah dukumgan materil hanya dapat diperoleh dari hidup serba berkecukupan, atau dengan istilah yang lebih menjadi mode dinamai kehidupan berkualitas tinggi? Bukankah kualitas sepertiu itu hanya dapat dicapai dengan upaya menguba keadaan kita sendiri karena Allah menentukan dalam Al-Qur’an, “Tidaklah Allah mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum, selama mereka idak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri?” Bukankah jelas, dengan begitu, pemberantasan kemiskinan adalah kewajiban kita?

Ada asap pasti ada api. Tindakan X menyabotase remotivi ada motifnya, ialah tetangganya penyebabnya. Saat perjalanan pulang selepas jamaah di masjid, tetangga lantas bertanya “ngapain seh orang-orang pada demo, ngerusak fasilitas pula?”. Kebetulan tetangga adalah seorang nelayan sekaligus petani, dimana masa depannya juga terancam. “waduh, mereka lagi memperjuangkan masa depan sampean juga mas”, ujar X. ”kok bisa?”, tegas tetangga dengan penuh heran.

”Ada tiga hal yang menurut saya perlu sampean ketahui, mas. Pertama, perizinan disederhanakan untuk kepentingan investor dan pelaku usaha besar. Kedua, penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mereduksi peran sains dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Ketiga, RUU Cipta Kerja meminimalisir partrisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pesisir.

Tetangga langsung kaget. “Wah, tambah sulit aja dapat uang besok, dari mana buat ngirim ke anak yang di pesantren? Masak para kiai dan tokoh-tokoh agama pada diam, mas?”.

Penolakan oleh tokoh-tokoh agama sudah ada sejak awal isu Omnibus Law, MUI pun menolak, apalagi NU dan Muhammadiyah keduanya dengan tegas menolak bahkan Kiai Said Aqil Siradj selaku ketua umum PBNU akan mengajukan uji materi Matreri Omnibus Law ke MK.

Baca Juga  Meninjau Kembali Relasi Manusia dengan Teknologi

Kepada siapa lagi rakyat berharap ketika suara mahasiswa dan buruh tak didengar bahkan salah satu anggota DPR sendiri dibisukan?

Kepada para pemuka agama lah harapan terakhir, apalagi Islam sangat menentang kemudaratan dalam bentuk apapun termasuk sistem atau peraturan yang menimpangkan kaum bawah. Bahkan saya kira, pesantren di era ini harus memperhatikan gerak-gerik pemerintah seperti Omnibus Law sekarang, toh, UU ini juga berdampak pada calon alumni pesantren.

Tentu berbeda cara pesantren merespon problem negara, tidak perlu turun ke jalan seperti mahasiswa, yakni dengan doa bersama. Hal ini sudah menjadi kegiatan rutin saat sebuah wilayah tertimpa musibah, seperti kegiatan doa Thibbilqulub bersama, pesantren bershalawat, isthigasah kubra dll. Mungkin yang cocok untuk saat ini “Istighasah Kubra Untuk Kesadaran Wakil Rakyat”.

Oleh karena itu, Islam dapat dikategorikan sebagai ideologi bukan sebatas agama ritual, spiritual, dan moral belaka. Hal ini disebabkan Islam terdiri akidah dan sistem hidup (syariat).

Rudiana memaparkan dalam bukunya yang berjudul “Islam Sebuah Sistem Hidup Bernegara”, Islam adalah sistem sosial, sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, terdapat berbagai sistem kehidupan seperti yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Artinya, Islam sebagai agama juga mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang dikenal dengan “al-Islām dīn wa al-dawlah, yang mengisyaratkan kedekatan antara agama dan negara. Bukankah kita sudah tidak asing dengan tuntutan harus shaleh individual dan sosial, yang dasarnya adalah segitiga relasi kehidupan (hubungan dengan Allah, manusia, dan alam).

Dengan demikian, Omnibus Law juga merupakan bagian dari segitiga relasi kehidupan yang harus diperhatikan, sebab ini menyangkut nasib manusia Indonesia ke depan.

Masalahnya, persoalan politik dan kenegaran jarang mendapat perhatian lebih dari agamawan kita kecuali sedang mendekati pemilu. Sementara kalau soal perjudian, soal-soal maksiat dan film cabul cepat merespons, jelas ini kapasitasnya. Tapi, kenapa agamawan jarang berbicara tentang kualitas hidup dan pembangunan, pembangunan desa misalnya.

Baca Juga  Pentingnya Pemahaman Pendidikan Akhlak Islami di Indonesia

Salahkah saat Mihardja dalam novelnya “Atheis” bertanya: “Mengapa misalnya dunia dan kehidupan ini selalu kacau saja, padahal agama sudah beribu-ribu tahun dipeluk manusia? Mengapa ketidakadilan dan kelaliman malah sekarang makin merajalela saja?”.

Maka dari itu, selanjutnya agamawan perlu memperhatikan persoalan-persoalan politik dan sosial. Dalam persoalan kemiskinan, Gus Dur Memungkinkan kemiskinan diberantas dalam suatu masyarakat, akan tetapi harus ada akomodasi terhadap kebutuhan menangani masalah kemiskinan dari pihak agamawan.

Sebab agamawan adalah harapan terakhir rakyat, saat umara tak berpihak kepada rakyat. Maka diharapkan agamawan dapat membaca situasi kedepan, bahkan dapat memberi terobosan  dalam pemerintahan.

Ibu mengambil remote tv dari X, dan ia pun sadar dari perjalanan pikirannya. Tanpa ba bi bu langsung menjawab pertanyaan ibunya. “Iya bu, makanya besok kalau ada pemilihan jangan pilih karena uangnya tapi karena hati ibu. Kalau uangnya ambil aja bu, buat saya beli buku”. Ibu lantas menjawab “ngapain dikasih ke kamu, mending dipakai buat beli token”.

Krek, pintu kamar mandi yang hanya 5 meter dari ruang keluarga terbuka, pria berumur lima puluhan berbicara dengan tegas layaknya sedang hari pengucapan sumpah “Uangnya jangan diambil, bilang saja kami semakin meragukan kalian”. [MA]

Mutawakkil Alallah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga