M. Zainuddin Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Problem Keberagaman di Indonesia (2)

2 min read

Source; kumparan.com

Sebelumnya: Problem Keberagaman di Indonesia (1)

Manusia–sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah Tuhan) memiliki tiga relasi–yaitu: pertama, relasi manusia dengan Tuhannya yang secara vertikal dilakukan melalui ibadah mahdhah  atau “rukun Islam” yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji); kedua, relasi manusia dengan sesama manusia yang dilakukan dengan perilaku terpuji seperti jujur, amanah, adil, tanggung jawab, toleran dan seterusnya; ketiga, relasi manusia dengan alam semesta yang dilakukan dengan merawat dan menjaga kelestarian alam dan eko sistem, termasuk merawat lingkungan darat maupun laut.

Konsep di atas sejalan dengan perintah Tuhan dalam surat al-Qashash (28): 77 yang dapat dijelaskan makna kandungannya secara ilmiah, yang mengandung teori besar (grand theory) tentang Tuhan (teologis), manusia (sosiologis), dan alam semesta (kosmologis).

Secara teologis, manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan pada saat yang sama juga harus mencari kehidupan (bekerja) di dunia. Karena manusia tercipta dari dua unsur, jasmani-ruhani yang mesti dipenuhi keduanya, itulah keseimbangan hidup. Secara sosiologis, manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia, melintas batas sektarianisme, primordialisme dan religiusitas.

Apapun sekte, suku dan agamanya harus kita perlakukan dengan baik, manusiawi. Tidak boleh saling mencaci, menghujat dan melakukan tindakan intoleransi. Secara kosmologis, manusia harus menadayagunakan alam seisinya untuk kemaslahatan umat dan tidak boleh melakukan eksploitasi (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan seterusnya yang mengakibatkan rusaknya alam dan lingkungannya.

Jika manusia bersedia mentaati printah Tuhan di atas dan konsisten menegakkan tiga aspek dalam hidupnya, maka harmoni dunia akan terjaga dan akan tenteram selamanya.

Depolitisasi Agama

Tantangan kedua yang dihadapi oleh umat beragama adalah politisasi agama, yaitu agama dijadikan sebagai ajang kepentingan politik. Mark Jurgensmeyer (1993:145-146) mengatakan, bahwa tatanan Dunia Baru yang menggantikan kekuatan-kekuatan bipolar Perang Dingin masa lalu tidak hanya dicirikan oleh munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru, ambruknya kerajaan-kerajaan kuno dan melemahnya komunisme, melainkan oleh bangkitnya identitas-identitas parokial yang didasarkan pada etnis dan kesetiaan agama.

Baca Juga  Hamka dan Etika Politik Para Politisi Kita

Abdul Karim Soroush (2003:32-34) menilai, bahwa salah satu penyakit teoretis di dunia Islam yang paling berat adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas dari pada sebagai kebenaran. Selanjutnya ia mengatakan bahwa orang Islam mempunyai identitas dan peradaban itu memang benar, tetapi mereka tidak boleh menggunakan Islam demi kepentingan identitas tersebut (baca: politisasi agama atau Islam politik). Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran, karena Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain, sedangkan Islam identitas cenderung berseteru. Islam identitas menurut Soroush adalah Islam perang, bukan Islam damai.

Mengikuti teori Berger, realitas sosial perang atau jihad dan negara Islam menjadi terperlihara dalam teks-teks agama bagi kelompok Islam radikal. Doktrin agama pun akhirnya berhasil melegitimasi wacana “jihad dan negara Islam” tersebut, terlebih ketika agama dijadikan sebagai ideologi negara. Walhasil, bagi Islam ‘radikal’ jihad menjadi sebuah realitas sosial yang tak terbantahkan, bahkan mustahil untuk dihilangkan. Demikian pula wacana yang mengiringinya, ‘negara Islam’.

Di Indonesia, upaya-upaya semacam ini direpresentasikan oleh beberapa kelompok organisasi Islam yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII).

Dalam masalah konflik yang mengusung isu keagamaan ini, tindakan preventif perlu lebih dikedepankan. Mengobati konflik yang berwajah agama sangat sulit dilakukan, karena konflik ini menimbulkan luka yang mendalam di masyarakat yang terlanda konflik.

Tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi gerakan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan menyiapkan regulasi dan perundang-undangan, serta penjagaan yang ketat oleh keamanan negara bagi siapapun yang hendak merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ke bentuk yang lain, termasuk NII.

Baca Juga  Jemaah Tarawih dan Pentingnya Membangun Kesadaran Bersama di Tengah Pandemi

Maka, dalam konteks ini hendaknya pemerintah hadir dan proaktif mendorong terwujudnya toleransi beragama dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk dialog (antarumat beragama). Seacara simultan pemerintah bersama masyarakat hendaknya berkomitmen menegakan hukum untuk membendung bahaya ekstremisme dan terorisme.

Pemerintah tidak bisa mentolerir penetrasi ideologi asing yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Seiring dengan itu hendaknya pemerintah juga menegakkan hukum keadilan dan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menekan kecemburuan sosial antarwarga bangsa, terutama dalam membuat regulasi terkait dengan relasi antarumat beragama, karena salah satu pemicu konflik antarumat beragama juga antara lain karena faktor adanya ketidakadilan oleh negara itu sendiri. [AA]

M. Zainuddin
M. Zainuddin Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang