Rahmad Tri Hadi Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Etika Politik Berbasis Keadilan dalam Pandangan Gus Dur (2)

1 min read

Sebelumnya: Etika Politik Berbasis… (1)

Sebagaimana pemerintahan pada masa Orde Baru, sangat membatasi kebebasan dalam berbicara. Maka, Gus Dur berusaha untuk mewujudkan kebebasan-kebebasan itu dengan pemikiran-pemikiran dan kepiawaian yang ia miliki. dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Keadilan dan Rekonsiliasi”, ia menekankan adanya prinsip keadilan dalam mewujudkan penegakan hukum.

Gus Dur menjelaskan bahwa peradilan di Indonesia masih dipenuhi dengan para “mafia-mafia peradilan”, sehingga ia berkesimpulan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat menjamin keadilan itu sendiri (Abdurrahman Wahid, 2006: 157). Gus Dur juga menjelaskan bahwa untuk menegakkan keadilan itu perlu adanya sikap rendah hati dan tidak menganggap diri kita yang paling benar. Ada sisi kemanusiaan yang masih belum terasah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam keputusan-keputusan yang diambil.

Sikap mementingkan kelompok, fanatisme, politik kepentingan itu salah satu penyebab keadilan sulit untuk ditegakkan. Tujuan hukum adalah untuk memajukan warga negaranya bukan untuk memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati. Dalam bahasa Gus Dur hukum tidak akan berdiri tegak “adil” hanya menggunakan kaca mata ideologis tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan lainnya.

Ciri etika politik Gus Dur selain prinsip keadilan adalah prinsip lemah lembut, anti kekerasan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang berdakwah secara lemah lembut. Ia menentang adanya tindak kekerasan dalam kancah politik maupun sosial. Sebagaimana terlihat kebijakannya dalam menangani masalah terorisme dan pembelaan terhadap kaum Muslim bahwa sebenarnya antek-antek terorisme itu bukan Islam.

Mereka yang melakukan serangan terorisme hanya oknum kecil dari Muslim yang tidak paham tentang agama Islam. Gus Dur menawarkan solusi terhadap adanya kekerasan terorisme dengan menggunakan pendekatan sejarah, ia mengemukakan ada dua cara untuk melihat akarnya yaitu: pertama, dengan pendekatan budaya yang lebih bersifat jangka panjang. Kedua, adalah pendekatan institusional dikhususkan kepada mereka yang tidak mengetahui tentang ajaran agama Islam yang benar (Faizatun Khasanah, 2018: 93).

Baca Juga  Menemukan Humanisme Islam Gus Dur Dalam Maqâshid (1)

Kelompok ini menganggap adanya ancaman yang benar terhadap “lembaga Islam” sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan “lembaga Islam” dengan segala macam cara termasuk tindak kekerasan. Menurutnya akar tindak kekerasan ini terjadi akibat dangkalnya pengetahuan mereka tentang Islam, maka di sini diperlukan dialog antar budaya dan antar agama. Karena perbaikan menurutnya tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan satu sudut pandang saja (Abdurrahman Wahid, 2005: 160-161)..

Ia mengemukakan dalil “lâ yabqâ illah wajhahû” tiada yang kekal kecuali wajah Allah. Selain itu, Gus Dur juga mengemukakan pendapat fiqh yang berkenaan dengan penolakan terhadap tindak kekerasan. Seorang Muslim boleh benar-benar menggunakan kekerasan tatkala kondisinya sangat terjepit, “hanya ketika mereka diusir dari rumah-rumah tinggal mereka” kaum Muslimin dilarang menggunakan kekerasan terlebih dahulu.

Terlihat bahwa pangkal dari tindakan menolak kekerasan dalam tindak politiknya adalah bersumber dari ajaran Islam. Selain menggunakan dalil naqli, Gus Dur juga menggunakan pandangan rasional dalam menghadapi tindak kekerasan. Prinsip etika politik yang lain adalah adanya transparansi, bukan double orientation. Orientasi ganda dalam sebuah kebinet pemerintahan akan mengaburkan kebijakan-kebijakan dasar yang diambil oleh pemangku jabatan yang bersangkutan.

Kesatuan orientasi politik menurut Gus Dur adalah ditujukan untuk kepentingan rakyat, dengan adanya kebijakan yang mantap dari pemerintah menimbulkan trust kepada para investor asing. Sehingga, dari situ lahirlah lapangan kerja secara besar-besaran. Kepentingan rakyat merupakan barometer dalam menentukan kebijakan pemerintah. Alhasil, etika politik ditentukan oleh sejauh mana masing-masing warga negara mengarahkan sikap dan perilakunya demi terciptanya kohesi sosial melalui cara-cara yang bermartabat.

Salain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diarahkan pada kebaikan rakyat secara bersama dan memberikan fasilitas demi terciptanya tujuan tersebut. Bukan manipulasi dan intrik politik untuk mengejar kepentingan kelompok dan individu.  [AA]

Baca Juga  Menemukan Humanisme Islam Gus Dur Dalam Maqâshid (2)
Rahmad Tri Hadi
Rahmad Tri Hadi Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah