Sebelumnya: Pribumisasi Islam… (2)
Masih tentang kemanusiaan. Senada dengan Gus Dur apa yang di lontarkan oleh Mahatma Gandhi “Manusia sebagai mahluk otonom selalu berusaha sekuat tenaga untuk membangun hubungan baik dengan sesama.” Prinsip inilah yang menjadi suatu pendasaran tentang konsepsi masyarakat bagi Gandhi, bahwa masyarakat terbentuk karena kehadiran manusia sebagai mahluk otonom dan berkorelasi. Faktor berkorelasi tersebut memberikan suatu ikhtiar bagi manusia untuk tidak memusnahkan manusia lainnya dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan.
Konsepsi dasar Gandhi tentang manusia inilah menjadi titik tolak mengenai pemahamannya tentang masyarakat. Gandhi menganggap bahwa satu komunitas masyarakat yang sempurna tidak bisa dilepaskan dari suatu keadaan manusianya yang memiliki kesempurnaan pula. Begitu sebaliknya, manusia yang jahat juga berakibat bagi bangunan masyarakat yang menjadi tempat dimana para individu tersebut mengembangkan kehidupannya.
Bagi Gandhi, manusia yang sempurna adalah pribadi yang “satyagrahi”, yaitu orang yang mampu mengatasi kekuatan-kekuatan jahat yang dilakukan dengan sikap “ahimsa” dan pemurnian diri yang mencakup sikap lepas bebas terhadap harta milik dan bebas terhadap kelezatan dan kenikmatan melalui pengekangan diri, puasa, dan brahmacharya. Kesempurnaan manusia yang demikian pada akhirnya akan berhubungan dengan kondisi masyarakat yang dibentuknya.
Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah, kebaikan dan kesempurnaan suatu masyarakat sangat terpengaruh oleh kehidupan manusia di dalamnya. Karena manusia adalah penyusun bagi bangunan sebuah masyarakat. Artinya, baik buruknya suatu masyarakat dipengaruhi oleh keadaan dari para penyusunnya, yaitu perilaku manusianya.
Tidak akan ada gunanya mengidealisasikan suatu komunitas yang sempurna, ketika tidak disertai dengan suatu keteguhan hati untuk menjadikan manusia secara sempurna pula. Meski manusia sempurna secara individu, pada akhirnya ia juga akan menyempurnakan dirinya secara sosial.
Sebenarnya, hemat penulis, konstruksi masyarakat yang diinginkan Gus Dur dan Gandhi adalah masyarakat nir-kekerasan (non violence), hal ini memungkinkan dicapai hanya melalui komitmen warganya untuk menjalankan prinsip “ahimsa” dan “satyagraha”. Ahimsa adalah falsafah pantang kekerasan dan satyagraha adalah aksi perjuangan yang tidak mengenal kekerasan. Hal ini dicoba diterapkan Gandhi pada ashram, yang kemudian warga ashram menjadi komunitas tauladan yang diidamkan.
Dengan segala kesederhanaan itu, Gandhi berjuang secara damai (Satya Graha), tanpa menggunakan kekerasan (Ahimsa) dan selalu hidup mandiri, tidak bergantung kepada siapapun (Swadesi). Ketiga prinsip di atas, dipegangnya secara teguh dan dikemudian hari menjadi ajaran-ajaran Gandhi berarti bagi umat manusia.
Mencermati fenomena kekerasan dan konfliktual yang terjadi di Indonesia, maka prinsip-
prinsip etis masyarakat yang dikembangkan oleh Gus Dur (Pribumisasi Islam dan Kemanusiaan) dan Gandhi dalam ashram serta keyakinannya bahwa “semua manusia bersaudara”, menjadi menemukan titik relevansinya bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan terbentuknya masyarakat sipil (civil society). Prinsip dasar yang hendak dibangun dalam masyarakat sipil adalah pengarus-utamaan tema-tema kepentingan bersama dan kepentingan individu pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Memang, kesenjangan kaya dan miskin sangat besar, dan kalau ada pemimpin yang mau membuang segenap peluang untuk menjadikan diri melarat seperti si miskin, maka hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Gus Dur dan Mahatma Gandhi adalah contoh hidup dari sikap ingin membela “orang kecil dan tertindas”.
Dan pemikiran Gus Dur diatas di teruskan oleh komunitas “GUSDURIAN”, sementara Mahatma Gandhi diteruskan oleh para pemimpin seperti, Vinoba Bhave dan Prakash Narayan, salah seorang pendiri partai sosialis di India. Berkat kesediaan para pemimpin itu untuk hidup serba sangat sederhana, maka Indonesia dan India tetap damai dan melawan kekerasan hingga hari ini.
Penting juga bagi penulis untuk dicatat, menurut Gus Dur, memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Dengan memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Islam, maka Gus Dur bisa mengatakan bahwa dia sedang memperjuangkan Islam. Di mata Gus Dur, Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara keseluruhan.
Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Islam dalam maknanya yang legal formal tidak bisa dijadikan sebagai ideologi alternatif bagi cetak biru negara bangsa Indonesia. Islam merupakan faktor pelengkap di antara spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa.
Alhasil, visi Gus Dur tentang Indonesia masa depan adalah sebuah Indonesia yang demokratis. Misalnya, adanya kedudukan yang sama bagi semua warga negara dari berbagai latar belakang agama, dan etnis manapun serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Wallahu a’lam bisshawab.
