Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan

RUU PKS [1]: Alasan Mengapa Harus Segera Disahkan

3 min read

Source: liputan6.com

Seorang siswi SMP yang berumur 14 tahun, sebut saja Yy, pada hari Sabtu (2/4/2016) pulang sekolah dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci yang rencananya akan digunakan pada upacara bendera hari Senin. Setiap harinya, Yy harus menempuh jarak 1,5 km dengan berjalan kaki melewati kebun karet untuk sampai ke sekolah.

Ditengah jalan ia dicegat dan disekap 14 pemuda, dipukul kayu, kaki dan tangan diikat, dicekik, dan diperkosa secara bergiliran. Yy tewas saat diperkosa. Jenazahnya dibuang ke jurang, dan ditemukan pada hari Senin dimana ia seharusnya membawa bendera merah putih bersih untuk dikibarkan.

Kasus Yy ini membuka pintu dan meyakinkan DPR dan Pemerintah akan pentingnya payung hukum penghapusan kekerasan seksual, dengan memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

Sebelumnya, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pendamping korban kekerasan seksual pada perempuan sejak 2010 mengkompilasi berbagai data, menganalisa, melakukan berbagai kajian sebelum mendialogkan pentingnya payung hukum untuk mengatasi hambatan akses keadilan dan pemulihan bagi korban.

Pada saat digagas dalam rentang waktu 2001-2011, Komnas Perempuan menemukan dalam sehari terdapat 35 perempuan, termasuk anak-anak, yang mengalami kekerasan seksual. Artinya, setiap 2 jam terdapat 3 perempuan yang menjadi korban. Jumlah ini terus naik setiap tahunnya.

Yang lebih ironi lagi, selama masa menunggu pengesahan RUU PKS sejak 2016-2019, tercatat setidaknya ada 21.605 korban kekerasan seksual. Namun, hanya 29% kasus yang diproses kepolisian dan hanya 22 % kasus yang kemudian diputus pengadilan. Pertanyaannya, mengapa jumlah kasus yang diproses sistem hukum kita tidak mencapai setengahnya dari kasus yang tercatat? Entah lah…

Bentuk Kekerasan Seksual Yang Berkembang dan Kompleks

Baca Juga  Islam Nusantara dan Dialektika Antar Masyarakat

Pada kasus lain, seorang anak perempuan penyintas perbudakan seksual yang menyampaikan kebingungannya atas 8 tahun waktu yang hilang atas perampasan kemerdekaan, ketergantungan narkoba dan beragam kekerasan seksual yang dialaminya.

“Aku kaget dan bingung saat masuk rumah itu umurku 16 tahun, saat keluar umurku sudah 24 tahun. Aku masih merasa remaja tapi begitu keluar umurku sudah segini, ada anak, aku bingung mau ngapain? aku tidak memiliki ketrampilan apapun.”

Ia diselamatkan ketika pelaku ditangkap dan ditahan karena kepemilikan narkoba. Kasus kekerasan seksual yang dialaminya bisa disidangkan karena saat masuk ke rumah itu masih usia anak-anak.

Namun, lain lagi ceritanya jika pertama kalinya dia sudah berusia di atas 18 tahun. Perampasan kemerdekaan dengan membangun ketergantungan dengan narkoba juga bentuk ekploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan pemaksaan aborsi tidak dapat disidangkan. Sungguh sebuah ironi, bukan?

Sebagai pengacara hak perempuan dan telah mendampingi korban kekerasan selama hampir 20 tahun, saya mengenali sistem hukum kita, baik substansi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat yang tidak berpihak kepada korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk hanya mengaturnya dengan sangat terbatas, yaitu perkosaan dan pencabulan. Perkosaan dalam hukum pidana dimaknai dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, pasal perkosaan sulit diterapkan.

Dengan definisi terbatas demikian, maka bukanlah perkosaan jika menggunakan cangkul, kayu, jari, buah, alat-alat atau ke dalam anus atau mulut. Hal ini terjadi karena, meskipun perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.”

Baca Juga  Pentingnya Dakwah Literasi di Era Disrupsi

Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, yang mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam milik perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Istilah cabul sendiri merujuk pada KBBI adalah “tidak senonoh” atau “melanggar kesopanan, kesusilaan”, mengaburkan serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban menjadi melanggar rasa kesusilaan masyarakat, juga ancaman pidananya yang lebih rendah.

Penggunaan istilah ini juga tidak lepas dari tolak ukur larangan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan, tanpa kita melihat apakah hubungan seksual terjadi karena kekerasan, ancaman kekerasan ataupun ketidakmampuan korban dalam memberikan persetujuan, baik karena tidak sadarkan diri, berusia anak-anak, penyandang disabilitas mental, bujuk rayu ataupun relasi kuasa korban dan pelaku.

Dengan alasan “susila”, perempuan korban perkosaan dikawinkan paksa dengan pelaku, tidak melapor karena akan dinilai “kotor” atau aib. Jika melapor malah menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga.

Dengan semakin berkembangnya instrument hukum HAM, pengalaman korban, perkembangan tehnologi informasi yang membentuk bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), maka KUHP tidak lagi mampu menjangkau perkembangan kekerasan seksual dan memenuhi rasa keadilan korban.

Memang betul, kita sudah memiliki UU yang didalamnya mengatur kekerasan seksual, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO), UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Namun, peraturan tersebut memiliki sejumlah kekurangan.

Pertama, UU Perlindungan Anak hanya berlaku apabila korban berusia anak, UU PKDRT hanya berlaku untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang yang salah satu tujuannya adalah untuk tujuan seksual.

Baca Juga  Praktik Syukur, Kunci Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup

Demikian halnya “perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara” hanya diatur dalam pelanggaran HAM Berat dengan unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM), sedangkan jika tidak ada unsur TSM tidaklah dapat dipidana.

Kedua, Tidak adanya rumusan norma dalam UU yang telah ada, sehingga tidak bisa ditegakkan. Misalnya, frasa “pelecehan seksual” dalam UU HAM, tidak ada pengertiannya dan bagaimana mempidanakannya. Juga frasa “Pemanfaatan Seksual” dalam UU TPPO tidak ada definisi dan bagaimana dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.

RUU PKS menawarkan kriminalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum diatur, yaitu tentang (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) pemaksaan pelacuran, (7) perbudakan seksual, (8) penyiksaan seksual dan (9) perkosaan dengan perluasan makna dan pemberatannya. Sekaligus mendefinisikan istilah kekerasan seksual yang telah ada dalam undang-undang lain.

Berdasarkan hal itu, maka saya kira RUU PKS ini sangat penting untuk segera disahkan karena ia bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, khususnya mereka para korban kekerasan seksual. [AA]

Bersambung ke bagian 2

Siti Aminah Tardi Feminis dan Komisioner Komnas Perempuan