M. Zainuddin Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Problem Keberagaman di Indonesia (1)

2 min read

Source; kumparan.com

“Mr. President, I wish Indonesia a great success. A successful Indonesia will help to characterize the 21th century. Indoensia is now world’s third target democracy. Indonesia is the fourth largest population. Indonesia has the largest Muslim population in the world. Mr. President, if Indonesia can show to the world that Islam and democracy are compatible, you show the way”.

Statemen di atas merupakan pesan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton kepada presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam konteks hubungan demokrasi dan Islam di Indonesia. Jika umat Islam Indonesia mampu menghadirkan demokrasi di Indonesia, maka itu merupakan kesuksesan besar, di mana toleransi dan kebebasan beragama dijunjung tinggi.

Clinton memang berharap besar terhadap Gus Dur saat itu, yang merupakan sosok pluralis dan pegiat demokrasi. Namun sayang, Gus Dur tidak sampai satu periode menjadi presiden keburu dilengserkan di tengah jalan oleh lawan politiknya. Dan, beberapa tahun kemudian beliau telah dipanggil Tuhan.

Lantas, bagaimana selanjutnya nasib hubungan keberagamaan dan demokrasi di Indonesia?

Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra mencatat bahwa ada sekitar 31 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang terjadi di 15 provinsi Indonesia menjelang akhir 2019. Temuan ini merupakan hasil monitoring Imparsial lewat berbagai pemberitaan di media massa.

Rinciannya meliputi, 12 kasus pelanggaran KBB berupa pembubaran terhadap ritual/pengajian/ceramah/pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu. Sebanyak 11 kasus berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, 3 kasus berupa perusakan tempat ibadah, 2 kasus pelarangan terhadap perayaan Cap Go Meh, 1 kasus berupa pengaturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah. Kemudian, 1 kasus berupa imbauan pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu dan 1 kasus berupa penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.

Baca Juga  Jaringan Artis Hijrah dan Para Penggeraknya

Di penghujung tahun 2020 pun kasus intoleransi, ujaran kebencian dan konflik intern umat beragama semakin merebak. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia yang notabene Indonesia menjadi eksemplar praktik kehidupan beragama bagi bangsa lain.

Munculnya paham keagamaan yang intoleran dan ekstrem akhir-akhir ini yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana yang terjadi di Irak dan Syria dengan ISIS-nya (Islamic State of Irak and Syria) yang melahirkan terorisme dan bom bunuh diri di beberapa wilayah negeri ini telah menjadi bukti adanya tantangan baru yang semakin kompleks dan massif.

Demikian juga semakin meningkatnya ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh kebanyakan da’i dan aktvis ormas Islam tertentu akhir-akhir ini harus menjadi perhatian kita. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk menekan tensi dan angka intoleransi beragama tahun 2021 yang segera datang.

Dalam konteks Indonesia modern, Abu Rabi’ (1998: 2) mengakui bahwa Islam telah menjadi kekuatan nilai dalam menumbuhkan etos “pluralisme” keagamaan sejak Indonesia merdeka. Namun menurutnya, potensi untuk menjadi gerakan sosial yang mundur ke belakang dengan sentimen anti-Kristennya tetap terbuka lebar.

Berbagai kecenderungan dan pola pemikiran keislaman yang muncul akhir-akhir ini menggambarkan posisi Islam yang berbeda-beda dalam berhadapan dengan komunitas agama lain. Oleh sebab itu menurut Rabi’, aspirasi politik-keagamaan yang berkembang akan tetap membuka peluang bagi tumbuhnya gerakan sosial Islam yang sulit menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keterbukaan dan demokrasi, dan ini merupakan tantangan yang semakin nyata seiring dengan perkembangan wacana keagamaan pasca-modern.

Jika ditinjau dari perspektif historis, kekerasan dan intoleransi yang terjadi selama ini justru dilakukan oleh pemeluk agama-agama monoteis. Pertanyaannya adalah, kenapa pemeluk agama monoteis (baik Yahudi, Kristen maupun Islam) justru inheren dengan intoleransi dan kekerasan?

Baca Juga  Larangan Salat Ied di Masjid dan Lapangan di Tengah Pandemi: Integrasi antara Agama dan Sains

Jawabannya menurut Rodney Stark (2003: 171-173) karena adanya klaim yang partikularistik-subjektif, yang memandang rendah agama lain. Hal senada juga dikatakan oleh John Hick (1985: 46). Untuk menghindari hal tersebut, maka agama harus dijauhkan dari hegemoni politik.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi dan sekaligus menanggulangi problematika kehidupan beragama dan demokrasi di Indonesia (konflik, intoleransi, ekstremisme dan terorisme) maka menurut hemat saya perlu langkah-langkah kongkret, yaitu pertama: perlunya reorientasi pemahaman ajaran agama, kedua, depolitisasi agama, dan ketiga, perlunya keberpihakan negara secara lebih serius.

Reorientasi Pemahaman  

Ajaran agama mesti dipahami secara benar dan digali makna substansinya. Isu-isu kontemporer mengenai demokrasi, keadilan, HAM, lingkungan dan segala macam jenis pemihakan masyarakat seharusnya dijadikan indikator keberhasilan dakwah agama. Karena dimensi agama tidak hanya bersifat teosentris, melainkan juga sarat dengan dimensi sosiologis dan kosmologis. Agama diturunkan oleh Tuhan untuk manusia, sementara manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya kepada manusia lain atau alam makro secara keseluruhan.

Di sinilah perlunya memahami tiga kesatuan relasi (three unity of relationship) yaitu: relasi manusia dengan Tuhannya (hablun min Allah), relasi manusia dengan sesama manusia (hablun min al-nās) dan relasi manusia dengan alam semesta (hablun min al-’ālam). Inilah akhlak karimah (akhlak terpuji) yang lebih dari sekadar bermakna sopan santun.

Sayangnya, konsep akhlāq karīmah sering dipahami secara simplistik, artinya bahwa akhlak itu hanya dipahami sebatas sopan santun saja. Padahal akhlāq karīmah itu meliputi berbuat kebajikan kepada semua, termasuk menjaga keseimbangan alam semesta ini (persoalan ekologi, HAM, keadilan, ketimpangan sosial dan seterusnya). Jika ini yang dipahami, maka materi pelajaran akhlāq karīmah menjadi wajib di semua lembaga pendidikan (apapun jenis dan jenjangnya). Bersambung… [AA]

Baca Juga  Masa Depan Agama Old dan Agama Tekno

Selanjutnya: Problem Keberagaman di Indonesia (2)

M. Zainuddin
M. Zainuddin Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang