Rahmad Tri Hadi Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Etika Politik Berbasis Keadilan dalam Pandangan Gus Dur (1)

2 min read

Abdurrahman Wahid, atau yang familiar dengan sebutan Gus Dur, dengan nama kecilnya Abdurrahman ad-Dakhil (yang memiliki arti sang pendobrak). Beliau merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Gus Dur lahir dari keluarga karismatik.

Beliau terkadang disebut tokoh yang penuh kontroversial melalui argumen-argumennya, bahkan melalui satire-satirenya, baik soal keadaan politik, agama, sosial, budaya, dan lain-lain yang terkadang mengundang kehebohan publik, puncaknya ketika ia menjabat sebagai presiden Indonesia yang keempat, dengan kebijakan-kebijakannya yang terkadang mengundang kontroversial di sebagian kalangan publik.

Kendati demikian beliau orang yang berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pembela kaum minoritas, hal itu terbukti dari pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakannya yang selalu mengedepankan pluralisme dan kesetaraan berwarga negara, tanpa memandang etnis tertentu, maupun kelompok tertentu.

Sewaktu beliau menjadi presiden, puncak kran demokrasi pasca runtuhnya orde baru dibuka selebar-lebarnya. Saat itu pula beberapa aksi kelompok saparatis atau gejolak di berbagai daerah di Indonesia bisa diredam melalui kepiawaiannya dengan pendekatan dialog.

Saat ia menjabat sebagai presiden pula, Konghucu diresmikan sebagai agama yang diakui secara legal di Indonesia. Walaupun banyak yang menyukai sosok Gus Dur, namun tak sedikit yang tidak menyukainya.

Kendati demikian, di masa Gus Dur menjabat sebagai Presiden ia tidak pernah membenci lawan politiknya, bahkan tak pernah sama sekali membungkam lawan-lawan politiknya dengan tindakan subversif dan memenjarakan mereka. Justru bagi Gus Dur itu merupakan kawan dalam politik. Bahkan pada puncaknya sekalipun, ketika ia dilenserkan secara politik oleh kawan politiknya yang dulunya mendukungnya maju sebagai Presiden RI, namun tak serta merta Gus Dur memusuhi dan dendam kepada mereka.

Gus Dur justru dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaanya, justru ia memaafkan mereka dan sama sekali tidak menaruh dendam kepada mereka. Sikap seperti ini yang membuat kebanyakan orang segan kepadanya, baik kawan maupun lawan politiknya. Dari perjalanan hidup Gus Dur dari aspek sosial-politiknya inilah yang meninggalkan kesan bahwa perjalanan maju mundurnya suatu negara tidak terlepas dari pembahasan etika politik.

Baca Juga  Kontribusi Gus Dur dalam Mewujudkan Indonesia Damai

Etika politik pada dasarnya merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Filsafat sebagai usaha ilmiah secara garis besar dibagi ke dalam dua pembahasan yaitu teoritis dan praktis. Teoritis adalah filsafat berbicara mengenai yang ada, sedangkan praktis berbicara tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Etika mempertanyakan tangggung jawab dan kewajiban manusia.

Dalam pandangan Gus Dur, pertama, intelektual seolah memperoleh tugas baru atau suatu tuntutan kerja baru yang selain fungsinya memikirkan “yang konsepsional”, juga perlu mementingkan “keseimbangan” antara hak individu dan kebutuhan masyarakat. Kiranya hak individu yang dimaksud adalah berkaitan dengan fungsi pengembangan diri manusia yang sifatnya individual yang oleh kerja intelektual perlu diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat sosial.

Kedua, Prinsip keadilan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat. Dimensi hubungan antar manusia yang menjadi syarat segala hubungan yang baik adalah keadilan. Dalam salah satu pidato kepresidenannya, Gus Dur menekankan adanya prinsip berkeadilan guna mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, pemerintah harus bersikap adil terhadap semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Termasuk kaum minoritas, sehingga mereka tidak semakin terpojokkan (Faizatun Khasanah, 2018: 87).

Dengan mengakui dan memperlakukan mereka sebagai manusia maka keadilan di sini harus ditegakkan guna mencapai kesejahteraan bersama. Gus Dur sering kali dalam tulisannya menekankan adanya prinsip etika keadilan dalam tubuh pemerintahan. Menurut Gus Dur dengan adanya keadilan dalam politik dan hukum maka keadilan-keadilan yang lainnya (sosial, keagamaan) bisa masuk ke dalamnya.

Gus Dur dalam pernyataannya menggunakan analogi yang dibuat oleh al-Farabi di mana ia sebagai kepala Negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya badan dan kakinya. Dalam konteks ini, Gus Dur sebagai pimpinan tidak akan mungkin mampu untuk menjalankan tugas yang besar itu tanpa adanya kerja sama yang baik di antara para pembantu-pembantunya (Menteri) dan masukan-masukan dari MPR maupun DPR (2018: 88).

Baca Juga  Pluralisme Gus Dur dan Urgensinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia (1)

Gus Dur juga menyampaikan bahwa kepala Negara adalah tugas yang sangat berat, sehingga ia perlu meminta bantuan dari berbagai pihak untuk menegakkan keadilan guna untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berdasarkan atas asas pancasila. Keadilan menjadi orientasi politik Gus Dur dan politik tidak hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan semata.

Dalam tulisan Gus Dur yang berjudul “Pentingnya Sebuah Arti” dijelaskan tentang pentingnya prinsip keadilan sebagai pilar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip etika keadilan Gus Dur, didasarkannya pada Alquran. Dalam surat An-Nisâ’ ayat 135 sebagaimana yang dikutipnya, jelas memerintahkan manusia supaya berbuat adil, serta larangan keras untuk meninggalkan keadilan (Abdurrahman Wahid, 2006: 255).

Gus Dur menjadikan prinsip keadilan sebagai prinsip utama dalam menegakkan hukum dan memberantas “penyelewengan-penyelewengan politik”. Misalnya, Gus Dur memperjuangkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Karena, manusia secara fitrahnya adalah bebas, dalam artian tetap terbatasi dengan tanggung-jawab sebagai khalifah di atas bumi ini. Maka, dalam hal ini Gus Dur mencoba untuk memperjuangkan kebebasan-kebebasan itu dengan prinsip keadilannya. Bersambung… [AA]

Selanjutnya: Etika Politik Berbasis… (2)

Rahmad Tri Hadi
Rahmad Tri Hadi Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah