Muhammad Akbar Darojat Restu Putra Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

Menciptakan Pendidikan Inklusif bagi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

2 min read

Pendidikan bagi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)
sumber: jeo.kompas.com

Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) sering kali mendapatkan diskriminasi di sekolah. Diskriminasi ini bukan saja dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa, melainkan juga pihak sekolah itu sendiri. Dengan membawa stigma bahwa HIV/AIDS adalah virus menjijikkan dan gampang menular, mereka pihak sekolah seakan membenarkan diskriminasi tersebut.

Ada banyak cerita yang beredar menunjukkan fakta tersebut, seperti seorang ADHA di Jawa Barat yang didemo ketika masuk TK oleh orang tua siswa karena khawatir dapat menulari temannya, dan juga terdapat 14 ADHA yang ditolak masuk salah satu sekolah di Solo.

Cerita lain di Bandung bahkan menunjukkan seorang anak yang orang tuanya mengidap HIV/AIDS terpaksa harus berkali-kali pindah sekolah, meski anak yang bersekolah itu sendiri negatif HIV.

Problem yang kemudian mengemuka bukan saja bahwa ADHA tidak mendapatkan hak-hak pendidikan yang laik layaknya anak pada umumnya, melainkan juga trauma psikologis yang kemudian muncul.

Parahnya, trauma tersebut menyebabkan ADHA tak mau lagi mengonsumsi obat antiretrovial (ARV) yang berfungsi untuk menahan laju pertumbuhan sel virus. Akhirnya, Tanpa meminum ARV, ADHA dapat meninggal dunia.

Dasar Hukum Bagi Pendidikan ADHA

Pada dasarnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Hal ini dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnuya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut, dalam UU SPN Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Baca Juga  Covid-19 dan Pesan Toleransi dari Tuhan

Landasan hukum tersebut dibuat tentu karena peran pendidikan sendiri yang begitu vital bagi manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna, tak hanya untuk dirinya semata, melainkan juga untuk masyarakat dan bangsanya. Toh juga sering kita dengar bahwa kualitas bangsa dapat diukur dari kualitas pendidikannya. Dengan demikian, tak ada alasan bagi ADHA untuk tidak mendapatkan atau sulit memperoleh akses pendidikan.

Selain itu, ADHA juga wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan selama menjalankan pendidikan. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kelompok minoritas atau mengalami kerentanan sosial, termasuk ADHA.

Bahkan, dalam Pasal 76A poin a, UU tersebut menegaskan larangan melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Pada pasal 76 UU tersebut, ditegaskan bahwa siapa pun yang melakukan diskriminasi akan dipenjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Pendidikan Inklusif bagi ADHA

Sebagaimana kita tahu, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang membuka kesempatan bagi semua kalangan tanpa adanya diskriminasi. Artinya, pendidikan ini terbuka bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas belajar-mengajar secara bebas tanpa stigma dan ketidaksetaraan hak.

Namun, ketika berbicara mengenai pendidikan inklusif, pemahaman kita pasti langsung mengarah pada kelompok penyandang disabilitas, perempuan, atau etnis minoritas. Kita jarang atau bahkan tak pernah membicarakan ADHA sebagai kelompok yang perlu mendapatkan pendidikan inklusif.

Oleh karenanya, di sini kita perlu menyusun langkah-langkah ideal yang bisa dilakukan oleh institusi sekolah terhadap ADHA. Pertama-pertama tentu bahwa pihak sekolah perlu memahami apa itu HIV/AIDS serta bagaimana penyaluran, pencegahan, dan pengobatannya.

Baca Juga  Makna Lebaran di era Pandemi Corona [Bagian 1]

Setelah mendapatkan pemahaman yang total mengenai HIV/AIDS, yang harus kemudian dilakukan ialah melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa mengenai HIV/AIDS. Selama ini stigma yang menyebar mengenai HIV/AIDS adalah bahwa ia penyakit yang diidap oleh orang berdosa dan terkutuk, atau penyakit yang tak akan pernah bisa disembuhkan sehingga kita kita perlu menjauhi pengidapnya.

Padahal, selagi bahwa seseorang tak melakukan transfusi darah, hubungan seksual, meminum ASI, atau berbagi suntik dengan pengidapnya, ia tak akan terkena HIV/AIDS. Artinya, selagi bahwa seseorang tak dialiri cairan (darah, sperma, cairan vagina, atau ASI) dalam tubuh pengidapnya, ia akan tetap terbebas dari HIV/AIDS.

Orang tua juga perlu berperan untuk memberikan pemahaman pada ADHA sendiri, bahwa ia sama dengan anak pada umumnya, hanya saja perlu meminum obat ARV secara teratur agar daya tahan tubuhnya tetap stabil. Dengan ini, ADHA tak menjadi minder dan malu ketika berhubungan sosial dengan teman-temannya.

Tak kalah pentingnya, pemerintah mesti berperan untuk menindak siapa pun yang melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap ADHA. Hal tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi atau kampanye hak-hak ADHA seluas-luasnya kepada publik. Intervensi dari pemerintah yang sedemikian dapat membantu mengikis stigmatisasi terhadap ADHA.

Dengan langkah-langkah seperti itulah rasa aman bagi ADHA dalam lingkungan pendidikan dapat terwujud, sehingga ADHA bisa belajar dengan nyaman dan tenang tanpa perlu takut lagi didiskriminasi dan dipersekusi. [AR]

Muhammad Akbar Darojat Restu Putra Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya