Ridwan Al-Makassary Pegiat Perdamaian Indonesia, yang pernah mengikuti “Study of the United States Institute on Pluralism and Public Presence” di University of California Santa Barbara (UCSB) USA dan Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI).

Pengembalian Beasiswa LPDP Veronika Koman: Sebuah Propaganda Politik Papua Merdeka?

4 min read

Pada tarikh 16 September 2020, Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronika Koman (VK) diwakili mantan Tapol, Ambrosius Mulait dan Dano Tabuni, serta pengacara HAM Michael Himan, berupaya mengembalikan uang beasiswa LPDP kepada Kementerian Keuangan.

Tidak saja itu, mereka juga hendak mengembalikan Bendera Merah Putih, serta secara simbolis mengembalikan Status Otonomi Khusus Papua berupa salinan Undang-Undang Otsus, dan juga mengembalikan dana Otsus berupa uang receh sebesar satu juta rupiah kepada pemerintah Indonesia. Namun, karena kantor Kemenkeu tidak beroperasi hari itu mereka menitipkan pengembalian beasiswa dan benda-benda tersebut kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Sontak berita ini mengagetkan sebagian warga masyarakat Indonesia, khususnya yang peduli pada masalah Papua, dan juga alumni dan awardee LPDP. Warga terbelah dalam menyikapi hal tersebut, termasuk awardee dan alumni LPDP.

Entry point di atas menjadi latar guna memproblematisasi persoalan ini dari satu sudut pandang yang lebih luas. Penulis beragumen bahwa upaya pengembalian uang beasiswa dan benda-benda yang disebut di atas tampaknya lebih merepresentasikan propaganda politik Papua merdeka untuk mendemoralisir pemerintah Indonesia dan memenangkan persepsi publik guna kepentingan para nasionalis Papua dalam mewujudkan agenda perjuangannya.

Untuk menjelaskan argumen tersebut, penulis pertama akan mengkaji pro dan kontra kasus tersebut di antara alumni dan awardee LPDP. Kedua, penulis mengulas mengapa tindakan tersebut dilihat sebagai propaganda politik dari perspektik gerakan sosial, dan yang ketiga, bagaimana menyelesaikan persoalan Papua guna mencapai perdamaian yang berkesinambungan.

Pro dan Kontra

Para awardee dan alumni LPDP, termasuk awardee Papua dan Papua Barat, terbelah menyikapi persoalan pengembalian uang beasiswa Veronika Koman yang disebut di atas. Dari beberapa grup WA awardee dan alumni LPDP yang saya ikuti, terdapat sebagian mereka yang bersimpati dan mendukung aksi pengembalian dana beasiswa tersebut.

Pandangan mereka yang menyetujui pengembalian beasiswa berdasar bahwa VK menyuarakan aspirasi orang asli Papua sebagai kebebasan berpendapat dan karenanya tidak boleh dihalang-halangi. Sebagian, bahkan, sangat bersemangat mengomentari sembari memberi dukungan dengan gesture yang menunjukkan keberpihakan kepada VK secara tidak langsung.

Baca Juga  Menuju Implementasi Integrasi Keilmuan di PTKI dengan Kerja Induktif (Bag.1)

Ketika ada pandangan berbeda dan mengingatkan sebaiknya isu yang sensitif seperti ini jangan diobral di grup, pandangan sebagian pendukung VK mencoba mengintimidasi atau menjustifikasi pandangannya dengan menyerang balik. Sebaliknya, sebagian alumni dan awardee lain mencoba lebih bijak dengan melihat persoalan dari perspektif lain untuk objektivitas melihat masalah.

Ada yang membicarakan dampak kasus tersebut, persepsi orang Papua yang tidak tunggal melihat kasus tersebut, perlunya Mata Garuda (organisasi alumni beasiswa LPDP) untuk bersikap dan ada yang mengusulkan agar tidak usah terlalu dibesar-besarkan, dst. Pro dan kontra saya kira wajar dalam koridor diskusi sebagai bagian dari demokrasi selama para pihak yang berdiskusi tidak menggunakan kekerasan dan memaksakan pandangan.

Propaganda Politik

Untuk memenangkan persepsi publik, setiap momentum dan pelbagai cara digunakan adalah bagian dari teori gerakan sosial, khususnya jika ditilik dari konsep mobilisasi sumber daya.

Singkatnya, mobilisasi sumber daya didefinisikan sebagai satu aksi gerakan kolektif yang merupakan sebuah perpanjangan dari bentuk konvensional aksi politik, dengan mana para aktor terlibat dalam sebuah jalan yang rasional, mengikuti kepentingan mereka dengan mana satu tindakan didasarkan. Proses politik berkonsentrasi pada “hubungan antara aktor-aktor politik institusional dan protes”.

Selanjutnya, premis dasar teori mobilisasi sumber daya adalah gerakan sosial memerlukan sumber daya untuk membentuk, bertindak dan mengupayakan perubahan.

Sumber daya tersebut dapat berwujud material (pekerjaan, pemasukan, barang-barang yang baik) atau simbolik (karisma, kepercayaan dam komitmen). Mereka juga bisa berupa faktor internal atau eksternal ke grup, yaitu, sumber daya ini dapat dibentuk dan dimobilisasi di dalam grup atau diimpor dari grup yang lain.

Bentuk lain dari sumber daya adalah organisasi, jaringan sosial, solidaritas adalah faktor penting mobilisasi. Dalam kacamata teori ini, tindakan pengembalian uang LPDP dari Solidaritas Ebamukai adalah protes politik.

