M Mujibuddin Alumnus Pascasarjana Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Editor Arrahim.id

Upaya Gus Dur dalam Menegosiasikan antara Islam, Modernitas, dan Lokalitas

4 min read

Abdurrahman Wahid (lebih akrab disapa Gus Dur) merupakan sosok intelektual muslim generasi kedua yang lahir dan dibesarkan pada era transisi zaman. Saat itu, Indonesia sedang berada pada tahap awal pembangungan lantaran baru terbebas dari penjajahan kolonial. Praksis pada saat itu tujuan utamanya adalah membangun basis politik dan pemerintahan supaya Indonesia memiliki sistem yang kokoh dan tidak berlaku pada saat itu saja.

Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia yang masih pada taraf penjajakan sistem politiknya harus menghadapi tantangan dari luar yaitu perang dingin, yakni kemenangan kapitalisme atas sosialisme

Uni Soviet telah mengubah lanskap sosial masyarakat dihampir seluruh negara bekas jajahan kedua ideologi tersebut. Negara-negara yang belum memiliki basis sosial-ekenomi yang kuat harus dihadapkan pada fakta hisotoris bahwa kekuatan kapitalisme sulit untuk dibendung. Akibatnya, negara seperti Indonesia harus tertatih-tatih untuk merumuskan sebuah wacana pembangunannya, apakah ikut arus dalam kapitalisme global ataukah merumuskan sendiri sistem sosial-ekonominya.

Kekuatan kapitalisme tersebut sudah masuk dalam ranah politik. Hal ini dibuktikan dengan jargon ‘pembangunan’ yang melekat di era Orde Baru. Secara politik-ekonomi, Orde Baru mencanangkan sebuah pembangunan dengan model top-down. Artinya negara memegang peran dalam pembangunan ini. Hal ini akan menjadi suatu problem tersendiri lantaran warga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Di sisi lain, tantangan yang juga dihadapi Gus Dur sebagai sosok muslim Indonesia pada masa itu adalah faktor globalisasi yang mendorong masuk berbagai macam budaya, termasuk budaya Arab di Indonesia. Pokok permasalahan yang dihadapi pada masa itu adalah soal identitas suatu agama (Islam). Para alumni Timur Tengah sesampainya di Indonesia, mereka tidak hanya membawa ilmu melainkan juga membawa budaya Arab ke Indonesia. Kultur ini dianggap menjadi salah satu bagian dari ajaran Nabi. Anggapan ini berimplikasi pada terkikisnya unsur lokalitas dalam keberagaman kita.

Di tengah problematika itu lah Gus Dur hadir untuk mengkritik fenomena yang terjadi di Indonesia. namun bukan seorang intelektual sejati apabila hanya sekedar kritikan yang diajukan. Gus Dur dalam beberapa tulisannya memberikan solusi atas problematika yang dihadapi Indonesia pada waktu itu. Tidak hanya pada satu aspek tertentu saja melainkan juga dari berbagai macam aspek seperti politik, ekonomi, sosial, agama, maupun budaya.

Baca Juga  Mertua yang Gila Harta dan Pujian

Ini merupakan salah satu keunikan dari sosok Gus Dur itu sendiri. Meskipun dalam jejak rekam pendidikannya, beliau tidak mempunyai gelar master atau Ph.D dalam bidang tertentu, namun dengan membaca berbagai macam tulisannya kita akan dibuat tercengang atas kekayaan khazanah intelektual Gus Dur.

Gus Dur: Islam dan Modernitas

Tema ini merupakan satu di antara tema lain yang menjadi konsentrasi Gus Dur. Tema ini banyak di ulas pada awal sekembalinya Gus Dur dari Timur Tengah. Banyak tulisan-tulisan Gus Dur yang membahas mengenai Islam dan modernitas, berikut dengan derivasinya, yang termuat sekitar tahun 1971-1990. Jadi bisa dikatakan bahwa sejak pertama kali Orde Baru mencanangkan ideologi ‘developmentalism’ Gus Dur sudah memberikan pandangan kritik maupun solusi atas modernitas yang dibalut dengan ideologi tersebut.

Sebenarnya Gus Dur mengkiritik pembangunan bukan dalam arti beliau tidak sepakat. Gus Dur sepakat dengan pembangunan yang dicanangkan oleh Orde Baru. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pembangunan tersebut cita-cita agama tentang keadilan sosial, kesetaraan, dan persatuan dalam konteks bernegara bisa diselenggarakan. Namun, yang tidak disepakati oleh Gus Dur adalah metode dari penerapan pembangunan itu sendiri, bukan idenya.

Maka dari itu, kita tidak akan menemukan tulisan Gus Dur yang menolak adanya pembangunan di era itu, namun hanya menemukan kritikan Gus Dur atas cara dan metode dalam pembangunan tersebut.

Apa yang ada dalam pikiran Gus Dur mengenai Islam dan modernitas bukan dalam modernitas yang dilegitimasi melalui Islam. Namun, apa yang dipahami oleh Gus Dur adalah Islam sebagai fakta sosial atau historis yang memiliki umat dan lembaga. Pada taraf ini, Gus Dur tidak mengkhususkan Islam an sich, namun Islam sebagai agama yang memiliki lembaga serta komunitas yang dapat berperan dalam pembangunan. Dengan demikian, hal ini juga berlaku bagi agama lain yang memiliki basis umat untuk digerakkan.

Dalam posisi ini, Gus Dur ingin menerapkan sebuah metode partisipasi aktif yang dilakukan oleh komunitas agama dalam upaya pembangunan tersebut. Istilah dalam ilmu sosial disebut dengan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Artinya, pembangunan yang diorientasikan selama Orde Baru bersifat top-down tidak disepakati oleh Gus Dur karena dapat menghilangkan daya kreatifitas masayarkat.

Baca Juga  Pribumisasi sebagai Perspektif: Pergulatan Islam ‘Otentik’ dan Islam Kontekstual (1)

Sementara, menurut Gus Dur masyarakat sendiri yang harus berdikari dalam mengelola aset mandiri (bottom-up). Dalam konteks ini, Gus Dur mencoba memanfaatkan agama yang memiliki basis umat dan lembaga untuk terlibat aktif dalam upaya pemberdayaan tersebut. Bagi Gus Dur lembaga agama seharusnya tidak hanya difungsikan sebagai lembaga akomodasi massa untuk praktik ritual semata, melainkan juga harus difungsikan untuk membangun masyarakatnya agar komunitas agama tersebut memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdikari.

Ide ini bukan hanya sekedar ide semata. Gus Dur pun juga mempraktikkannya. Ketika beliau menjadi ketua umum PBNU selama tiga periode, Gus Dur mengubah wajah NU yang selama ini hanya menjadi basis komunitas agama semata menjadi basis pemberdayaan.

Keberadaan Lembagai Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam NU) yang didirikan oleh Gus Dur pada tahun 1985 merupakan wujud dari ide tersebut. Melalui lembaga ini Gus Dur mencoba menjadikan NU tidak hanya sebagai kekuatan agama semata melainkan juga kekuatan penguatan sektor ekonomi-sosial dalam masyarakat.

Gus Dur melihat kelembagaan NU dapat difungsikan untuk memberdayakan masyarakat dari bawah. Hal ini bisa dilihat persebaran dari NU sendiri yang notabene banyak di wilayah pedesaan. Apabila NU mampu mengelola aset warga sekitar dan memberdayakannya, niscaya pembangunan itu akan semakin rata, dan kesejahteraan sosial masyarakat juga akan terjamin.

Apa yang dilakukan oleh Gus Dur di atas merupakan upaya yang telah melampaui zamannya. Pada saat itu diskursus mengenai pemberdayaan atau empowerment belum banyak didiskusikan. Namun, Gus Dur telah mencoba mengonstruksi dan mengaplikasikan ide pemberdayaan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi LSM di Indonesia yang kemunculannya hadir menjelang atau setelah lengsernya Presiden Soeharto.

Gus Dur: Islam dan Lokalitas

Satu tema lagi yang tak kalah penting untuk disimak dari sosok unik nan karismatik ini adalah tentang hubungan Islam dan lokalitas. Hal ini disebabkan karena Gus Dur sendiri lahir dan dibesarkan dari keluarga tradisionalis. Dalam perjalanan kehidupannya Gus Dur juga sudah melihat bagaimana Islam harus berhadapan dengan lokalitas.

Ketika Gus Dur berada di pesantren Tegal Rejo, Gus Dur melihat adanya hubungan dinamis antara Islam dan lokalitas. Hal ini lah yang membuat Gus Dur tertarik untuk membuat sebuah abstraksi antar keduanya yang beliau istilahkan dengan pribumisasi Islam.

Baca Juga  Belajar dari Viralnya Kehamilan Tak Direncanakan dan Pernikahan Usia Anak Di Ponorogo

Istilah pribumisasi menunjukkan adanya kontinuitas dalam proses islamisasi di Nusantara, pada umumnya, dan khususnya di Jawa. Usaha ini untuk meneruskan perjuangan yang sudah dimulai oleh ulama-ulama terdahulu, serta mempertahankan identitas dari keislaman yang selama ini sudah terbentuk dalam masyarakat Indonesia.

Ini juga bisa menjadi counter atas adanya gerakan purifikasi yang menganggap bahwa tradisi Islam yang mengakar dalam masyarakat muslim Indonesia merupakan bid’ah karena tidak sesuai dengan risalah Nabi, serta menjadi lawan adanya tudingan yang mengatakan bahwa Islam Jawa identik dengan sinkretisme.

Padahal ,kalau dilihat secara teliti pada saat Islam itu diturunkan, Islam di era Nabi juga mengalami pribumisasi. Kenapa demikian? Sebab Islam merupakan agama langit yang kemudian dikontekstualisasikan oleh Nabi supaya sesuai dengan konteksnya.

Oleh karenanya, Islam yang ada di Arab tentu khas dengan budaya Arab. Begitu juga dengan di Indonesia, Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan budaya Indonesia. Pribumisasi Islam yang terus berlangsung bukan meninggalkan ajaran pokok agama. Islam akan seperti Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi dengan lima pokok ajaran yang menjadi pondasi keimanan yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji (bagi yang mampu).

Pribumisasi Islam tidak akan meninggalkan kelima ajaran pokok di atas. Pribumisasi Islam hanya menyesuaikan agar Islam itu sesuai dengan lokalitas tanpa meninggalkan inti ajaran keislaman, serta untuk menjadi muslim tidak harus menyesuaikan dengan budaya Arab di mana Islam itu dilahirkan. Namun, menjadi muslim bisa dengan budaya dan tradisi Jawa atau daerah lainnya.

Argumen di atas merupakan sebuah upaya Gus Dur dalam menegosiasikan antara hubungan Islam, modernitas, dan lokalitas. Ketiga tema yang berbeda tersebut dapat dinegosiasikan oleh Gus Dur dengan memberikan sebuah alternatif baru bagaimana Islam dikontekstualisasikan lokalitas, bagaimana Islam berhadapan dengan modernitas dan perubahan zaman, semua itu sudah dibahas oleh Gus Dur selama hidupnya dan masih relevan untuk dikontekstualisasikan di era saat ini.

Gus Dur sudah memulai, saatnya kita melanjutkan…..! [AA]

M Mujibuddin Alumnus Pascasarjana Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Editor Arrahim.id