Baca Juga  Anti-Islam dan Pembakaran Alquran di Swedia dan Norwegia

Lebih jauh, penulis berpandangan bahwa upaya pengembalian beasiswa LPDP dari VK adalah propaganda politik para nasionalis Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari para inisiator di balik upaya pengembalian dengan mengatasnamakan Solidaritas Ebamukai adalah orang-orang yang termasuk dalam barisan nasionalis Papua, para tapol Papua, ativis KNPB, para mahasiswa dan para simpatisan gerakan self-determination yang mendukung secara senyap. Tentunya, sulit untuk menyatakan bahwa ULMWP tidak berada di balik pergerakan nasionalis Papua di lapangan.

Hal lainnya, hemat penulis adalah Papua sebagai “medan pertempuran” antara kalangan nasionalis Papua mekawan pemerintah Indonesia, yang bagi nasionalis Papua untuk memenangkan perebutan wacana dan opini publik guna mendemoralisasi pemerintahan Indonesia.

Kemampuan VK mendramatisir dirinya sebagai korban (playing victim) dari pemerintah Indonesia telah menggerakkan para nasionalis Papua untuk memainkan strategi mobilisasi sumber daya guna memperluas dukungan publik di Indonesia secara umum dan khususnya orang Papua asli, termasuk publik internasional.

Mereka juga menggunakan struktur kesempatan politik, di tengah kegamangan pemerintah menangani pandemik Covid-19, dengan momentum VK guna “mempermalukan” pemerintah Indonesia.

Dengan kasus ini, mereka tidak hanya berupaya memberi tamparan ke pemerintah Indonesia, namun juga mendapatkan pemberitaan yang besar di berbagai media guna kepentingan para nasionalis Papua.

Apakah “kemenangan” nasionalis Papua ini mengangkat moral mereka memperjuangkan agendanya masih perlu dikaji lebih jauh. Namun, pengunaan kekerasan dari para nasionalis Papua sayap militernya juga tidak surut, seperti terakhir kasus pembunuhan terhadap seorang ojek dari pendatang di Kabupaten Intan Jaya (17/9/2020), sehari setelah kasus itu terjadi.

Penyelesaian Papua yang paripurna
Papua adalah sebuah wilayah yang mengalami konflik politik yang berlarut-larut (protracted conflict), yang sudah berlangsung sejak 1962 hingga saat ini, dengan volume kekerasan yang bervariasi. Masa paling kelam adalah masa rezim Suharto yang menekankan pendekatan keamanan yang melahirkan memoria passionis (ingatan akan kekelaman).

Baca Juga  Anak dalam Lingkaran Eksploitasi Media

Namun, pasca-reformasi dengan pergantian beberapa rezim pemerintahan, termasuk yang terakhir pada era Joko Widodo (Jokowi), Papua sejatinya menikmati masa “damai negatif”. Artinya, tidak terdapat konflik kekerasan dan konfrontasi terbuka. Masyarakat secara umum dapat bekerja dengan baik, meskipun dalam kondisi pandemik, aktivitas agak dibatasi.

Pemerintahan di Papua yang dikendalikan oleh para pemimpin Papua asli berjalan dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Satu situasi yang jauh dari pelabelan “kolonisasi” yang gencar disuarakan oleh para nasionalis Papua. Sayangnya, “damai positif” dengan adanya keadilan, demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM masih jauh dari kata terwujud.

Penyelesaian Papua tidak bisa menggunakan pendekatan kekerasan dan keamanan karena hanya akan mendatangkan resistensi dan jatuhnya korban jiwa yang tak berdosa.

Dalam kondisi yang seperti ini penting sekali semua pihak untuk menahan diri tidak menggunakan kekerasan (nir-kekerasan) karena penggunaan kekerasan hanya akan merugikan pihak sipil dan militer.

Pendekatan nir-kekerasan dapat mencontoh pada figur-figur besar dalam sejarah kemanusiaan, yaitu Gandhi, Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Gaffar Khan, dll, yang dalam memperjuangkan tujuannya tidak mengabsahkan dan menjalankan kekerasan. Nir kekerasan dapat didekati dengan dua pendekatan. Pertama, Contrated Version. Kedua, Expanded Version.

Versi pertama adalah ketika aksi nir kekerasan mengalami penurunan, maka kekerasan akan menjadi meluas. Di sini kita bisa mencermati jika pihak-pihak yang bertikai masing-masing menggunakan pendekatan yang pertama ini, maka kekerasan dan korban akan terus berjatuhan.

Sementara, yang kedua, jika nir-kekerasan yang ditempuh dan diperluas oleh para pihak yang bertikai maka kekerasan akan semakin berkurang. Mungkin tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif, tetapi kita bisa meminimalisir jatuhnya korban dari pihak sipil dan militer.

Pungkasannya, menyelesaikan masalah Papua once and for all tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Roma tidak dibangun dalam sehari. Karenanya, penting sekali semua pihak yang bertikai menggunakan pendekatan non-kekerasan dan dialog perdamaian dalam penyelesaian masalah Papua yang kompleks. [MZ]

Ridwan Al-Makassary
Ridwan Al-Makassary Pegiat Perdamaian Indonesia, yang pernah mengikuti “Study of the United States Institute on Pluralism and Public Presence” di University of California Santa Barbara (UCSB) USA dan Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI).